Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu (3)

catatan: bagian 3 (dari 3 posting dengan judul sama), lihat bagian 1 dan 2 untuk pembahasan sebelumnya.

Cara lain yang mungkin dipergunakan untuk mengurangi jumlah partai secara ‘alamiah’ adalah dengan menggunakan rumus berbeda untuk mentranslasikan jumlah suara menjadi kursi di parlemen Terdapat dua cara umum untuk menghitung suara yang ditranslasikan kepada jumlah kursi yang dimenangkan parpol. Pertama adalah dengan merumuskan kuota (bilangan pembagi). Kedua adalah dengan merumuskan divisors.

I. Perumusan dengan kuota

Ada dua cara perumusan kuota.

Pertama dengan menentukan kuota sederhana (simple quota), yang sering disebut sebagai kuota Hare (Hamilton-Hare quota). Kuota Hare diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

“Jumlah suara (atau V) (catatan: Berbeda dengan symbol V untuk ambang batas yang dijelaskan terdahulu, hanya menggunakan simbol huruf yang sama di daerah pemilihan yang bersangkutan) dibagi dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk daerah pemilihan tersebut (M, district magnitude) untuk mendapat jumlah suara (qo)  (di Indonesia disebut sebagai Bilangan Pembagi Pemilih – BPP)  yang diperlukan untuk satu kursi” atau:

qo =  V/M

Selanjutnya, untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai politik, maka jumlah suara yang diperoleh partai bersangkutan dibagi dengan qo. Qo di Indonesia dikenal sebagai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Permasalahan yang timbul adalah seringkali hasil pembagiannya tidaklah genap (ada sisa suara). Salah satu cara umum untuk mengalokasikan sisa suara adalah dengan mengalokasikan kursi tambahan kepada partai (atau partai-partai) yang memiliki sisa suara terbesar (largest reminders), setelah langkah-langkah pembagian kursi dengan kuota telah diselesaikan.

Karena itu, ada alternatif cara kedua dimana rumus lain yang biasa digunakan untuk memperoleh kuota adalah:

“Jumlah suara dibagi dengan M plus satu” atau:

q1 = V/(M+1)

Dengan cara ini, kuota yang diperoleh akan lebih kecil, sehingga jumlah kursi yang didistribusikan akan semakin banyak, sehingga suara sisa akan semakin sedikit. Salah satu kelemahan dari rumus ini adalah bisa saja partai politik mendapat kursi melebihi dari jumlah kursi yang tersedia. Misalnya, dalam 100% suara ada 4 kursi tersedia maka dengan menggunakan rumus q1 = 100/(4+1) = 20%. Apabila ada lima partai yang masing-masing memperoleh tepat 20% suara, maka diperlukan lima kursi sementara kursi yang tersedia adalah empat. Kemungkinan lain adalah bila salah satu partai memperoleh 60% suara dan satu partai lain memperoleh 40% suara, maka problem yang sama akan muncul.

Sistem kuota adalah sistem penghitungan paling mudah dan sederhana. Akan tetapi, terdapat kelemahan utama dari sistem kuota yaitu pada pengalokasian ‘angka sisa (largest reminder). Ada kemungkinan partai dengan sisa suara besar tidak memperoleh kursi tambahan karena M di setiap daerah pemilihan berbeda-beda. Sehingga, ada kemungkinan sisa suara terbuang percuma.

II. Perumusan dengan divisors

Ada dua macam perumusan dengan divisors yang menggunakan bilangan pembagi tetap yaitu ‘rata-rata tertinggi’ (highest average). Pertama adalah aturan D’Hond’t.  Aturan D’ Hond’t menggunakan divisors 1,2,3,4 dan seterusnya.  Aturan D’ Hond’t seringkali disebut juga dengan aturan Jefferson, karena Thomas Jefferson dulu menggunakan aturan serupa dengan D’Hond’t dalam mengalokasikan kursi di Kongres Amerika Serikat.

Yang dimaksud dengan ‘rata-rata’ (a) adalah jumlah suara (V) yang diperoleh sebuah partai di daerah pemilihan tertentu dibagi dengan jumlah kursi yang telah diperolehnya (s) ditambah satu:

a= v/(s+1)

Aturan D’Hond’t bisa juga mengurangi jumlah partai. Walaupun aturan D’ Hond’t bisa juga ditafsirkan sebagai menguntungkan partai besar saja (sayang karena kendala teknis, ilustrasi tidak bisa diperlihatkan di sini, karena saya tidak tahu cara menginsert table ke blog di wordpress ini…he..he).

Varian kedua dari penggunakan divisors adalah rumus Sainte-Lague (atau sering disebut juga dengan rumus Daniel Webster). Kalau D’Hond’t menggunakan divisors 1,2,3,4 dan seterusnya, Sainte-Lague menggunakan divisors bilangan ganjil atau 1,3,5 dan seterusnya. Tujuan penggunaan rumus Sainte-Lague adalah untuk mengurangi keuntungan yang dinikmati partai besar ketika rumus D’Hond’t digunakan, dan untuk menolong partai-partai yang lebih kecil.

Dalam rumus Sainte-Lague, ada rumus modifikasi yang menggunakan divisor 1,4; 3, 5 dan seterusnya. Penggunaan angka 1,4 sebagai divisor mengurangi keuntungan untuk partai-partai kecil. Rumus modifikasi Sainte-Lague ini cenderung menguntungkan partai-partai berukuran menengah, tanpa menolong partai kecil. Modifikasi ini digunakan digunakan terutama di negara-negara Skandinavia, terutama dengan tujuan mengurangi privilege partai besar, mendorong partai-partai menengah.

2 Tanggapan to “Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu (3)”

  1. Yudhistira Nugraha Says:

    Mas.. saya tertarik banget uraian tentang varian Hamilton dan divisor d’Hondt… saya sedang kuliah di komunikasi politik UI Salemba.. Boleh dikasi tau dong referensi buku-buku tentang yg Mas bahas ini.. sapa tau ini bakal jadi judul thesis.. trims sekali Mas

  2. philips vermonte Says:

    @ Yudhistira, buku yang paling aksesibel mungkin adalah buku tulisan Pipiet Kartawidjadja yang sayang sekali saya lupa judulnya. Dia menggambarkan berbagai varian penghitungan suara. Buku itu saya rasa tersedia di toko-toko buku di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: