Archive for Mei, 2007

Kisah Ikan dan Aa’ Gym

Mei 30, 2007

Saya dapat pekerjaan baru di perpustakaan kampus tempat saya sedang melanjutkan studi ini. Supervisor tempat saya bekerja tiba-tiba bilang bahwa saya perlu segera belajar menggunakan software video editing. Project digitalisasi perpustakaan tempat saya bekerja akan kedatangan materi baru, berupa DVD, yang harus kami upload ke internet. Seperti pernah saya tulis sebelumnya, saya memang bekerja dalam project digitalisasi koleksi Asia Tenggara di perpustakaan kampus tempat saya belajar.

Sebelumnya saya men-scan buku-buku tua dari Asia Tenggara, termasuk manuskrip-manuskrip kuno. Untuk mengerjakan itu, saya harus belajar menggunakan beberapa software basic untuk mengedit material berupa gambar dan foto, seperti Photoshop, Dejavu dan beberapa lainnya. Lumayan, walaupun masih amatiran, sedikit banyak saya sudah mulai terampil menggunakannya.

Sekarang, saya harus belajar menggunakan software video/movie editing. Senang juga, belajar sesuatu yang baru lagi, ngoprek-ngoprek paling tidak dua software video editing dan video formatting: Pinnacle dan DVDx. Software-nya nggak rumit, maklum kebutuhan kami juga bukan level yang canggih kok.

Saya pernah bekerja di dunia advertising selama dua tahun lamanya, waktu masih fresh graduate dari pendidikan S-1. Sebagai account executive (AE) alias semacam marketing officer, saya harus berhubungan dengan klien dan juga terutama bekerja sama dengan departemen kreatif. Departemen kreatif isinya adalah desainer grafis dan copy-writer, seniman semua. Mereka menyenangkan, maklum tim kreatif biasanya isinya orang ‘gila’ semua. Waktu kerja di advertising inilah saya berkenalan dengan software semacam Photoshop, Corel Draw dan lainnya (cuma liat aja, waktu tim kreatif bekerja di depan komputer…he..he).

Seorang account executive terjepit diantara klien, sebagai yang empunya duit, dan bagian kreatif ini. Kalau klien complaint dengan hasil karya tim kreatif saya, saya harus menyampaikan dengan segala cara pada mereka untuk memperbaiknya, untuk menyesuaikan dengan visi produk dan keinginan klien. Kadang tim kreatif saya bilang: “elu ngeyakinin klien aja nggak bisa. Payah lu…”…he..he.

Memang klien tuntutannya tinggi juga. Seorang teman saya dulu bekerja di Unilever, salah satu produsen terbesar beragam fast-moving consumer goods di Indonesia. Dia waktu itu memegang beberapa brand sekaligus. Suatu hari dia menelpon saya di kantor advertising tempat kerja saya. Dia bilang: “Bung, gua habis komplain nih sama AE ad-agency ‘anu’, yang nanganin brand gua. Masak bikin design kagak beres-beres”. Saya bilang ke dia:”dasar raja tega lu”…he..he. Begitulah, seorang brand manager tentu berada di bawah tekanan juga.

Teman saya yang brand manager itu sekarang sudah keluar dari Unilever, bikin perusahaan sendiri bersama temannya, mantan teman sekerjanya di Unilever. Perusahaan mereka menarik sekali, mengolah produk-produk hasil laut. Waktu mereka mulai perusahaan itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) baru berjalan, kan baru dibentuk jaman Gus Dur jadi presiden. Aneh memang, negara kita yang meng-klaim sebagai negara maritim dan mendoktrin anak-anak dengan lagu ‘nenek moyangku seorang pelaut’, baru punya departemen yang mengurusi laut setelah merdeka lebih dari 55 tahun.

Jadi, teman saya ini melihat ada banyak peluang bisnis yang berhubungan dengan laut dan perikanan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah salah satu yang terluas di dunia. Perusahaan teman saya memproduksi produk-produk ikan, semacam sarden dan tuna sandwich. Produknya enak, terakhir sudah tersedia di Carrefour (lah kok jadi promosi…he..he). Mereka mulai usaha dari skala kecil, hingga punya pabrik dengan karyawan kurang lebih seratus orang. Waktu baru berdiri, mereka berdua yang langsung membeli ikan dari nelayan yang baru pulang melaut subuh-subuh, lalu dibawa ke tempat pengolahan dan produksi akhir. Berani juga mereka mulai usaha baru, saya mungkin nggak berani…he..he.Terakhir saya dapat kabar, perusahaan mereka kolaps. Begitulah resiko menjadi pengusaha. No pain, no gain.

Sekitar tahun 2004/2005 saya pernah beberapa kali diundang ke kantor mereka, yang isinya anak-anak muda semua. Ketika diundang itu, saya sudah tidak lagi bekerja di dunia advertising, sudah menjadi peneliti/dosen. Seru bertemu dengan mereka ini. Mereka anak-anak muda penuh semangat, profit-oriented tapi pada saat yang sama idealis. Teman saya ini memang dulu satu kampus dengan saya di Bandung, dia aktifis di Fakultas Hukum.

Mereka mengundang karena ingin saya menyumbang saran bagaimana caranya mengembangkan kesejahteraan salah satu bagian paling penting dari rantai produksi perusahaan mereka, yaitu para nelayan. Mungkin perlu bikin paguyuban atau koperasi nelayan. Kehidupan nelayan kita memang memprihatinkan, ironi bagi sebuah negara yang lautnya lebih luas dari daratannya.

Jadi yang ada di benak teman-teman saya ini kira-kira seperti Indofood/Bogasari yang memikirkan kesejahteraan pengelola warung-warung Indomie di pinggir jalan. Hal ini sedikit banyak berhubungan juga dengan apa yang dikenal sebagai corporate social responsibility. Mencari profit adalah tujuan sah dari setiap pengusaha, tapi baiknya memperhatikan juga kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk partner/supplier, dan juga konsumen.

Kembali ke urusan advertising jadul, kalau lagi bikin iklan untuk TV, saya harus ikutan shooting lalu suka ikut nongkrong di production house saat proses editing. Jadi sering lihat juga bagaimana para video/film editor bekerja.

Akhir pekan kemarin, DVD yang harus saya edit itu sudah datang. Ternyata, DVD yang datang adalah DVD rekaman-rekaman ceramah Aa’ Gym, da’i kondang itu. Ada tiga puluh DVD, yang masing-masing berisi 3 episode ceramah yang sudah ditayangkan di TV swasta seperti RCTI. Ada kurang lebih 90 episode yang harus saya tonton dan edit.

Baru kali ini saya harus nonton Aa Gym berjam-jam, non-stop. Supervisor saya sambil bercanda bilang: “enak kan, kamu nonton DVD di bayar?”. Nah…

Wawancara Lama Soal Militer

Mei 24, 2007

Baru ketemu sebuah wawancara lama (Agustus 2004) dengan acara Perspektif Baru milik Wimar Witoelar. Wawancara dipandu Faisol Riza.

Semoga bermanfaat.

salam

pjv

———-

Militer dan Sipil Harus Bernegosiasi

Edisi 442 | 30 Aug 2004 | Cetak Artikel Ini

Asalamu’alaikum Warrahmahtullahi Wabarakatuh, salam sejahtera buat pendengar sekalian. Setelah seminggu kita berpisah, kali ini kita bertemu kembali dalam Perspektif Baru. Topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai militer dan demokrasi di Indonesia. Militer dan demokrasi memiliki sejarah yang panjang, terkadang rumit merumuskan posisi militer dalam alam demokrasi modern seperti sekarang karena jasa-jasa militer tetap harus diikutsertakan. Seorang teman saya punya anekdot, pada masa orde baru ada seorang ayah yang mempunyai beberapa orang anak. Anak pertama ingin menjadi seorang presiden, anak ingin jadi seorang menteri, dan anak ketiga ingin menjadi pejabat di BI. Tentu sang ayah cukup pusing menanggapi keinginan anak-anaknya karena mewujudkan cita-cita itu tidak mudah. Dengan kebijakannya, sang ayah menyarankan agar ketiga anaknya masuk AKABRI. Ia menyatakan bahwa dengan masuk AKABRI akan lebih mudah mudah menduduki posisi-posisi tersebut. Saya tidak tahu apakah anekdot semacam ini masih dianggap benar atau tidak. Namun beberapa waktu yang lalu pemerintah mengajukan RUU TNI yang di dalamnya menyangkut persoalan kekaryaan yang selama ini digugat kalangan sipil. Kekaryaan dianggap sebagai intervensi atau campur tangan militer dalam kehidupan politik sipil. Untuk memperbincangkannya, bersama saya hadir bintang muda dalam forum-forum akademik dan juga seminar. Beliau lulusan dari Adelaide University dan sekarang beliau mengajar di beberapa Universitas di Jakarta, dan sehari-hari adalah peneliti di CSIS, beliau adalah Phillips Jusario Vermonte. Kita akan berbincang di Perspektif Baru dipandu sahabat anda Faisol Riza.
Berdasarkan pengalaman, menghadapi tentara susah-susah gampang. Kalau kita lemah, tentara bisa bersikap keras. Tapi kalau kita keras, tentara justru semakin keras. Pendekatan seperti apa yang anda lakukan dalam studi anda dalam melihat militer?

Ini merupakan persoalan kita bersama terutama dalam konsteks Indonesia saat ini. TNI memiliki legitimasi sejarah yang kuat dan memiliki peranan yang cukup signifikan di awal proses kemerdekaan. Jauh lebih sulit melakukan depolitisasi tentara dari kehidupan politik di Indonesia apalagi dalam masa transisi saat ini. Dari studi mengenai transisi, proses (delegitimasi) ini adalah negosiasi. Sehingga pada titik-titik tertentu kita juga harus mengakomodasi kepentingan politik institusi tentara. Pada saat yang sama kita memajukan sejauh mungkin pembentukan masyarakat sipil yang sehat dalam demokrasi. Pendekatannya adalah negosiasi, persoalannya apakah masyarakat sipil, politik sipil, dan institusi sipil mempunyai kemampuan negosiasi ketika berhadapan dengan tentara. Karena kita tahu selama 32 tahun TNI secara organisatoris lebih unggul dan pengalaman politiknya lebih banyak. Dalam orde baru, TNI menjadi (salah satu dari) tiga pilar yang mendukung orde baru yaitu jalur ABG (ABRI, birokrat, dan golongan-red). Mereka mempunyai kemampuan politik yang melebihi kapasitas kepemimpinan sipil yang muncul setelah tahun 1998.

Anda ingin mengatakan di Indonesia saat ini persoalan demokrasi adalah soal negosiasi antara sipil dengan militer. Mengapa militer sulit bahkan sering menaruh curiga kepada politisi sipil sehingga tidak memberikan hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan politik sipil?

Justifikasi yang sering disampaikan TNI biasanya merujuk pengalaman demokrasi parlementer dimana partai politik sipil dianggap tidak mampu membawa kehidupan politik yang sehat. TNI merasa dirinya yang dapat turun tangan dalam mengatasi persoalan-persolaan itu. Sekarang kita sudah menyepakati yang akan kita bangun adalah sebuah pemerintahan yang demokratik. Jika kembali ke tahun 1955-1959, sebenarnya perpolitikan liberal yang muncul bukan karena kesepakatan bersama. Tapi salah satu penyebabnya adalah hasil perjanjian dengan Belanda yang memaksa Indonesia membentuk Indonesia Serikat atau menerapkan demokrasi parlementer. Modalitas sekarang berbeda dengan modalitas masyarakat politik liberal jaman dulu. Sehingga untuk saat ini, TNI harus mengikuti arah politik yang baru ini dimana TNI ditempatkan di bawah kontrol politik sipil.

Menyetujui sebuah kata yang juga penting untuk dipahami militer. Militer mengerti demokrasi, tetapi tidak ingin beberapa hal seperti komando teritorial dihapuskan. Apakah ini harus diterima sebagai bagian dari proses negosiasi atau justru mengembalikannya pada tataran demokrasi yang ideal?

Kita mempunyai cita-cita ideal tentang demokrasi walaupun pada akhirnya riil politiknya adalah negosiasi. Komponen masyarakat sipil harus memperjuangkan TNI agar ditempatkan di bawah supremasi sipil. Ini yang harus dilakukan komponen-komponen masyarakat sipil. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat sipil memberikan tawaran yang konkrit kepada TNI. Apabila kepentingan politik maupun kepentingan bisnis TNI yang harus ditempatkan di bawah supremasi sipil, apa yang ditawarkan masyarakat sipil kepada tentara agar militer tidak mengintervensi kehidupan politik maupun kehidupan ekonomi. Selama ini belum ada tawaran yang konkrit dari kelompok-kelompok politisi tersebut. Seperti kita tahu, (dari kebutuhan) anggaran militer hanya 30% saja yang dapat dipenuhi APBN, masalah kesejahteraan prajurit dan lain-lain belum dapat dipenuhi oleh negara. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui dengan pasti berapa anggaran yang dibutuhkan oleh TNI karena belum ada yang dapat menghitung kebutuhan-kebutuhan TNI secara scientific.

RUU TNI sedang dibahas dan terjadi penolakan dari kalangan sipil. Sebagai pengamat yang menghitung kehidupan politik sipil, sejauh mana pengaruh yang akan ditimbulkan jika RUU TNI lolos tanpa perbaikan?

Jika RUU ini lolos tanpa perbaikan yang substansial akan memberi justifikasi yang luar biasa bagi TNI mendistorsi kehidupan politik di Indonesia. Karena bila pasal-pasal kontroversial lolos, akan berpengaruh besar dalam kehidupan perpolitikan di tanah air. Walaupun dalam draft sebelumnya pasal 19 yang dianggap kontroversial dan memberi peluang “pengambilalihan kekuasaan oleh TNI” sudah dihapus. Dalam draft yang baru pasal itu hilang karena ada tekanan yang lumayan keras dari publik. Tapi kemudian muncul pasal mengenai kekaryaan dalam draft baru. Boleh dibilang muncul dalam bentuk yang lebih “halus” yang sebetulnya lebih berbahaya untuk arah demokratisasi. Karena mengingkari komitmen reformasi internal sendiri di tubuh TNI seperti yang pernah diungkapkan oleh Wiranto dan Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 1998. Dimana TNI menyatakan tidak lagi di depan tapi belakang, bersedia role sharing. Waktu itu kita melihat bahwa pernyataan ini bermasalah karena ketika TNI mengatakan bersedia untuk melakukan role sharing, ada pemikiran TNI menganggap dirinya sebagai entitas politik yang utama. Ini sebenarnya pangkal masalahnya, dimana seharusnya dia bukan entitas politik tetapi dia berada di bawah sistem politik yang demokratis.

Apakah DPR akan meloloskan RUU ini, apalagi dalam konteks politik sekarang dimana ada pertarungan antara dua calon presiden?

Sejauh pengamatan saya, (RUU) ini akan lolos menjadi UU walau komponen masyarakat sipil terus mendesak DPR agar memperbaikinya. Tetapi persoalannya berkaitan juga dengan sikap Presiden Megawati yang mengajukan rancangan ini, terutama PDI Perjuangan. Apakah mereka betul-betul menyadari konsekuensinya bila UU sepenting ini dijadikan alat bargain politik di parlemen. Baik kelompok yang mendukung Megawati maupun kelompok yang mendukung SBY. Sangat menyedihkan karena UU sepenting ini ternyata harus terjebak perpolitikan elit yang sangat oligarkis. Sekarang yang lebih penting adalah mengantisipasi skenario-skenario yang mungkin muncul. Jika disahkan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil. Jika ditunda, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil. Karena bisa saja jika ditunda, lalu pemerintah yang baru langsung mensahkannya. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat sipil, dalam hal ini civil society, mengantisipasi berbagai konsekuensi yang akan muncul dengan disahkannya RUU yang seharusnya diperbaiki.

Tentunya anda mendapatkan banyak informasi dari kalangan militer seperti apa sebenarnya keinginan mereka. Sebagai bagian dari negosiasi, anda dapat gambarkan seperti apa tawaran-tawaran mereka?

Menurut saya pendekatannya jangan melihat keinginan mereka seperti apa, tetapi keinginan politik sipil seperti apa. Kemudian dinegosiasikan dengan TNI. Sering kita lupa bahwa yang kita lakukan adalah usaha-usaha mendepolitisasi TNI. Kita memotong peran politiknya, sementara pada saat yang sama kita lupa melakukan militerisasi TNI. Maksudnya meningkatkan profesionalismenya. Ketika kita berbicara depolitisasi, kita menggunakan profesionalisme TNI ini hanya sebagai jargon saja. Seperti yang telah saya ungkapkan di awal, kita tidak menawarkan apa-apa. Menurut saya, TNI harus dibuat professional dan itu sebenarnya bukan hanya tugas TNI. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat sipil untuk memprofesionalkan TNI. Misalnya, memperbanyak jumlah warga sipil yang menguasai isu pertahanan keamanan atau meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai kebijakan yang berkenaan dengan TNI. Misalnya mengenai budget TNI, kita tidak pernah punya defense review sehingga kita tidak tahu ancaman konkrit yang dihadapi Indonesia. Sekarang trend di strategisnya mengatakan bahwa ancaman (terhadap) Indonesia lebih berbasis maritim. Bajak laut di Selat Malaka paling tinggi insidennya, penyelundupan senjata, narkotika, maupun pengungsi. Secara sederhana bisa dilihat bahwa yang harus diperkuat adalah Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Tapi justru TNI datang dengan tawaran ini memantapkan komando teritorial. Dalam basis studi perang, (komando teritorial) itu lebih bersifat perang darat. Sementara yang akan kita hadapi 5-15 tahun ke depan berbasis laut. Tawaran pertama yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ancaman konkrit yang kita hadapi kedepan, bukan seperti yang dibayangkan oleh TNI selama ini. Kedua, TNI harus menerima jika ditempatkan di bawah institusi politik sipil. Jika kembali ke rancangan RUU TNI, sama sekali tidak disebutkan hubungan Mabes TNI dengan Departemen Pertahanan. Disebut TNI bertanggung jawab kepada Presiden dan lain-lain. Jika dalam situasi perang memang betul, dimana mobilisasi, penggunaan kekuatan dan lain-lain, Presiden selaku Panglima TNI. Tapi untuk kesehariannya, TNI hanyalah pelaksana kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan sehingga harus tunduk kepada Departemen Pertahanan. Artinya TNI berada di bawah menteri. Tetapi saya tidak tahu apakah TNI dapat menerima semua ini karena TNI ingin Panglima setingkat dengan Menteri. Padahal itu tidak mungkin karena Panglima TNI di bawah Menteri.

Dua calon presiden yang masuk ke putaran kedua memiliki latar belakang yang berbeda, Megawati adalah sipil dan SBY adalah militer. Sejauh mana anda lihat pengaruh kedua calon terhadap kehidupan politik kita di masa depan? Akankah dilingkupi awan kelabu?

Kalau kita lihat satu persatu, Megawati posisinya relatif tidak terlalu kuat di hadapan TNI. Terlihat dari kasus soal dilaksanakan operasi militer di Aceh. Megawati sebagai presiden juga relatif tidak berbuat apa-apa untuk memecahkan kasus 27 Juli 1996. Artinya Megawati tidak secara frontal mengedepankan perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia. Waktu yang ada terlalu sempit bagi Megawati untuk mengembalikan image-nya sebagai figur yang pernah menderita di bawah tekanan militer dan rezim pemerintahan represif (orde baru). Jika kita bicara mengenai Susilo Bambang Yudoyono, seperti kita tahu keterlibatan SBY dalam kasus 27 Juli 1996 masih kontroversi. Ada yang mengatakan dia terlibat, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang pasti, jika dia terpilih menjadi Presiden, kasus (27 Juli) ini akan ditutup dalam arti menghilangkan perdebatan tersebut. Saya khawatir jika kasus-kasus seperti ini tidak pernah dibuka, itu akan mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus pelanggaran HAM yang lain. Ini yang akan menegaskan impunity anggota TNI, kekebalan hukumnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Mayjen Pranowo yang tuntut dalam kasus Tanjung Priok dibebaskan, sebelumnya pada kasus seperti kasus Timor-Timur (anggota TNI) level atas dibebaskan dan dianggap tidak bersalah oleh pengadilan. Jika SBY terpilih saya yakin banyak kasus-kasus yang menjadi gelap lagi. Demokrasi seharusnya dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau proses politik yang transparan. Jika hal tersebut tidak dapat dibangun di Indonesia, dapat mengakibatkan awan kelabu bagi demokrasi ke depan. Paling tidak lima tahun yang akan datang.

Hal ini tentu penting dipahami masyarakat Indonesia dalam memilih presiden bulan September mendatang. Kita tidak lepas dari kehidupan dunia, trend yang berkembang adalah penolakan terhadap penggunaan kekerasan dan militeris yang dilakukan Amerika maupun Inggris beberapa waktu yang lalu. Apakah trend ini akan berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan politik kita siapapun presidennya?

Selain faktor eksternal, faktor internal juga penting. Saat ini kita sudah ada di titik point of no return. Misalnya dalam kebebasan pers, itu modal kita yang utama. Ditengah kemungkinan adanya awan kelabu dalam demokrasi, tapi kita masih bisa berharap pada pers, situasi akademik yang lebih terbuka dan lain-lain. Tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun ke rezim otoritarian. Kalaupun ada pasti akan mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari masyarkat yang memiliki komitmen terhadap perkembangan demokrasi. Mengenai faktor eksternal, memang ada kemunduran misalnya Amerika Serikat yang dikritik banyak orang atas tindakannya di Irak maupun Guantanamo. Amerika juga sedang di masa menghadapi ujian yang konkrit setelah peristiwa 11 September. Sehingga saat ini mereka reaktif terhadap berbagai tekanan yang mereka terima, serangan atau ancaman baru dalam situasi keamanan internasional. Sehingga Amerika pun belum mencapai sebuah koherensi dalam melakukan kebijakan politik luar negerinya. Harapan saya ini temporer. Tapi melihat Amerika, orang-orang di dunia ini benci tapi rindu. Karena dia kekuatan ekonomi paling utama. Bagi Indonesia, Amerika adalah pasar ekspor yang paling utama. Jika ada krisis ekonomi di Amerika, yang menderita adalah orang Indonesia juga. Dari sisi keamanan, kita tahu bahwa Amerika mempunyai biaya militer tebesar di dunia. Bila dirangking, urutan satu hingga sepuluh negara yang memiliki belanjar militer besar, maka yang nomer satu adalah Amerika. Sekalipun anggaran militer negara urutan dua hingga sepuluh digabung, tetap saja anggaran militer Amerika yang terbesar. Peran Amerika dalam menjaga keamanan cukup signifikan. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat dunia, khususnya dunia ketiga, dapat mendorong prinsip-prinsip multilateralisme untuk mencegah aksi-aksi unilateral Amerika. Pengembangan prinsip-prinsip multilateralisme maupun dialog selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita kembangkan. Bagi Indonesia, politik luar negerinya dan politik domestiknya merupakan refleksi simultan dari faktor-faktor ini. Saya berharap, kita tetap berada dijalur demokrasi, walau apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Guantanamo dan Irak. (Tindakan) itu menurut saya tidak harus menghalangi kita mewujudkan pemerintahan yang demokratis, karena seharusnya kita tidak bergantung pada Amerika.

Pelajaran dari Burung Gagak

Mei 24, 2007

Kemarin sepulang dari dokter gigi perawatan anak saya yang paling kecil, saya menemukan anak kami yang pertama sedang memegangi kepalanya sambil meringis. Kami pulang agak terlambat, sehingga dia memang harus menunggu di luar apartemen sepulang sekolah, sekitar 10 menit.

“I was attacked by a bird”, begitu jawabnya ketika saya tanya ada apa. Ternyata dia diserang burung gagak. Rupanya ada anak burung gagak terjatuh dari sarangnya di atap sebuah gedung apartemen di kompleks tempat kami tinggal. Ketika dia mendekati anak burung gagak itu yang tergeletak di rumput, induknya sekonyong-konyong menyerang dari atas dan mematuk kepala anak saya itu.

Memang ada banyak macam burung di kota tempat kami tinggal ini. Termasuk burung gagak. Waktu studi S-2 di kota Adelaide di Australia dulu, juga banyak burung gagak. Klub futbol (Australian) kebanggaan kota itu bahkan bernama Adelaide Crows.

Setelah masuk rumah, anak saya pergi keluar lagi sambil membawa sebuah boks sepatu bekas. Dan kembali dengan tiga anak burung gagak. Sepertinya sarang burung gagak itu porak poranda tertiup angin yang bertiup kencang sekali hari itu, hingga tiga anak burung gagak jatuh dari sarangnya. Angin memang tak terduga hari-hari ini, maklum sedang pergantian musim menuju musim panas.

Karena tidak mungkin mengembalikan anak-anak burung gagak itu ke sarangnya di atap gedung yang cukup tinggi, anak saya berencana memeliharanya di rumah satu hari, lalu akan membawanya ke sekolah. Di sekolahnya memang suka ada murid yang membawa hewan terlantar untuk dirawat sebentar untuk kemudian dilepas atau diserahkan ke tempat pemeliharaan. Jadi anak-anak burung gagak itu dia beri makan, dan dibuatkan sarang di dalam boks sepatu bekas itu dengan ranting-ranting kayu.

Istri saya lantas mencari informasi di internet soal burung gagak dan pemeliharaannya. Hasilnya bikin kaget. Ternyata, berdasarkan informasi di sebuah website tentang jenis-jenis burung yang dia temukan di internet, bila mengalami kejadian seperti itu kita justu dianjurkan untuk tidak menolong burung gagak. Karena induknya akan marah. Sementara, burung gagak adalah burung paling pendendam sekaligus intelligent. Burung gagak bisa mengingat rupa orang yang dianggapnya menyerang secara personal dan lantas ‘memberi tahu’ teman-temannya. Sehingga, mungkin saja orang itu akan diserang burung gagak lagi, karena dianggap musuh bersama. Burung gagak bahkan juga bisa mengenali senapan angin atau senjata jenis rifle lain dari jauh, sehingga dia bisa menghindari tembakan para pemburu.

Wah, setelah membaca informasi diinternet, kami putuskan untuk meletakan boks bekas sepatu tempat sarang buatan itu ke bawah pohon yang terletak dekat atap gedung tempat sarangnya semula berada. Waktu saya meletakkannya ke bawah pohon, induknya masih ada di atas atap, mengeluarkan suara berisik. Juga saya lihat ada beberapa burung gagak lain.

Jadi ada pelajaran dari burung gagak: niat baik untuk menolong tidak selalu berakhir baik. Yang ditolong bisa salah persepsi, justru bisa marah. Bisa repot, apalagi kalau seperti burung gagak yang pendendam…he..he.

Jual Beli Yang Menyenangkan

Mei 20, 2007

Ada beberapa kejadian menarik, yang membuat saya memikirkan beberapa hal soal etika jual beli. Tadi istri saya menelpon dari toko buku Borders. Rupanya dia sedang mampir ke sana. Dia tanya apa saya mau dibelikan novel. Ya, jelas mau. Libur begini, membaca novel amat menyenangkan. Saya bilang: “beliin yang tebal. Yang tipis sebentar saja juga habis dibaca. Lagian rugi, harga novel, baik yang tipis ataupun tebal, biasanya sama”…he..he.

Dia membelikan saya novel karangan Brad Meltzer (terbit September 2006), berjudul The Book of Fate. Semacam Da Vinci Code karangan Dan Brown itu. Novel ini berkisah soal desain kota Washington D.C dan hubungannya dengan kode rahasia yang konon dibuat oleh salah satu presiden terkenal Amerika Thomas Jefferson dan gerakan Freemason (yah, paling tidak itu yang tertulis di cover bukunya, saya baru mau baca isinya…he..he).

Yang menarik adalah cerita waktu dia membayar buku itu. Yang istri saya ambil dari rak sebetulnya adalah edisi paperback (alias soft-cover). Biasanya, buku/novel edisi paperback lebih murah harganya daripada edisi hard-cover. Harga novel edisi paperback yang akan dibeli itu 9 dolar. Tapi, ketika dia membawa ke counter, sang kasir meminta dia menunggu dan malah pergi ke gudang. Dari gudang, dia mengambilkan edisi hard-cover novel yang sama, yang entah mengapa harganya malah lebih murah. Edisi hard-cover itu hanya 5 dolar. Lumayan, kami berhemat 4 dolar. Baik sekali kasir itu, bela-belain ambil ke gudang edisi hard-covernya yang lebih murah dan pastinya lebih bagus.

Kemarin sore, saya mengalami hal yang sama ketika mengantarkan seorang teman Malaysia ke sebuah dealer untuk membeli mobil. Teman ini diterima bekerja magang selama musim panas di kantor pusat raksasa fast food McDonald yang terletak di Oakbrook, dekat Chicago. Di situ terletak Hamburger University, tempat McDonald melatih calon-calon manager pilihan gerai-gerai-nya dari seluruh penjuru dunia. Mulai minggu depan, teman ini akan mulai bekerja di sana.

Karena itu, teman saya ini butuh driver’s licence alias surat izin mengemudi (SIM) dan juga mobil. Dia minta saya mengajarnya menyetir mobil. Saya takut dan stress juga, baru kali ini harus mengajarkan orang menyetir mobil. Akhirnya, minggu lalu dia sudah lulus ujian SIM. Lantas dia minta bantuan lagi untuk menemani berkeliling membeli mobil. Mobil bekas, bukan baru. Sekalian bantu-bantu tawar menawar.

Kami pergi ke sebuah dealer (namanya Brian Bemis Autoworld), ada dua mobil yang ditawarkan kepada teman saya ini. Satu adalah sedan automatic Chrysler tahun 1997. Harganya 2995 dolar.

Mobil satu lagi adalah sebuah sedan automatic Ford Countour tahun 1996 juga dengan harga 2995 dolar, yang tertempel detail di kaca mobil. Kepada salesman itu memang teman Malaysia saya ini bilang bahwa budget dia adalah tiga ribu dolar, maka dua mobil itu yang ditunjukan kepada kami.

Kami akhirnya memutuskan akan kembali hari Sabtu (kami datang pertama kali hari Jumat sore), karena masih ingin melihat yang lain. Sekalian saya sarankan juga teman itu untuk memeriksa online di internet, membandingkan harga di dealer lain.

Rupanya ketika dia cek online, dia mampir ke website Brian Bemis. Dia lihat, sedan Chrysler tadi tertera dengan harga yang sama. Sementara sedan Ford itu tertera dengan harga lain, yaitu hanya 1995 dolar. Ketika kami kembali ke sana Sabtu kemarin, saya tanya kepada salesman yang sama soal perbedaan harga itu. Dia heran, dan langsung men-cek sendiri website-nya. Dia lihat harga yang tertera online adalah memang 1995 dolar, bukan 2995 dolar seperti tertera di kaca mobil.

Dia konsultasi dengan pemilik dealer. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka menawarkan mobil itu seharga 1995 dolar sesuai harga online. Mereka minta maaf atas kebingungan yang terjadi karena perbedaan itu (padahal teman saya nggak bingung…he..he). Walaupun seharusnya harganya adalah seperti yang tertera di administrasi kantor mereka dan juga di kaca mobil, yaitu 2995 dolar. Dengan pajak dan biaya plat nomor serta administrasi, harganya adalah 2400 dolar. Pemilik dealer menambah lagi potongan harga, dengan menurunkan harga total menjadi 2200 dolar.

Jadilah Ford itu berpindah tangan ke teman saya, hatinya senang. Sebelum pulang, sang salesman memberi kartu nama banyak sekali. Dia bilang ke saya, “kalau ada teman mu mau beli mobil, kasih kartu nama saya ini. Kalau dia jadi beli mobil lewat saya, kamu saya kasih 50 dolar. I’m very serious”. Bisa aja tuh salesman. Rayuan mautnya nggak mempan. Belum tau dia saya orang Minang, punya jiwa dagang juga…he..he..he.

Seorang teman Indonesia yang ikut menemani juga bercerita bahwa dia punya pengalaman hampir sama di dealer lain beberapa tahun lalu. Waktu dia akan membeli mobilnya, si pemilik dealer bertanya apakah dia membutuhkan mobil itu secepat mungkin dan harus membeli hari itu juga. Kata si pemilik dealer, mobil yang hendak dia beli itu akan berubah harganya minggu depannya. Karena dealer itu akan menggelar promosi. Harganya minggu depan akan lebih murah 500 dolar. Dia disarankan membeli minggu depannya. Tentu saja teman saya ini menunda pembelian mobil itu hingga minggu depannya.

Waktu studi S-2 di kota Adelaide Australia dulu saya pernah mengalami hal serupa. Sekali waktu saat libur, saya bersama istri dan anak ingin berjalan-jalan menengok teman dan saudara di kota Melbourne.

Karena budget terbatas, kami memutuskan akan berjalan-jalan naik kereta api saja, yang lebih murah daripada pesawat. Itu juga tabungan hasil saya bekerja sebagai pencuci piring di restoran India tiap Sabtu-Minggu. Di Australia harga buku mahal (di Amerika sini harga buku murah sekali), juga biaya child care untuk anak. Makanya, waktu itu saya bekerja untuk menambah beasiswa, supaya bisa membeli buku lebih banyak dan juga untuk menyekolahkan anak biar gaul sama bocah-bocah bule…he..he.

Istri saya waktu itu juga bekerja di perusahaan katering. Dia bekerja membuat kue-kue, roti, dan pastry. Mencari tabungan, karena begitu selesai studi di Australia saya akan menjadi pengangguran yang tidak bisa diduga akan berlangsung hingga berapa lama.

Saat memesan tiket di stasiun kereta Adelaide (waktu itu harga tiket pergi-pulang sekitar 60 dolar per orang), kasir di counter pemesanan tiket bilang bahwa kalau saya mau mengundurkan tanggal keberangkatan beberapa hari, saya akan menghemat banyak sekali. Katanya, beberapa hari lagi akan ada promosi, tiket kereta api pergi-pulang di seluruh Australia akan dijual seharga 15 dolar saja. Kalau tidak salah peringatan Hari Kereta Api atau semacamnya. Untung sang kasir peduli mengabarkan promosi itu. Ya kami tunda saja tanggal keberangkatannya, malah sekalian jalan-jalannya bisa diperpanjang sampai ke kota Sydney. Karena dengan budget yang sama, kami bisa dapat tiket kereta Adelaide-Melbourne-Sydney-Adelaide.

Memang senang bila kita melakukan bisnis dengan pihak yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan tidak mengejar untung semata. Di pihak penjual, keuntungan juga tidak akan berkurang. Malah bertambah, karena orang semakin percaya dan menjadi pelanggan yang loyal. Lantas mengabarkan kebaikan itu kepada lebih banyak orang. Atau mungkin malah membantu mengiklankan, seperti saya menulis di blog ini….

Politik Aliran

Mei 20, 2007

Judul yang saya pilih untuk posting ini sebetulnya terjemahan kurang akurat dari term ‘political cleavage’. Berhubung saya belum menemukan terjemahan yang tepat, ya saya pakai istilah politik aliran saja. Atau mungkin lebih baik menggunakan istilah political cleavage tanpa perlu di terjemahkan langsung. Istilah politik aliran tentu kita pahami datang dari penelitian Clifford Geertz untuk menggambarkan dinamika relijiusitas masyarakat Jawa: santri-modernis- tradisionalis, abangan, dan sekuler.

Sudah hampir setahun ini, di luar bacaan kuliah yang wajib saya baca, saya amat tertarik membaca hal-hal yang berhubungan dengan political cleavages dan hubungannya dengan politik di Indonesia.

Bermula dari liburan musim panas tahun lalu, ketika saya melakukan independent study dengan menulis makalah berjudul The Relationship between the Army and the Islamic Groups in Indonesia.

Saat itu saya membaca sebuah buku yang ditulis Dwight King, academic advisor saya di kampus, yang berjudul Half-hearted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia (2003). Dwight King mengemukakan bahwa hasil pemilu tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda.

Anies Baswedan, yang dulu juga belajar di bawah bimbingan Dwight King, pernah menulis artikel berjudul “Political Islam in Indonesia: present and future trajectory” dalam jurnal Asian Survey (vol. 44/5, 2004). Anies menemukan bahwa dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dll) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara.

Pertanyaan yang muncul di dalam benak saya: apakah itu berarti tidak ada perubahan selama 40 tahun lebih dari electorate di Indonesia? Pertanyaan ini menarik hati saya karena penghambatan kebebasan politik yang dilakukan Demokrasi Terpimpin Sukarno dan politik Orde Baru Suharto relatif tidak mengubah basis elektoral pemilih di Indonesia.

Tentu saja, pertanyaan saya ini rawan akan kekonyolan. Pertama, di dalam negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, tentu bukan hal yang luar biasa kalau partai-partai Islam menguasai 40-50 persen suara. Kedua, ada perbedaan mendasar dari kedua pemilu yang saya sebut diatas: pada pemilu 1999, partai ‘kiri’ yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah tahun 1965. Juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Sebuah sistem politik demokratis dengan dan tanpa partai kiri akan amat jauh berbeda dinamikanya.

Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampakan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).

Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengkedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Saya kira partai-partai politik di Indonesia tidak berkembang menjadi partai yang programatik karena elemen ‘kiri’ hilang. Akibatnya, partai politik dan pemilih tidak memiliki preferensi kebijakan yang konsisten. Karena itu, attachment agama atau attachment yang bersifat primordial lain menjadi lebih dominan. Sehingga, kita sering melihat banyak kekonyolan yang sulit dijelaskan karena tidak konsisten.

Misalnya, saat orang banyak ramai berdemo menolak kenaikan harga BBM, pimpinan dari partai-partai yang semula dikira pro-pendemo (semisal PKS), justru mendukung kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM itu. Tapi, saya ragu kalau dalam pemilu 2009 nanti pemilih akan ‘menghukum’ PKS karena isu BBM ini dengan tidak memilihnya lagi. Dalam sistem politik yang sudah mapan, partai politik yang tidak konsisten dan tidak jelas orientasi ideologisnya mengenai peran negara (terutama ekonomi), hampir pasti akan ditinggalkan pemilihnya.

Saya ikuti berita-berita di koran tanah air, embrio Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), yang saya rasa akan mengusung ideologi ‘kiri’, yang sedang dirintis beberapa orang itu selalu menghadapi serangan fisik di daerah-daerah oleh ormas tertentu, terutama ormas Islam. Padahal, saya rasa partai kiri yang kuat (‘kiri’ sekali lagi tidak melulu berarti komunis) diperlukan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang berkuasa untuk menjadi lebih ke tengah. Literatur mengenai voting behavior dari berbagai negara yang mapan demokrasinya di dunia menunjukan bahwa pemilih cenderung berorientasi ke tengah (dalam arti mendukung peran negara, tapi pada saat yang sama hendak mempertahankan derajat tertentu kebebasan dari intervensi negara).

Begitulah. Saya tertarik dengan isu political cleavages ini. Bagaimana political cleavages ini terbentuk? Ilmuwan klasik seperti Karl Marx dan Max Weber percaya bahwa struktur sosial menentukan munculnya political cleavages tertentu. Dengan kata lain, struktur sosial menentukan corak institusi yang terbentuk. Sehingga, partai politik tidaklah berperan besar dalam pembentukan political cleavages. Karena, cleavages dianggap sudah ada terlebih dahulu daripada partai politik.

Di sisi lain, ilmuwan politik seperti Seymour Lipset dan Stein Rokkan meyakini bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya political cleavages. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak serta merta ditranslasi menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya political cleavages.

Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas.

Karena itu, kelihatannya menarik untuk mencari hubungan antara political cleavages dan partai politik di Indonesia. Juga bila hubungan itu sudah teridentifikasi, amat menarik untuk menemukan mekanisme kausalistiknya untuk memahami perilaku pemilih Indonesia. Dan selanjutnya, melihat dampaknya pada orientasi kebijakan pemerintah (partai) yang berkuasa.