Wawancara Lama Soal Militer

Baru ketemu sebuah wawancara lama (Agustus 2004) dengan acara Perspektif Baru milik Wimar Witoelar. Wawancara dipandu Faisol Riza.

Semoga bermanfaat.

salam

pjv

———-

Militer dan Sipil Harus Bernegosiasi

Edisi 442 | 30 Aug 2004 | Cetak Artikel Ini

Asalamu’alaikum Warrahmahtullahi Wabarakatuh, salam sejahtera buat pendengar sekalian. Setelah seminggu kita berpisah, kali ini kita bertemu kembali dalam Perspektif Baru. Topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai militer dan demokrasi di Indonesia. Militer dan demokrasi memiliki sejarah yang panjang, terkadang rumit merumuskan posisi militer dalam alam demokrasi modern seperti sekarang karena jasa-jasa militer tetap harus diikutsertakan. Seorang teman saya punya anekdot, pada masa orde baru ada seorang ayah yang mempunyai beberapa orang anak. Anak pertama ingin menjadi seorang presiden, anak ingin jadi seorang menteri, dan anak ketiga ingin menjadi pejabat di BI. Tentu sang ayah cukup pusing menanggapi keinginan anak-anaknya karena mewujudkan cita-cita itu tidak mudah. Dengan kebijakannya, sang ayah menyarankan agar ketiga anaknya masuk AKABRI. Ia menyatakan bahwa dengan masuk AKABRI akan lebih mudah mudah menduduki posisi-posisi tersebut. Saya tidak tahu apakah anekdot semacam ini masih dianggap benar atau tidak. Namun beberapa waktu yang lalu pemerintah mengajukan RUU TNI yang di dalamnya menyangkut persoalan kekaryaan yang selama ini digugat kalangan sipil. Kekaryaan dianggap sebagai intervensi atau campur tangan militer dalam kehidupan politik sipil. Untuk memperbincangkannya, bersama saya hadir bintang muda dalam forum-forum akademik dan juga seminar. Beliau lulusan dari Adelaide University dan sekarang beliau mengajar di beberapa Universitas di Jakarta, dan sehari-hari adalah peneliti di CSIS, beliau adalah Phillips Jusario Vermonte. Kita akan berbincang di Perspektif Baru dipandu sahabat anda Faisol Riza.
Berdasarkan pengalaman, menghadapi tentara susah-susah gampang. Kalau kita lemah, tentara bisa bersikap keras. Tapi kalau kita keras, tentara justru semakin keras. Pendekatan seperti apa yang anda lakukan dalam studi anda dalam melihat militer?

Ini merupakan persoalan kita bersama terutama dalam konsteks Indonesia saat ini. TNI memiliki legitimasi sejarah yang kuat dan memiliki peranan yang cukup signifikan di awal proses kemerdekaan. Jauh lebih sulit melakukan depolitisasi tentara dari kehidupan politik di Indonesia apalagi dalam masa transisi saat ini. Dari studi mengenai transisi, proses (delegitimasi) ini adalah negosiasi. Sehingga pada titik-titik tertentu kita juga harus mengakomodasi kepentingan politik institusi tentara. Pada saat yang sama kita memajukan sejauh mungkin pembentukan masyarakat sipil yang sehat dalam demokrasi. Pendekatannya adalah negosiasi, persoalannya apakah masyarakat sipil, politik sipil, dan institusi sipil mempunyai kemampuan negosiasi ketika berhadapan dengan tentara. Karena kita tahu selama 32 tahun TNI secara organisatoris lebih unggul dan pengalaman politiknya lebih banyak. Dalam orde baru, TNI menjadi (salah satu dari) tiga pilar yang mendukung orde baru yaitu jalur ABG (ABRI, birokrat, dan golongan-red). Mereka mempunyai kemampuan politik yang melebihi kapasitas kepemimpinan sipil yang muncul setelah tahun 1998.

Anda ingin mengatakan di Indonesia saat ini persoalan demokrasi adalah soal negosiasi antara sipil dengan militer. Mengapa militer sulit bahkan sering menaruh curiga kepada politisi sipil sehingga tidak memberikan hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan politik sipil?

Justifikasi yang sering disampaikan TNI biasanya merujuk pengalaman demokrasi parlementer dimana partai politik sipil dianggap tidak mampu membawa kehidupan politik yang sehat. TNI merasa dirinya yang dapat turun tangan dalam mengatasi persoalan-persolaan itu. Sekarang kita sudah menyepakati yang akan kita bangun adalah sebuah pemerintahan yang demokratik. Jika kembali ke tahun 1955-1959, sebenarnya perpolitikan liberal yang muncul bukan karena kesepakatan bersama. Tapi salah satu penyebabnya adalah hasil perjanjian dengan Belanda yang memaksa Indonesia membentuk Indonesia Serikat atau menerapkan demokrasi parlementer. Modalitas sekarang berbeda dengan modalitas masyarakat politik liberal jaman dulu. Sehingga untuk saat ini, TNI harus mengikuti arah politik yang baru ini dimana TNI ditempatkan di bawah kontrol politik sipil.

Menyetujui sebuah kata yang juga penting untuk dipahami militer. Militer mengerti demokrasi, tetapi tidak ingin beberapa hal seperti komando teritorial dihapuskan. Apakah ini harus diterima sebagai bagian dari proses negosiasi atau justru mengembalikannya pada tataran demokrasi yang ideal?

Kita mempunyai cita-cita ideal tentang demokrasi walaupun pada akhirnya riil politiknya adalah negosiasi. Komponen masyarakat sipil harus memperjuangkan TNI agar ditempatkan di bawah supremasi sipil. Ini yang harus dilakukan komponen-komponen masyarakat sipil. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat sipil memberikan tawaran yang konkrit kepada TNI. Apabila kepentingan politik maupun kepentingan bisnis TNI yang harus ditempatkan di bawah supremasi sipil, apa yang ditawarkan masyarakat sipil kepada tentara agar militer tidak mengintervensi kehidupan politik maupun kehidupan ekonomi. Selama ini belum ada tawaran yang konkrit dari kelompok-kelompok politisi tersebut. Seperti kita tahu, (dari kebutuhan) anggaran militer hanya 30% saja yang dapat dipenuhi APBN, masalah kesejahteraan prajurit dan lain-lain belum dapat dipenuhi oleh negara. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui dengan pasti berapa anggaran yang dibutuhkan oleh TNI karena belum ada yang dapat menghitung kebutuhan-kebutuhan TNI secara scientific.

RUU TNI sedang dibahas dan terjadi penolakan dari kalangan sipil. Sebagai pengamat yang menghitung kehidupan politik sipil, sejauh mana pengaruh yang akan ditimbulkan jika RUU TNI lolos tanpa perbaikan?

Jika RUU ini lolos tanpa perbaikan yang substansial akan memberi justifikasi yang luar biasa bagi TNI mendistorsi kehidupan politik di Indonesia. Karena bila pasal-pasal kontroversial lolos, akan berpengaruh besar dalam kehidupan perpolitikan di tanah air. Walaupun dalam draft sebelumnya pasal 19 yang dianggap kontroversial dan memberi peluang “pengambilalihan kekuasaan oleh TNI” sudah dihapus. Dalam draft yang baru pasal itu hilang karena ada tekanan yang lumayan keras dari publik. Tapi kemudian muncul pasal mengenai kekaryaan dalam draft baru. Boleh dibilang muncul dalam bentuk yang lebih “halus” yang sebetulnya lebih berbahaya untuk arah demokratisasi. Karena mengingkari komitmen reformasi internal sendiri di tubuh TNI seperti yang pernah diungkapkan oleh Wiranto dan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 1998. Dimana TNI menyatakan tidak lagi di depan tapi belakang, bersedia role sharing. Waktu itu kita melihat bahwa pernyataan ini bermasalah karena ketika TNI mengatakan bersedia untuk melakukan role sharing, ada pemikiran TNI menganggap dirinya sebagai entitas politik yang utama. Ini sebenarnya pangkal masalahnya, dimana seharusnya dia bukan entitas politik tetapi dia berada di bawah sistem politik yang demokratis.

Apakah DPR akan meloloskan RUU ini, apalagi dalam konteks politik sekarang dimana ada pertarungan antara dua calon presiden?

Sejauh pengamatan saya, (RUU) ini akan lolos menjadi UU walau komponen masyarakat sipil terus mendesak DPR agar memperbaikinya. Tetapi persoalannya berkaitan juga dengan sikap Presiden Megawati yang mengajukan rancangan ini, terutama PDI Perjuangan. Apakah mereka betul-betul menyadari konsekuensinya bila UU sepenting ini dijadikan alat bargain politik di parlemen. Baik kelompok yang mendukung Megawati maupun kelompok yang mendukung SBY. Sangat menyedihkan karena UU sepenting ini ternyata harus terjebak perpolitikan elit yang sangat oligarkis. Sekarang yang lebih penting adalah mengantisipasi skenario-skenario yang mungkin muncul. Jika disahkan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil. Jika ditunda, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil. Karena bisa saja jika ditunda, lalu pemerintah yang baru langsung mensahkannya. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat sipil, dalam hal ini civil society, mengantisipasi berbagai konsekuensi yang akan muncul dengan disahkannya RUU yang seharusnya diperbaiki.

Tentunya anda mendapatkan banyak informasi dari kalangan militer seperti apa sebenarnya keinginan mereka. Sebagai bagian dari negosiasi, anda dapat gambarkan seperti apa tawaran-tawaran mereka?

Menurut saya pendekatannya jangan melihat keinginan mereka seperti apa, tetapi keinginan politik sipil seperti apa. Kemudian dinegosiasikan dengan TNI. Sering kita lupa bahwa yang kita lakukan adalah usaha-usaha mendepolitisasi TNI. Kita memotong peran politiknya, sementara pada saat yang sama kita lupa melakukan militerisasi TNI. Maksudnya meningkatkan profesionalismenya. Ketika kita berbicara depolitisasi, kita menggunakan profesionalisme TNI ini hanya sebagai jargon saja. Seperti yang telah saya ungkapkan di awal, kita tidak menawarkan apa-apa. Menurut saya, TNI harus dibuat professional dan itu sebenarnya bukan hanya tugas TNI. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat sipil untuk memprofesionalkan TNI. Misalnya, memperbanyak jumlah warga sipil yang menguasai isu pertahanan keamanan atau meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai kebijakan yang berkenaan dengan TNI. Misalnya mengenai budget TNI, kita tidak pernah punya defense review sehingga kita tidak tahu ancaman konkrit yang dihadapi Indonesia. Sekarang trend di strategisnya mengatakan bahwa ancaman (terhadap) Indonesia lebih berbasis maritim. Bajak laut di Selat Malaka paling tinggi insidennya, penyelundupan senjata, narkotika, maupun pengungsi. Secara sederhana bisa dilihat bahwa yang harus diperkuat adalah Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Tapi justru TNI datang dengan tawaran ini memantapkan komando teritorial. Dalam basis studi perang, (komando teritorial) itu lebih bersifat perang darat. Sementara yang akan kita hadapi 5-15 tahun ke depan berbasis laut. Tawaran pertama yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ancaman konkrit yang kita hadapi kedepan, bukan seperti yang dibayangkan oleh TNI selama ini. Kedua, TNI harus menerima jika ditempatkan di bawah institusi politik sipil. Jika kembali ke rancangan RUU TNI, sama sekali tidak disebutkan hubungan Mabes TNI dengan Departemen Pertahanan. Disebut TNI bertanggung jawab kepada Presiden dan lain-lain. Jika dalam situasi perang memang betul, dimana mobilisasi, penggunaan kekuatan dan lain-lain, Presiden selaku Panglima TNI. Tapi untuk kesehariannya, TNI hanyalah pelaksana kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan sehingga harus tunduk kepada Departemen Pertahanan. Artinya TNI berada di bawah menteri. Tetapi saya tidak tahu apakah TNI dapat menerima semua ini karena TNI ingin Panglima setingkat dengan Menteri. Padahal itu tidak mungkin karena Panglima TNI di bawah Menteri.

Dua calon presiden yang masuk ke putaran kedua memiliki latar belakang yang berbeda, Megawati adalah sipil dan SBY adalah militer. Sejauh mana anda lihat pengaruh kedua calon terhadap kehidupan politik kita di masa depan? Akankah dilingkupi awan kelabu?

Kalau kita lihat satu persatu, Megawati posisinya relatif tidak terlalu kuat di hadapan TNI. Terlihat dari kasus soal dilaksanakan operasi militer di Aceh. Megawati sebagai presiden juga relatif tidak berbuat apa-apa untuk memecahkan kasus 27 Juli 1996. Artinya Megawati tidak secara frontal mengedepankan perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia. Waktu yang ada terlalu sempit bagi Megawati untuk mengembalikan image-nya sebagai figur yang pernah menderita di bawah tekanan militer dan rezim pemerintahan represif (orde baru). Jika kita bicara mengenai Susilo Bambang Yudoyono, seperti kita tahu keterlibatan SBY dalam kasus 27 Juli 1996 masih kontroversi. Ada yang mengatakan dia terlibat, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang pasti, jika dia terpilih menjadi Presiden, kasus (27 Juli) ini akan ditutup dalam arti menghilangkan perdebatan tersebut. Saya khawatir jika kasus-kasus seperti ini tidak pernah dibuka, itu akan mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus pelanggaran HAM yang lain. Ini yang akan menegaskan impunity anggota TNI, kekebalan hukumnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Mayjen Pranowo yang tuntut dalam kasus Tanjung Priok dibebaskan, sebelumnya pada kasus seperti kasus Timor-Timur (anggota TNI) level atas dibebaskan dan dianggap tidak bersalah oleh pengadilan. Jika SBY terpilih saya yakin banyak kasus-kasus yang menjadi gelap lagi. Demokrasi seharusnya dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau proses politik yang transparan. Jika hal tersebut tidak dapat dibangun di Indonesia, dapat mengakibatkan awan kelabu bagi demokrasi ke depan. Paling tidak lima tahun yang akan datang.

Hal ini tentu penting dipahami masyarakat Indonesia dalam memilih presiden bulan September mendatang. Kita tidak lepas dari kehidupan dunia, trend yang berkembang adalah penolakan terhadap penggunaan kekerasan dan militeris yang dilakukan Amerika maupun Inggris beberapa waktu yang lalu. Apakah trend ini akan berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan politik kita siapapun presidennya?

Selain faktor eksternal, faktor internal juga penting. Saat ini kita sudah ada di titik point of no return. Misalnya dalam kebebasan pers, itu modal kita yang utama. Ditengah kemungkinan adanya awan kelabu dalam demokrasi, tapi kita masih bisa berharap pada pers, situasi akademik yang lebih terbuka dan lain-lain. Tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun ke rezim otoritarian. Kalaupun ada pasti akan mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari masyarkat yang memiliki komitmen terhadap perkembangan demokrasi. Mengenai faktor eksternal, memang ada kemunduran misalnya Amerika Serikat yang dikritik banyak orang atas tindakannya di Irak maupun Guantanamo. Amerika juga sedang di masa menghadapi ujian yang konkrit setelah peristiwa 11 September. Sehingga saat ini mereka reaktif terhadap berbagai tekanan yang mereka terima, serangan atau ancaman baru dalam situasi keamanan internasional. Sehingga Amerika pun belum mencapai sebuah koherensi dalam melakukan kebijakan politik luar negerinya. Harapan saya ini temporer. Tapi melihat Amerika, orang-orang di dunia ini benci tapi rindu. Karena dia kekuatan ekonomi paling utama. Bagi Indonesia, Amerika adalah pasar ekspor yang paling utama. Jika ada krisis ekonomi di Amerika, yang menderita adalah orang Indonesia juga. Dari sisi keamanan, kita tahu bahwa Amerika mempunyai biaya militer tebesar di dunia. Bila dirangking, urutan satu hingga sepuluh negara yang memiliki belanjar militer besar, maka yang nomer satu adalah Amerika. Sekalipun anggaran militer negara urutan dua hingga sepuluh digabung, tetap saja anggaran militer Amerika yang terbesar. Peran Amerika dalam menjaga keamanan cukup signifikan. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat dunia, khususnya dunia ketiga, dapat mendorong prinsip-prinsip multilateralisme untuk mencegah aksi-aksi unilateral Amerika. Pengembangan prinsip-prinsip multilateralisme maupun dialog selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita kembangkan. Bagi Indonesia, politik luar negerinya dan politik domestiknya merupakan refleksi simultan dari faktor-faktor ini. Saya berharap, kita tetap berada dijalur demokrasi, walau apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Guantanamo dan Irak. (Tindakan) itu menurut saya tidak harus menghalangi kita mewujudkan pemerintahan yang demokratis, karena seharusnya kita tidak bergantung pada Amerika.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: