Diskusi Sistem Politik dan Pemilu Kita

Tempo hari saya terlibat diskusi soal sistem politik dan pemilu di Indonesia, dalam sebuah mailing list alumni Universitas Padjadjaran, tempat saya menyelesaikan studi S-1 dulu. Di Indonesia topik ini juga sedang ramai dibicarakan, karena DPR sedang dalam proses pembahasan paket Undang-Undang politik (partai politik dan pemilu). Tadinya berniat ingin mengorganisasi pemikiran dengan lebih rapih mengenai topik ini, tetapi tidak sempat. Jadi saya copy-paste saja diskusi milis itu di sini. Karena diskusi milis, ya mohon maklum kalau bahasa dan logikanya tidak smooth…:-) Catatan lain: email yang diletakan teratas, berarti email terbaru (artinya mengomentari email di bawahnya).

Kapan-kapan akan saya coba tulis lebih sistematis, mungkin dalam bentuk makalah…entah kapan sempatnya…:-)

salam

pjv

——-

From: Philips J Vermonte
Subject: Re: Sedikit Akrobat Seorang Dhuafa
Date: February 18, 2007 6:10:25 PM CST

Bung Samsul and friends

Menarik juga paparannya. Seperti kita mahfum, negara kita mengadopsi sistem presidensial dan sistem proposional dalam pemilu legislatif. Untung ruginya macam-macam, jika kita bandingkan dengan sistem pemilu lain yang masih dalam sistem presidensial, yaitu sistem distrik dan first-past-the-post. Sekedar refreshment untuk teman-teman yang tidak familiar dengan terminologi diskusi ini, mungkin ada baiknya dipaparkan secara umum. Sistem distrik (ringkasan dari single-member-district) hanya akan menghasilkan satu wakil dari satu distrik (istilah distrik mirip dengan yang kita sebut sebagai daerah pemilihan). Dalam pemilu sistem distrik, biasanya hanya sedikit calon yang akan bertarung. Biasanya dua orang dari dua partai, persaingannya head-to-head. Karena sifatnya winner-take-all, maka hanya akan sedikit orang yang mau ‘nekad’ mencalonkan diri, hanya yang yakin mendapat suara mayoritas. Nggak ada orang yang ‘coba-coba’, iseng-iseng berhadiah atau mengharapkan mendapat suara walau sedikit sambil berharap calon lain suaranya sedikit juga, sehingga tinggal melobi pimpinan partai untuk meloloskan namanya menjadi anggota parlemen (dalam konteks pemilu presiden dua putaran – atau majority-run-off- ada tendensi calon untuk coba-coba di putaran pertama, berharap walaupun suara perolehan sedikit akan punya bargain menawarkan koalisi kepada pemenang 1 dan 2 untuk putaran kedua). Di sisi pemilih, sudah menjadi pengetahuan umum dari political scientist yang lama mengamati voting behavior negara-negara di dunia, pemilih akan mencoblos nama yang menurut mereka paling berpeluang menang (dikenal sebagai coattail effect).

Di Amerika dan banyak negara maju dan juga negara berkembang lain, sebelum pemilu berlangsung biasanya ada pemilu internal (konvensi atau primary) yang diadakan oleh parpol masing-masing untuk menentukan siapa kadernya yang akan maju dalam pemilihan sesungguhnya (berbeda dengan sistem proporsional, semua kader parpol pada dasarnya bisa maju mencalonkan diri, makanya calonnya jadi ribuan seperti kita alami tahun 2004, dan menurut saya tidak make sense melihat daftar calon puluhan dalam satu kertas suara itu, makanya banyak pemilih yang akhirnya cuma mencoblos tanda gambar partai saja daripada pusing – persis ini yang diinginkan para politisi dan parpol kita saat ini).

Konvensi atau primary ini diadakan oleh parpol di setiap distrik, sifatnya bisa terbuka atau tertutup. Disebut terbuka bila semua penduduk di distrik itu diundang untuk ikut mencoblos dan memilih orang yang akan menjadi calon dari parpol yang bersangkutan yang akan bertarung dalam pemilu sungguhan melawan calon partai lain. Bisa juga tertutup, artinya konvensi atau primary ini hanya akan mengundang masyarakat di distrik itu yang terdaftar sebagai anggota parpol tersebut di distrik yang bersangkutan.

Dengan sistem serupa ini, dimana voters di distrik bersangkutan lah yang paling menentukan siapa calon yang akan bertarung, akan terjamin: (1) kedekatan anggota parlemen dengan voters, akuntabilitas meningkat karena yang terpilih adalah orang yang betul-betul dikenal penduduk didaerah distrik yang bersangkutan – tidak seperti dalam sistem proporsional kita dimana sangat banyak anggota parlemen bukanlah penduduk dari daerah pemilihan bersangkutan; (2) dengan primary/konvensi, terbentuk disiplin partai, baik di pihak pemilih dan politisi. Karena mereka tahu bahwa mereka harus memilih calon yang paling berpeluang memenangkan pemilu melawan calon dari partai lain.

Kelemahannya, pemilih dalam satu distrik ‘dipaksa’ menerima hasil pemilu. Dalam sistim distrik, kalau calon pilihan saya mendapat 500 ribu suara, sementara calon dari partai lain mendapat 501 ribu suara, maka pemenangnya ya yang 501 ribu suara itu. Yang 500 ribu suara, walaupun banyak mendapat suara, hangus. Gagal menjadi anggota parlement.

Dalam sistem proporsional seperti yang kita pakai di Indonesia, kursi dibagi berdasar jatah. Misalnya, daerah pemilihan dengan jumlah penduduk besar, mendapat jatah kursi lebih banyak. Kalau satu kursi ‘berharga’ 450 ribu suara, dan daerah pemilihannya mendapat jatah dua kursi, maka calon saya tadi tetap akan jadi anggota parlemen, juga si pemenang 501 ribu suara itu. Artinya, pemilih yang calonnya hanya menjadi runner-up tetap terpilih dan melenggang ke parlemen. Derajat representasi meningkat (bukan cuma satu orang yang terpilih menjadi anggota parlemen di daerah itu).

Persoalan dari sistem proporsional ini ada beberapa hal, yang paling penting menurut saya (1) calon dari sebuah partai bisa berjumlah beberapa orang. Artinya, dalam pemilu akan terjadi kompetisi dari calon-calon yang berasal dari satu parpol yang sama, dan pada saat yang sama harus bertarung melawan calon-calon dari partai lain. Konsekuensi logisnya, tidak ada disiplin partai. Mereka tidak bisa mengusung satu platform partai.

Misalnya, saya calon partai Rindu Order dari daerah pemilihan Tangerang, bung Samsul juga calon partai Rindu Order di daerah pemilihan yang sama dengan saya. Aneh betul, kalau saya kampanye dengan platform Rindu Order, bung samsul juga platformnya sama, lantas voters ditawari apa kalau platform saya dan bung Samsul sama? Kita tahu, ujungnya adalah bukan platform lagi yang dianggap penting, tapi personality atau karisma. Sementara kita tahu, orang yang karismatis bukan jaminan untuk membuat public policy yang baik. Sukarno sangat karismatis, tapi semua policy-nya berantakan. Dengan keadaan semacam ini, jangan heran melihat kampanye di Indonesia yang lebih banyak dangdutan daripada kampanye programatik. Kalau saya bersaing dengan bung Samsul sementara kita dari partai yang sama, di daerah pemilihan yang sama, ya mendingan saya jorjoran bikin pesta dangdutan…he..he.

Dalam hemat saya, calon independen tidak membantu. LSM atau lembaga civil society bukanlah lembaga representatif. Yang diwakili oleh sebuah LSM adalah kepentingan skala ‘kecil’ dari tempatnya beraktifitas, sangat terfokus. Makanya disebut sebagai kelompok kepentingan. Sementara parpol, kita sama-sama tahu, adalah institusi pengagregasi kepentingan yang beragam, lintas distrik, lintas issue dan lintas sektor. Menurut saya, kelompok civil society sebaiknya tetap menjadi kelompok civil society, advokasi terfokus dan tajam yang tetap akan membantu mendorong policy yang terfokus juga.

Politik di parlemen adalah tempat memoderasi kepentingan, bargaining dan lain-lain. Sementara menurut saya, LSM harus tetap ‘radikal’ mengadvokasi isu, untuk menuntut hal maksimal, yang di parlemen akan dinegosiasikan (karena benturan dengan parpol lain). Anggota LSM yang menjadi anggota parlemen, sudah pasti akan menjadi moderat, malah tidak bagus untuk kelangsungan advokasi isu.

Soal Electoral Treshold, ya saya setuju. Sebetulnya, ada banyak cara lain mengurangi jumlah parpol selain ET, misalnya parliamentary threshold. Juga bisa dengan menentukan district magnitude dan lain-lain. Pendistrikan juga bisa mengurangi parpol, misalnya kalau pendistrikan dilakukan mengikuti political cleagaves (bingung menterjemahkannya, pembelahan tidak pas, ‘aliran’ juga tidak). ‘Penentuan’ jumlah parpol sebetulnya ada hitungannya, melalui penentuan effective numbers of parties yang bisa dihitung dari sebaran suara dalam pemilu. Dalam literatur, ada rumus umumnya. Mereka yang di KPU pasti juga mengetahuinya. Masalahnya adalah bagaimana meng-golkan pembatasan (misalnya penentuan ET) itu dalam undang-undang karena banyak parpol (dan politisi) yang pasti menolak.

salam
pjv

———–

— Eka Arifin <ekaarifin@…> wrote:

Saya sepakat dengan Bung Phillips bahwa partai politik adalah soko
guru bagi demokrasi dan sistem politik. Karenanya, institusionalisasi
parpol menjadi niscaya. Namun dalam ikhtiar memberikan tempat kepada
parpol untuk menggiring sejarah Indonesia tersebut, negeri ini
terantuk pada watak orang-orang parpol melulu berpikir kekuasaan
(mungkin karena sejak dari kampus ditraining seperti itu). Saya kira
motif berkuasa itu adalah keperluan dan alasan menjadinya sebuah
parpol. Tapi, sebaiknya tidak berhenti di situ.

Post Soeharto, sistem pemilu kita berubah menjadi terbuka meski
dengan basis tak berubah: sistem proporsional. Dalam pada itu, akibat
motif berkuasa yang meluap-luap dari sebagian banyak “manusia yang
mengalami musim kebebasan” lahirlah partai politik. Kita semua tahu
bagaimana eksplosifnya pertumbuhan partai di tanah air
pascaotoritarianisme. Pada 1999, ada 48 parpol ikut Pemilu.
Berikutnya berhasil dikurangi menjadi 24 parpol (Pemilu 2004).

Ada ketentuan electoral threshold (ET), namun gairah untuk
mendirikan parpol tak kunjung surut. Mereka mendirikan parpol baru,
melakukan merger satu sama lain tanpa perubahan apapun. Motifnya ikut
Pemilu dan satu hal–seperti disitir Bung Phillips–memperoleh
selembar ribuan untuk setiap kepala konstituen parpol tersebut. Motif
kuasa bergandengan tangan dengan motif mencari duit (inilah keruwetan
Indonesia yang menjijikkan!).

Tentu saja saya sepakat untuk menyederhanakan parpol. Maka ET harus
diberlakukan secara progresif. Setiap lima tahun, nilai ambang batas
terbawah harus selalu ditingkatkan secara signifikan. Namun, ini juga
memiliki problem: parpol baru (dengan tokoh lama dan visi yang tak
berubah) ikut nimbrung dalam Pemilu karena sanggup memenuhi
persyaratan 2/3 jumlah kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota.
Parpol dibolehkan hidup di negeri Indonesia, namun persyaratan untuk
ikut Pemilu harus ditingkatkan pula! Tidak bisa ET berjalan sendiri,
sementara persyaratan administratif bagi parpol yang dibolehkan ikut
Pemilu tak diubah. Jadi perubahan UU 12/2003 tentang Pemilu sebaiknya
rangkap dua: naikkan persentase ET dan tingkatkan persyaratan untuk
menjadi parpol peserta Pemilu 2009.

Ikut alur ini pun kita bakal berjumpa satu kondisi yang menjemukan:
parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu dan menangguk kursi di
parlemen adalah parpol yang sama kita saksikan sepanjang Pemilu Post
Soeharto. Kejemuan inilah yang saya tolak! Maka, dengan sedikit
akrobatik, saya melihat kok kejemuan itu bisa ditambal dengan
hadirnya calon independen atau kalangan non-parpol dalam parlemen kita…

Bayangan saya, mereka terhubung dengan organ civil society. Ya LSM,
ya ormas kepemudaan, ya ormas keagamaan, dll. Membalik Ulrich Beck,
gerakan subpolitik dapat memiliki kanal dan saluran justru di lembaga
politik: parlemen. Mereka yang berada di garis politik hijau semacam
Nursyahbani Katjasungka atau Sonny Keraf bisa bergabung dalam
kumpulan non-parpol ini. Tidak mungkinkah lembaga penyokong mereka
bertindak sebagai mesin politik mereka saat berupaya memenangi satu
kursi parlemen dan pasca duduk di Senayan?

Asumsi saya, pada 2009 nanti ada tujuh parpol lolos ET plus lima
parpol (baru atau hasil merger) berhasil lolos persyaratan yang
ditetapkan dalam UU Parpol dan UU Pemilu yang baru (ditargetkan kelar
antara Agustus-Oktober 2007). 12 parpol ikut Pemilu 2009 + calon
independen (non-parpol). Tugas kalangan non-parpol untuk
mendinamisasi dan mengisi koalisi civil society tersebut.

Nah, ketika ET “memakan korban” lagi pada 2009, kemungkinan jumlah
parpol menyusut lagi menjadi enam buah. Sementara koalisi civil
society terus hadir di parlemen memberi warna dan denyut kehidupan
legislatif.

Atau Bung Phillips, masih memiliki harapan besar pada parpol yang
ada di tanah air?

Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai
Bintang Bulan (nama baru Partai Bulan Bintang/dulu dipimpin Yusril
Ihza Mahendra atau Partai NKRI (Sys NS), bagi saya, tak bakal
menyelesaikan apapun. Saya kira, institusionalisasi parpol bukan demi
institusionalisasi itu sendiri. Namun demi perbaikan kehidupan
demokrasi dan bangsa Indonesia secara umum.

Tabik,

Moh Samsul Arifin

——-

From: Philips J Vermonte

Subject: Re: Do’a seorang Dhuafa: Selamat Datang Cabut Mandat dan Revolusi
Date: February 9, 2007 12:30:48 AM CST
Bung Samsul and friends

Menarik sekali tulisan bung Samsul ini. Sorry baru baca, entah kenapa
saya suka telat terima email dari milis ini atau kadang nggak sampai
ke mailbox saya. Kadang-kadang baru tahu ada email baru di milis
kalau langsung buka yahoogroups di websitenya.

Anyway, diskusi soal sistem proporsional dan distrik (first-past-the-
post) ini saya rasa akan terus membayangi kita. Tapi pertama-tama,
saya berpendapat bahwa partai politik adalah backbone dari sistem
demokrasi pada khususnya dan sistem politik pada umumnya. Karena itu,
kita harus terus menerus meng-institusionalisasi partai politik:
antara lain dengan menciptakan Undang-Undang yang diperlukan untuk
mengatur partai politik (salah satu dimensinya misalnya financing
partai – saya merasa negara tidak perlu memberi dana partai politik,
mereka harus mencari dana sendiri, yang caranya harus diatur ketat
dalam undang-undang seperti jumlah maksimum sumbangan individual,
atau undang-undang sistem kepartaian, dan sistem pemilu dan lain-lain).

Karena itu, saya agak kurang sependapat mengenai perlunya calon
independen dalam pemilu saat ini (tepatnya saya belum punya pandangan
serius soal ini, saya belum pernah memikirkannya secara mendalam).
Pertanyaan penting mengenai calon independen ini: bagaimana anggota
dewan yang berasal calon independen ini akan mempengaruhi proses
legislasi di DPR? Namanya independen, kalau voting pasti
kalah melulu. Kecuali kalau kita masih mau menjalankan prinsip
musyawarah mufakat itu, baru calon independen yang punya kemampuan
retorika amat canggih bisa mempengaruhi proses legislasi.

Tapi inipun tetap menimbulkan pertanyaan, seberapa efektif anggota
independen ini menjalankan perannya dalam komisi-komisi yang banyak
jumlahnya di parlemen? Sementara salah satu fungsi parpol adalah
mengurangi transaction/information cost: karena ada mesin partai,
informasi bisa di pool, memudahkan politisi partai mengambil posisi
tegas atas beragam persoalan. Kalau calon independen, mesin
politiknya kecil. Maka efektifitasnya juga relatif kecil. Apalagi
dalam konteks multipartai seperti kita sekarang, kalau ditambah lagi
dengan calon-calon independen, DPR bisa tambah kayak pasar
malam…he..he. Atau tambah berisik seperti Gus Dur dulu bilang DPR
seperti taman kanak-kanak…he.he. Mungkin wacana mengenai calon
independen ini muncul karena tidak representatifnya anggota dewan
sekarang atau karena rendahnya kinerja DPR yang anggotanya dari
parpol-parpol itu, yang mana membawa saya pada pendapat selanjutnya
ini: mengenai pertanyaan manakah yang akan digunakan: sistem
proporsional atau distrik? Sebetulnya ada pertanyaan lain yang harus
diselesaikan lebih dulu: kita ingin memenuhi rasa representasi atau
kita ingin pemenang pemilu bisa punya kemampuan memerintah
(governability)?

Sistem proporsional memang menjamin rasa representasi. Misalnya
menjamin tidak ada suara yang hilang, tidak seperti sistem distrik
dimana the winner takes all. (walaupun sistem proporsional yang tidak
menggunakan open list bisa juga ‘menghilangkan’ suara, misalnya kasus
Nurul Arifin yang diuraikan Samsul). Kelemahannya, sistem proporsional sulit
menyederhanakan jumlah partai. Karena banyak partai, maka harus ada
koalisi, trade off, atau terjadi kartel. Akibatnya, governability
pemerintah pemenang pemilu terhambat: kemampuan legislasi menurun,
kemampuan eksekusi melemah.

Sementara itu, sistem distrik lebih menjamin governability, karena
secara natural akan terbentuk jumlah partai kecil (dua atau tiga).
Kelemahannya adalah sistem distrik mendorong prinsip winners take
all, sehingga prinsip representasi relatif dikorbankan. Kemampuan
memerintah lebih terjamin karena partai pemenang pemilu (presiden)
akan memiliki kursi signifikan di parlemen. Maka dukungan untuk meng-
golkan kebijakan-kebijakan akan cukup diperoleh dari partainya di
parlemen, pemerintah akan punya kemampuan memerintah yang efektif.

Seperti email saya sebelumnya, saat ini saya berpendapat kekuasaan
tidak perlu dibagi antar parpol. Maksudnya, kita hormati pemenang
pemilu, biarkan pemenang pemilu mencoba menjalankan visinya. Kalau
pertandingan sepakbola, dalam partai final kan cuma ada satu
pemenang? Masak yang kalah minta bagian piala yang sama? Partai yang
kalah, ya jadi oposisi saja. Lagipula, saya kira lebih baik punya
pemerintah yang bisa govern, daripada pemerintah yang sibuk menjaga
balance koalisi penopangnya menyebabkan public policy seringkali
macet karena perbenturan kepentingan antar partai.

Yang jelas, kunci dari sistem pemilu baik proporsional atau distrik
adalah perlunya pemilu langsung: one man, one vote. 5 tahun adalah
masa menjelang ‘penghukuman’, kalau voters tidak suka pemenang pemilu
yang sekarang, ya pasti tidak dipilih lagi dalam pemilu yang akan
datang. Kasih kesempatan partai lain. Sistem presidensial kan
mengandaikan fixed term yang sebetulnya tidak bisa diganggu gugat (di
Indonesia 5 tahun). Fixed term ini yang membedakan sistem
presidensialisme dari parlementarianisme.

“Jualan” Andi Mallareng itu bisa berguna untuk menghindari parpol
‘mengakali’ pemilih seperti pemilu 2004 kemarin. Minimal, kalau kita
tetap dengan sistem proporsional pada pemilu 2009 nanti, penghapusan
nomor urut akan menjamin bahwa yang ke DPR adalah memang yang paling
banyak mendapat suara dari pemilih (seperti Hidayat Nurwahid dari PKS-
Jakarta dan Saleh Jasit dari Golkar-Riau yang berhasil ke Senayan,
atau Nurul Arifin Golkar yang gagal itu).

salam
pjv
——-

— Eka Arifin <ekaarifin@…> wrote:

Menyambung Guru Philips ihwal open list system yang “digunting” Partai
Golkar dan PDIP–jelang pengesahan RUU Pemilu tahun 2003 lalu–saya
mencatat ada semacam “gairah baru” dari Istana (yang kini
digedor-gedor Hariman Cs dan purnawirawan tua). SBY melempar ide
penghapusan nomor caleg. Saya mencatatnya, ide ini serius sebab Andi
Mallarangeng sangat getol “mengampanyekannya”.

Tapi, Istana saja tidak cukup. Perlu dukungan sistematis dari
pemilik kursi di parlemen, parpol dan civil society. Kiranya “insiden
Nurul Arifin” harus diminimalisasi–kalau bukan ditiadakan. Berikut
catatan saya:

MEMERIKSA IDE PENGHAPUSAN NOMOR URUT
Di antara diskursus politik yang menyita perhatian publik,
perbincangan mengenai sistem pemilu legislatif jauh lebih maju.
Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melempar perlunya
diadaptasi sistem pemilu yang memungkinkan peraih suara terbanyak
dalam pemilihan anggota DPR dimenangkan dalam politik elektoral.
Caranya nomor urut dihapus dan siapa pun yang menangguk suara
terbanyak berhak atas kursi yang diperebutkan di sebuah daerah
pemilihan (DP). Ide perubahan itu dikemukakan SBY di depan peserta
Seminar & Lokakarya Nasional Perempuan Parlemen di Jakarta akhir
November 2006. Memang mesti diakui selama ini kalangan perempuan lah
yang kerap dirugikan dengan diberlakukan nomor urut dalam pemilu
legislatif.

Dalam dua pemilu pasca otoritarianisme, pemilik nomor urut
papan atas˜sebagian kalangan menyebut nomor urut jadi˜mendominasi
kursi DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Mereka ini adalah orang yang
dipercayai atau lebih tepatnya dapat “membeli” kepercayaan pengurus
partai (DPP, DPW hingga DPD) sehingga ditempatkan pada nomor urut
jadi. Pada Pemilu 2004 memang telah diadaptasi sistem proporsional
terbuka yang memungkinkan pemilih mencoblos nama calon yang
dikehendaki. Namun, ironisnya nyaris hampir seluruh anggota DPR dan
DPRD meraih kursi tanpa mampu menembus Bilangan Pembagi Pemilihan
(BPP).

BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian antara
total suara sah di sebuah daerah pemilihan (DP) dengan jumlah kursi
yang tersedia di DP tersebut. Setiap DP pada Pemilu 2004 lalu
memiliki alokasi antara 3-12 kursi. Bayangkan dari 550 anggota DPR,
hanya dua orang yang sanggup memenuhi BPP. Sebanyak 548 anggota
mengisi kursi DPR karena diuntungkan oleh nomor urut. Karena itu
sementara pihak menyebut UU 12/2003 tentang Pemilu Legislatif masih
tanggung.

Apabila tak ada caleg yang memenuhi BPP, kursi yang diraih
sebuah partai politik di DP tertentu diberikan kepada pemilik nomor
urut jadi. Andaikata sebuah partai menangguk 3 kursi di DP itu,
pemilik nomor urut 1, 2 dan 3 melenggang ke DPR atau DPRD. Cara ini
memakan korban perempuan politisi Nurul Arifin yang pada Pemilu 2004
lalu dicalonkan Partai Golkar di DP Jawa Barat VI (Karawang dan
Purwakarta).

Bekas artis film itu meraih suara terbanyak di DP tersebut.
Tapi, karena suara yang diperolehnya tak memenuhi BPP, dua kursi yang
dipungut Golkar di DP itu diserahkan ke pemilik nomor urut 1 dan 2.
Keringat Nurul, yang berada di nomor urut bontot atau bawah˜acapkali
disebut nomor sepatu˜tak dapat dinikmatinya. Nurul gagal ke Senayan!
Secara empiris dapat disimpulkan sistem proporsional tertutup (Pemilu
1999) dan sistem proporsional terbuka dengan BPP (Pemilu 2004)
sama-sama tak menghasilkan anggota legislatif yang populer dan
dikehendaki pemilih (voter).

Partai Golkar, sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR, tak
lebih “progresif” dari Presiden SBY. Dalam Rapimnas terakhir Partai
Beringin mengusulkan BPP masih diterapkan, namun dengan modifikasi.
Caleg yang mengantongi jumlah suara setara 25 persen BPP berhak atas
satu kursi yang diperoleh parpol di DP bersangkutan. Seandainya tak
ada yang memenuhi ketentuan ini, kursi yang diperoleh parpol di DP
tersebut diberikan kepada pemilik nomor urut jadi. Sedikit ke
belakang, Nurul Arifin dan ribuan lagi lainnya berhak atas kursi
partai tempat mereka mencalonkan diri.

Pertanyaannya, mungkinkah usulan yang dilempar SBY menjadi kata
umum bagi kalangan anggota DPR di Senayan? Apakah cara menghapus
nomor urut itu mujarab dalam meningkatkan kualitas rekrutmen politik
anggota DPR? Dan seterusnya, apa lagi yang harus diubah untuk
mencapai sistem pemilu legislatif yang berguna untuk menghidupi
demokrasi Indonesia?

Sistem pemilu adalah sarana rakyat. Sebuah institusi yang
digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat
telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut
terlibat setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas.
Dengannya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan
menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh
partai-partai dan para kandidat.

Namun, menurut Andrew Reynolds (1998), justru institusi politik
yang paling mudah dimanipulasi, untuk tujuan baik atau buruk, adalah
sistem pemilu. Sebab dalam menerjemahkan suara-suara yang diperoleh
dalam suatu pemilihan umum menjadi kursi-kursi di badan legislatif,
pilihan dari sistem pemilu dapat secara aktif menentukan siapa yang
terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan.

Ujaran Reynolds ini sudah bak konstatasi yang berlaku umum di
banyak negara. Itu artinya setiap langkah perubahan sistem pemilihan
umum˜apalagi jika merugikan para pihak yang diuntungkan dengan sistem
pemilu lama˜akan mendapat tentangan pertama dari mereka. Kekuasaan
untuk menggantinya berada di tangan mereka yang telah mendapatkan
manfaat dari sistem tersebut.

Ide perubahan dari SBY akan menguap begitu saja jika
“kepanjangan tangan” pemegang kekuasaan eksekutif itu tak mem-back up
usulan tersebut dalam pembahasan paket UU Politik di Senayan. DPR
menargetkan dapat mengesahkan paket UU Politik, termasuk revisi UU
Pemilu, pada Agustus nanti. Sejauh ini, Partai Demokrat˜partai utama
yang memelopori pencalonan SBY pada Pilpres 2004˜termasuk adem-ayem.
[Terakhir setuju dengan usul SBY]

Publik belum memperoleh bayangan tentang bagaimana kira-kira
sikap Demokrat atas ide “melikuidasi” nomor urut dalam sistem pemilu
kita yang sampai tahun 2004 memilih sistem proporsional (PR) ketimbang
sistem distrik atau (First Past the Post FPTP). Sistem yang terakhir
ini memungkinkan si pemenang mendapat semuanya alias tak menyisakan
untuk partai atau kandidat yang lain.

Sejauh ini pembahasan UU Pemilu belum lagi menghangat. Sekarang
belum ada kertas kerja atau draft yang dipublikasikan kepada khalayak.
Karena itu dapat dimengerti jika Demokrat masih menyimpan rapat-rapat
sikap politik mereka ihwal ide yang ditabuh Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat tersebut. Demokrat akan berhati-hati, sebab fakta
menunjukkan para wakil rakyat partai ini juga mendapat manfaat dari
tetap bertahannya ketentuan nomor urut dalam sistem pemilu
legislatif.

Istana jauh lebih getol mengembuskan ide perubahan ini. Juru
Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng (yang berlatar belakang
ilmu politik) termasuk yang kencang “menjajakan” penghapusan nomor
urut. Penulis bisa memahami mengapa justru Istana yang getol. Kiranya
ini berkaitan langsung dengan tindak-tanduk politik sang presiden
yang gemar sekali merawat citra dan popularitas di depan publik.
Empirisme politik mengajarkan kepadanya bahwa dia memimpin negeri ini
karena “dikerek” popularitasnya yang menjulang menjelang Pemilu 2004
lalu. Dalam hal ini terjadi perjumpaan manis antara idealisasi
politik sang presiden dengan empirisme.

Seperti diutarakan di muka, dominasi parpol dalam penentuan
kandidat atau calon legislatif begitu kental di negeri ini. Ekspektasi
SBY dan publik luas untuk mendapatkan anggota legislatif yang populer
(baca: dikehendaki rakyat) lewat penghapusan nomor urut bakal gagal
jika partai politik tetap menjadi satu-satunya pintu masuk bagi
seorang warga negara untuk menjadi kandidat calon di pemilu
legislatif. Pasal 67 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan “Calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik
Peserta Pemilu (2004)…”.

Dalam pada itu, rekrutmen oleh parpol saat ini masih belum
mencapai taraf yang membanggakan. Di sisi lain kader-kader yang
berkecimpung di partai politik masih itu-itu saja. Dan para calon
pemimpin alternatif sulit menampakkan diri karena digunting partai
politik. Parpol pun menjadi kian mahal seolah tak ada politik tanpa
biaya yang menggunung.

Dominasi parpol itu bukan hanya dalam fase pencalonan, namun
juga di bilik suara. Mengacu pada sistem proporsional terbuka pada
Pemilu 2004, setiap pemilih diwajibkan mencoblos gambar partai
politik. Pemilih boleh mencoblos nama/gambar kandidat, tapi harus
tetap mencoblos gambar parpol (Pasal 84 ayat 1 UU Pemilu). Sedangkan
pemilih yang hanya mencoblos nama/gambar kandidat, maka suara pemilih
itu dianggap tidak sah.

Untuk itu penting dipikirkan mulai membatasi dominasi parpol
dalam politik Indonesia. Sayangnya kesadaran semacam ini masih mewah.
Para tokoh penggerak parpol yang kalah dalam perhelatan Pemilu 2004
masih saja menganggapkan parpol harus menjadi satu-satunya pintu
masuk ke parlemen. Alih-alih mendesakkan ruang untuk calon non-parpol
atau independen berkecimpung dalam parlemen, sejumlah tokoh mengubah
nama, melakukan merger dan membentuk parpol baru demi berpartisipasi
dalam Pemilu 2009.

Harapan akan terbitnya sistem pemilu yang memberi akses kepada
pihak-pihak di luar parpol seyogyanya juga didesakkan kalangan civil
society. Jika tidak menjangkau dua aspirasi diatas, setidaknya
dominasi parpol di ruang bilik suara diminimalisasi.

Moh Samsul Arifin

————

From: Philips J Vermonte

Subject: Re: Do’a seorang Dhuafa: Selamat Datang Cabut Mandat dan Revolusi

Friends

Kalau boleh, saya mau ‘mensekulerkan’ diskusi ini…he..he.


Pertama, saya percaya manusia bertindak atas dasar kalkulasi rasional, opportunities dan constrains. Kalkulasi atas peluang dan hambatan. Termasuk politisi.

Kalau sistem memberi peluang politisi menjadi korup dan koalisi mandek (atau solid dalam hal memproteksi kekuasaan kelompok), ya demikianlah yang akan terlihat. Soal koalisi yang disebut Bung Bobby yang tidak membawa kebaikan, mungkin benar adanya.


Tapi minimal ada tiga penyebabnya. Pertama-tama terletak pada desain sistem politik. Sudah banyak studi empirik yang membuktikan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai (misalnya studi Scott Mainwaring 1997). Sistem presidensial hanya akan efektif kalau jumlah partai lebih sedikit, baru akan bisa membentuk ‘koalisi’ sesungguhnya, menciptakan oposisi yang sehat dan bukan kartel partai politik seperti yang kita alami sekarang. Kartel parpol (studi Katz dan Mair tahun 1995) menyebabkan hilangnya akuntabilitas vertikal dan horizontal. Karena adanya multipartisme dalam sistem presidensialisme kita itu, maka bisa terjadi partai dari presiden terpilih adalah minoritas di parlemen (seperti Partai Demokrat itu). Akibatnya, banyak trade-off, menteri berasal dari partai-partai (bukan partai asal presiden) untuk mengakomodasi support yang dibutuhkan presiden. Ya wajar kalau kabinet tidak berjalan efektif, menteri-menterinya nggak takut pada presiden kok. Pesawat jatuh dan hilang, kapal tenggelam, kereta tabrakan tidak menjadi alasan yang cukup bagi presiden untuk mencari Menteri Perhubungan yang lebih kapabel mengorganisasi manajemen alat transportasi negeri kita ini.


Maka, saya hampir sampai pada kesimpulan bahwa kekuasaan itu nggak perlu dibagi kok. Dalam sistem demokratis, yang menang ya harus dihormati dan diberi kesempatan menjalankan kekuasaan. Karena dalam sistem demokratis ada jaminan bahwa pergantian kekuasaan sangat dimungkinkan kalau yang berkuasa tidak berhasil menjalankan kekuasaan seperti harapan para pemilih. Dia akan diganti oleh para pemilih lewat pemilu berikutnya. Sebetulnya, dalam sejarah Indonesia (dari jaman belum merdeka sampai jaman Suharto), kekuasaan memang dianggap milik sendiri dan tidak dibagi (makanya banyak kisah brutal raja-raja nusantara dalam pergantian kekuasaan). Bedanya dengan sistem demokratis yang tidak membagi kekuasaan adalah bahwa dalam sistem demokratis, kontestasi dan oposisi dijamin eksistensinya. Pada masa raja-raja nusantara (juga suharto), kekuasaan dianggap solid, lawan politik harus dieliminasi hingga ke akar-akarnya (misalnya jargon ganyang PKI itu, atau orang PKI juga punya jargon ganyang kapitalis birokrat, kecenderungan saling mengeliminasi), karena kontestasi dianggap ancaman.


Berkenaan dengan sistem presidensial dan multipartisme itu, sialnya usulan penyederhanaan jumlah parpol baru-baru ini justru datang dari Jusuf Kalla dan Golkar. Sehingga dengan mudah usulan ini dianggap sebagai usaha Golkar mempertahankan kekuasaan dengan mengurangi kompetisi. Kebiasaan kita, kalau tidak suka pemberi pesan-nya, abaikan pesan-nya juga…he..he.


Sebab kedua, desain pemilu. Menurut saya, pemilu langsung baru akan efektif merepresentasikan kekuatan pemilih jika menerapkan open-list sistem secara murni. Sekarang, kita masih memilih tanda gambar partai dan memilih orang. Dalam pemilu legislatif 2004, sekedar mengingatkan, kita harus mencoblos gambar partai dan orang sekaligus, atau gambar partai saja (kalau cuma coblos orang tanpa coblos tanda gambar partai maka dianggap tidak sah). Akibatnya, partai masih berkuasa menentukan siapa kadernya yang akan duduk di parlemen. Dalam keadaan demikian, sulit berharap anggota parlemen ‘takut’ pada pemilih, karena dia akan lebih takut pada partai (yang sialnya juga sudah terjebak pada kartelisme karena inkompatibilitas sistem presidensial dengan multipartisme itu).


Dalam pemilu 2004, hanya Hidayat Nurwahid (PKS) dari Jakarta dan Saleh Djasit (Golkar) dari Riau yang suaranya memenuhi syarat Bilangan Pembagi Pemilih alias mempunyai cukup suara untuk merebut satu kursi ( sekitar 400.000 suara untuk 1 kursi). Sisa anggota Dewan kita yang lain, jauh dari syarat minimal suara. Mereka cuma diuntungkan karena kekuasaan partai menentukan nomor urut mereka sebagai caleg. Jadi kalau banyak anggota Dewan teriak-teriak mereka wakil rakyat, ya mustinya malu. Lah wong suaranya nggak cukup memenuhi bilangan pembagi pemilih kok….he..he. Nggak mungkin mereka ‘takut’ pada kita, para pemilih. Yang betul-betul wakil rakyat, ya dua orang itu saja.


Sebab ketiga, ada pada warga negara juga. Penerimaan terbesar negara kita bukan dari pajak (yang dibayar warga negara). Negara demokrasi yang mapan, umumnya memiliki pendapatan pajak amat besar dari warga negara. Karena itu, pemerintah berkuasa amat takut pada warga negara pembayar pajak. Karena warga negara yang ditarik pajak besar menuntut hasi konkrit dari belanja negara yang dibiayai uang pajaknya. Maka isu pemilu di negara demokrasi mapan biasanya soal pajak (apakah kandidat akan menaikan atau mengurangi pajak) dan pengeluaran bidang kesehatan dan jaminan pensiun (apakah akan menambah fasilitas utama bagi warga negara ini). Maka politisi berlomba-lomba menyenangkan hati pemilih yang juga pembayar pajak ini. Akuntabilitas vertikal terjaga. Majalah Economist baru mengeluarkan buku saku mengenai data-data negara-negara di dunia, Indonesia adalah negara nomor lima dengan pengeluaran bidang kesehatan terkecil di dunia. Anggaran belanja kita, APBN atau APBD, masih lebih banyak pada anggaran rutin seperti gaji pegawai, uang transport pejabat, jas-nya gubernur Sutiyoso aja sampai ratusan juga anggarannya – juga PP No 25 yang lagi diributkan soal bantuan komunikasi anggota buat anggota DPRD itu, dan bukan pada anggaran bidang pembangunan. Bisa begitu ya karena tidak ada akuntabilitas melekat seperti dalam mekanisme pajak dari warga negara itu.


Jargon ‘menghabiskan uang rakyat’ mungkin agak kurang mengena bagi para politisi kita ini. Kita (rakyat) justru disubsidi banyak oleh negara (subsidi bensin kita termasuk yang tertinggi di dunia, harga bensin yang sudah dicabut (belum seluruhnya) subsidi-nya masih termasuk yang tertinggi di dunia, lalu juga subsidi lain-lain). Seperti pernah saya tulis tempo hari mengenai resource curse alias kutukan sumber daya alam, negara kaya sumber alam biasanya tidak demokratis. Karena, negara yang kaya sumber alam menjadi otonom terhadap warga negaranya. Tidak bergantung pada pajak warga negara, karena income negara yang bersangkutan datang dari hasil sumber daya alam seperti minyak dan bahan tambang lain. Tidak mungkin jadi akuntabel terhadap warga negaranya.


Pemilu 2009 nanti bisa berbeda, kalau perjuangan teman-teman NGO yang sedang memperjuangkan revisi UU Pemilu berhasil. Pemilu langsung murni akan membuat anggota parlemen akuntabel pada pemilih. Dulu sebelum pemilu 2004, draft UU Pemilu sebetulnya sangat progresif. Dalam draft-nya kita akan memiliki pemilu murni langsung, partai tidak berhak mengatur nomor urut, orang hanya akan mencoblos nama (tidak harus tanda gambar partai). Tapi di menit-menit akhir draft itu mentah, ditolak Golkar (masih dibawah Akbar Tanjung) dan PDI-P (Megawati). Sekarang, kita harus berjuang lagi untuk pemilu yang lebih efektif, dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik. Jangan pesimis ah….


Kalau ditanya darimana harus dimulai menguraikan benang kusut ini, saya mungkin akan menjawab bahwa kita harus bertarung keras mewujudkan desain sistem pemilu yang menjamin akuntabilitas itu. Dari situ semuanya bermula.


salam

pjv

6 Tanggapan to “Diskusi Sistem Politik dan Pemilu Kita”

  1. Yudo Says:

    Sebetulnya konteks “suara yang hilang” dalam sistem proporsional di Indonesia apakah sama dengan “preferensi publik” yang hilang. Mengingat seringnya preferensi dewan berbeda sama sekali dengan preferensi publik, apakah alasan suara hilang masih relevan?

  2. Delianur Says:

    Begini… saya agak kurang paham dengan argumentasi terakhir (ketiga) bahwasannya pendapatan negara ini bukan dari pajak sehingga warga berposisi lemah, karena pada dasarnya di bantu hidupnya oleh pemerintah dengan berbagai program subsidinya. Implikasi panjangnya adalah negara menjadi sangat berkuasa terhadap warganya.

    Media Indonesia hari ini (Khamis/12 Juli 2007) di halaman pertama dengan headline “Pemerintah Tambah Dana Program Mendesak”. Dibawahnya ada box tentang pendapatan dan belanja negara.

    untuk pendapatan (APBN-P 2007): Totalnya (dalam triliun rupiah) 684,5. Berasal dari Pajak 489,9 PNBP 191,9 Hibah 2,7

    Kira-kira bagaimana dengan data ini?atau ada interpretasi saya yang keliru

    Terimakasih atas tulisannya, saya sangat terbantu sekali memahami beberapa hal yang tidak saya ketahui selama ini.

    Salam

    Best Regard
    Delianur

  3. philips vermonte Says:

    @Delianur, sumber dan jenis pendapatan pajak kan bermacam-macam. Yang saya maksud, warga negara yang punya nomor wajib pajak sangat sedikit jumlahnya (dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif misalnya). Artinya warga negara kita belum lagi banyak ikut ‘membiayai’ negara. Kalau belum ikut membiayai, insentif untuk mengawasi penyelenggaraan negara tidak kuat. Kalau bung Delianur, misalnya, berpenghasilan besar dan karenanya membayar pajak pendapatan dalam jumlah besar setiap tahunnya, kemarahan yang bung rasakan jika melihat praktek korupsi atau otoritarian oleh negara pasti sampai ubun-ubun, karena merasa duit bung itu yang disemena-menakan…

  4. nurhamin Says:

    partai politik indonesia perlu peran strategis untuk mempertahankan diri(Defensif) dengan adanya calon independent kedepan Voters akan leluasa secara objektif menentukan pilihan, tes kes akan kita lihat pada pemilihan kepala daerah kedepan. Pasca keputusan MK seharusnya DPR sebagai lembaga tinggi negara yang terdiri dari delegasi partai politik di indonesia mempercepat turunnya peraturan perubahan UU No 32 th 2004 tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keinginan partai yang separoh hati dalam mempercepat aturan main pilkada akan berimbas pada populeritas partai partai yang ada diparlemen terutama partai pemenang pemilu 2004. Impilkasi Visi dan misi partai dalam lima tahun 2004 sampai dengan 2009 akan terlihat desakan non partisan untuk adanya calon independent pada pilpres kedepan.

    Bisa kita lihat kebosanan masyarakat melihat sandiwara politik diparlement(DPR) dari gagalnya dukungan menyusun perubahan konstitusi terhadap kedudukan dan fungsi DPD. Kembali terlihat kelemahan orang partai mempercepat atau memperlammbat pengesahan besar kecil persentasi dukungan syarat calon independen pilkada.

  5. silvius rejaan Says:

    Menarik sekali sistem politik di negeri ini ,karena kursi parlemen dikuasai oleh partai-partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan.Sayang sekali kursi Presiden justru diambil oleh sebuah Partai Baru yakni DEMOKRAT. Rakyat Indonesia semakin berkualitas dalam menentukan pilihan artinya bukan partainya melainkan figurnya.Jadi rakyat sudah mampu membedakan partai dan figur.Artinya figur yang baik belum tentu berasal dari Partai yang besar.

  6. Org Lg Bwat Kliping Tentang Motif Politik Says:

    BERITA DISKUSI POLITIK NYA MANA BRO ?!?!?!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: