Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu (2)

Pada posting bagian kedua ini, sedikit akan saya bahas beberapa cara di luar electoral threshold yang bisa juga dilihat dalam konteks mengurangi jumlah partai. Pembahasan pada bagian kedua ini (juga bagian ketiga) terutama saya rujukan dari buku tulisan Pipiet Kartawijaya, dan juga dari buku hasil studi ilmuwan politik dengan spesialiasi pemilu, Tagaapera dan Shugart.

Penting untuk dipahami bahwa penentuan pembagian kursi dan penghitungan perolehan kursi sangat ditentukan oleh besaran daerah pemilihan (district magnitude – DM, biasa disingkat M). M biasa diartikan sebagai: jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan. Angka M diperoleh dengan membagi jumlah kursi di parlemen dengan jumlah daerah pemilihan.

Dalam pemilu dengan sistem PR, district magnitude biasanya berbeda dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lain. Di Indonesia hal ini misalnya ditetapkan melalui Pasal 46 UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa ‘setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 sampai 12 kursi’. Artinya district magnitude (M) dalam pemilu kita di tahun 2004 lalu adalah antara 3 hingga 12.

Dengan kenyataan seperti ini, partai politik akan berkepentingan untuk menghitung di daerah pemilihan yang manakah ia akan berpeluang memenangkan kursi. Partai politik akan berusaha menentukan batas minimal/ambang jumlah suara tertentu yang harus dimenangkannya untuk meraih satu kursi. Bisa diduga bahwa semakin besar jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (artinya M nya semakin besar), maka semakin rendah batas minimal/ambang jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian semakin besar peluang partai politik untuk memenangkan kursi. Sehingga, bisa kita duga lagi, semakin besar M, akan semakin banyak jumlah partai politik karena mereka merasa memiliki peluang untuk memenangkan kursi. Masalahnya, boleh jadi sebuah partai hanya kuat di daerah pemilihan tertentu saja. Artinya sangat mungkin partainya akan sangat kecil.

Bisa kita tengok dengan kalkulasi sederhana berikut. Untuk memenangkan kursi, partai-partai politik akan menimbang-nimbang ambang bawah dan juga ambang atas jumlah suara yang diperlukan mereka untuk memenangkan sebuah kursi. Perhitungan umum ambang suara yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Ambang bawah: V= 1/2M

Dimana V adalah ambang suara; M adalah jumlah kursi

Ambang atas: V=1/(1 + M)

Mengikuti UU Pemilu seperti disebutkan diatas, maka setiap partai akan berjuang paling tidak untuk memenangkan suara di ambang bawah, guna memperbesar peluang memenangkan kursi, yaitu:

Untuk daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 3 diperoleh angka:

V= 1/2×3 = 1/6 = 16,6 %

Untuk daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 12:

V= 1/2×12 = 1/24 = 4,16%

Dari penjelasan diatas tampak terlihat bahwa daerah pemilihan dengan M besar (12) memiliki ambang suara lebih kecil daripada daerah pemilihan dengan M kecil (3). Di daerah pemilihan dengan M besar, sebuah partai politik akan berpeluang merebut kursi dengan memenangkan 4,16 persen suara di daerah pemilihan tersebut. Artinya, cukup dengan memenangkan 4,16 persen suara di daerah pemilihan bersangkutan maka sebuah partai berpeluang memenangkan satu kursi. Tidak heran bila M nya besar, maka banyak politisi ‘mengadu untung’ bikin partai, minimal untuk mendapat kursi buat pimpinan partainya di daerah pemilihan tertentu saja.

Akan tetapi ambang bawah hanya menunjukan peluang sebuah partai untuk memenangkan kursi. Peluang menjadi jauh lebih besar apabila partai politik mencapai ambang atas suara (lihat kembali rumus diatas).

Untuk daerah pemilihan dengan M 3:

V = 1/(1+3) = ¼ = 25%

Untuk daerah pemilihan dengan M 12:

V = 1/(1+12) = 1/13=7,7%

Apabila perolehan suara sebuah partai politik melewati ambang bawah, maka partai tersebut berpeluang memperoleh kursi. Lebih jauh, apabila perolehan suara partai tersebut melewati ambang atas, maka partai tersebut dipastikan memperoleh kursi.

Dari perhitungan ambang atas dan bawah ini bisa disimpulkan bahwa partai-partai kecil dan partai baru akan kesulitan memenangkan kursi karena ambang atas yang relatif tinggi.

Karena M setiap daerah pemilihan berbeda, maka ada kemungkinan jumlah partai yang ikut serta berkompetisi di tiap daerah akan berbeda pula. Karena itu, perlu dicari nilai ambang yang berada ditengah-tengah ambang atas dan ambang bawah. Dua orang ahli sistem pemilu, Taagepera dan Shugart mengajukan ambang effektif (effective threshold) untuk mencari titik tengah diantara ambang atas dan ambang bawah:

T eff = 50%/(M+1) + 50%/2M
Karena itu, penentuan jumlah total kursi di parlemen, jumlah daerah pemilihan, dan jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan amat menentukan derajat keterwakilan dan asas proporsionalitas dalam sebuah pemilihan umum. Sekaligus juga bisa digunakan untuk mengurangi jumlah partai.

Salah satu permasalahan terpenting yang berkaitan dengan lemahnya pencerminan preferensi publik adalah dalam hal metode pembagian kursi ke kandidat dalam party list. Jika pada tahun 1999 pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup (closed list PR), maka pada tahun 2004 lalu dipergunakan sistem proporsional daftar terbuka (open list PR).

Manifestasi paling ‘murni’ dari PR dengan daftar adalah sistem PR dengan daftar tertutup. Disebut paling ‘murni’ karena pemilih hanya mencoblos partai politik yang mereka inginkan, tidak ada opsi untuk memilih kandidat individual. Sebelum pemilu, partai politik akan mengumumkan daftar kandidat yang dicalonkannya berdasarkan nomor urut. Kursi kemudian akan dibagi berdasarkan perolehan suara partai tersebut kepada kandidat sesuai dengan urutannya. Sistem PR dengan daftar tertutup tentu saja memberi kekuasaan besar kepada kepemimpinan partai untuk menentukan siapa anggotanya yang masuk ke dalam list

PR dengan daftar tertutup akan membentuk disiplin partai. Akan tetapi, sistem PR dengan daftar tertutup membatasi kebebasan memilih. Pada beberapa kasus, system PR dengan daftar tertutup bisa mendorong ‘strategic voting’ dari pemilih. Misalnya, seorang pemilih adalah pendukung seorang kandidat yang disukainya, namun kandidat ini tidak berada dalam nomor urut atas yang memungkinkannya terpilih. Bisa jadi, sang pemilih akan mengalihkan suaranya kepada partai lain daripada memilih partai semula yang menaruh kandidat lain yang tidak disukainya pada urutan atas dari listnya.

Jenis lain dari sistem PR dengan daftar adalah sistem PR dengan daftar terbuka (open-list). Dengan daftar terbuka, pemilih bisa memilih partai dan sekaligus kandidat yang disukainya. Sistem open-list PR ini memungkinkan pemilih untuk memeriksa urutan kandidat yang disodorkan oleh masing-masing partai. Secara hipotetikal, semua kandidat dalam party list memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kursi dan nomor urut menjadi kurang relevan. Akan tetapi hal ini tidaklah berjalan sebagaimana mestinya karena adanya persyaratan bahwa hanya kandidat dalam list yang memperoleh suara yang memenuhi kuota bilangan pembagi pemilih (BPP) maka kandidat tersebut berhak untuk mendapatkan kursi terlepas dari nomor urutnya dalam list jika partainya mendapatkan suara yang cukup untuk sebuah kursi di satu daerah pemilihan tertentu.

Ada beberapa ‘varian’ dalam sistem PR dengan daftar terbuka. Pertama, seperti dilakukan beberapa negara diantaranya Belgia, nama-nama kandidat disertakan dalam kertas suara (bersama tanda gambar partai) dan pemilih boleh mencoblos (atau menandai) nama kandidat yang dipilihnya. Bahkan, di Italia, pemilih boleh menulis nama kandidat yang dipilihnya. Dalam varian ini, akan ditentukan berapa persen suara yang dibutuhkan oleh seorang kandidat untuk naik urutan dalam list yang dibuat partainya. Dengan kata lain, pemilih bisa mengubah daftar yang sebelumnya disusun oleh partai politik yang bersangkutan.

Kedua, ‘quasi-list’ PR seperti diterapkan di Finlandia dan juga Chile (sebelum tahun 1973. Dalam sistem ini, pemilih diharuskan memilih satu kandidat yang disukainya (bukan optional seperti di Belgia atau Italia). Suara yang diperoleh para kandidat dalam satu partai akan dijumlahkan untuk menentukan berapa kursi yang diperoleh oleh partai tersebut. Selanjutnya, partai akan mendistribusikan kursi kepada kandidatnya berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Kandidat yang memperoleh suara lebih banyak akan berhak mendapat kursi mewakili partainya. Kekuatan dari system ini adalah partai akan betul-betul mencalonkan kandidat yang dikenal dan mengenal pemilihnya.

Ketiga adalah yang dikenal sebagai PR dengan daftar panachage atau campuran, seperti digunakan di Switzerland dan Luksemburg. Dalam sistem campuran ini, pemilih akan memilih partai, namun diberi kebebasan juga untuk memilih kandidat yang diinginkannya di daerah pemilihannya walaupun kandidat tersebut adalah calon dari partai lain yang bukan merupakan partai yang dipilihnya. Jadi, seorang pemilih akan memilih partai yang diyakininya akan menang, dan pada saat yang sama ia bisa memilih kandidat dari partai kecil yang belum tentu menang namun diyakininya akan mampu mewakilinya. Sistem ini memberi kebebasan pada pemilih, namun menimbulkan pertanyaan atas validitas keterwakilan. Karena bisa jadi kandidat yang mendapat suara justru dipilih oleh pemilih yang mendukung partai lain yang berbeda dari partai asal yang mencalonkan kandidat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: