Banjir Jakarta (dan sumpah serapah saya)

Jakarta banjir lagi. Sepertinya kali ini banjirnya lebih parah dari banjir yang menerjang Jakarta tahun 2002. Waktu itu banjir melanda banyak kawasan Jakarta. Rumah saya tidak kena banjir, tapi jalan menuju rumah kena banjir. Jadi sama saja. Yang di rumah tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa pulang. Adik saya terjebak macet di daerah Kebon Jeruk, dia tidur di mobilnya di jalanan, seperti juga orang lain yang terjebak macet di jalur itu. Menunggu pagi datang, mengharap air yang menghalangi jalan sudah surut paginya. Seorang kakak saya terjebak macet di daerah Sudirman, memutuskan belok di hotel, bermalam di situ. Saya hari itu tidak bawa mobil, karena hujan sudah tiga hari mengguyur Jakarta. Terbayang menyiksanya menyetir mobil di Jakarta yang macet ditambah guyuran hujan. Saya naik bis bersama seorang rekan sekantor. Kami keluar kantor jam 4 sore, sampai rumah jam 5 subuh keesokan harinya.

Saya betul-betul meradang hari-hari itu. Apalagi mendengar Gubernur Sutiyoso di televisi bilang: “Ini banjir biasa, siklus lima tahunan”. Whatttttt??? Pernyataan itu menghina dirinya sendiri dan menghina kemampuan berpikir seluruh warga Jakarta. Kalau sebuah bencana adalah siklus, tentu kita sebagai manusia yang berakal pikir bisa mengantisipasi kerusakannya (memang bukan menghindari bencananya tentu saja). Sekarang tepat lima tahun, banjir besar datang lagi. Tapi lihat, kerusakannya menurut saya lebih parah dari tahun 2002. Kita tidak mampu (tidak mau?) menggunakan akal pikir menanggulangi bencana seperti pernah saya tulis sebelumnya (klik di sini).

Membaca di koran online, kasus demam berdarah juga siklus. Tapi dari tahun ke tahun, sepertinya korbannya tidak bertambah surut jumlahnya. Memang kita bukan bangsa yang pandai bersiap-siap. Tambah lagi flu burung. Hitung juga bencana yang dibuat manusia: pesawat jatuh, kapal tenggelam, kereta tabrakan. Kita punya birokrat yang tidak kompeten. Di negara lain, birokrat yang gagal menanggulangi bencana sudah mundur dengan sukarela. Atau kalau tidak sukarela, dipaksa mundur. Di tempat kita, birokrat yang tidak capable masih dibela. “Bukan salah dia, namanya juga bencana, siapa yang bisa menyangka, jadi tidak perlu mundur”, begitu pembelaan memuakkan yang selalu muncul. Yang ketiban sial, ya pegawai kecil dibawahnya. Masinis dipecat, penjaga pintu kereta diadili karena dianggap lalai. Atau lebih lucu lagi: ini human error, alias kesalahan pilot atau nahkoda atau siapapun, yang kita tidak bisa tanyai lagi karena meninggal sebagai korban dalam bencana-bencana yang sebetulnya preventable itu.

Saya (dan kita?) sebagai warga juga menyumbang pada kemalasan para birokrat dan politisi ini. Mungkin karena kita masyarakat yang paternalistik, menganggap pemimpin adalah orang berniat baik dan tidak bermaksud mencelakakan warga. Persis di sinilah jantung permasalahan yang menimbulkan pemimpin (atau birokrat) yang tidak accountable pada masyarakat. Warga harus lebih galak mengontrol dan, yang terpenting, kita tidak boleh lagi menjadi warga pelupa. Setelah musim banjir lewat, kita lupa mengontrol dan bertanya bagaimana persiapan pemerintah (daerah) mempersiapkan musim hujan berikutnya (dengan uang kita, pajak kita). Setelah musim demam berdarah lewat, kita selalu lupa juga menanyakan emergency plan dinas kesehatan dan pemda menghadapi tahun depan.

Cara paling gampang, dalam pemilu (yang langsung itu) mendatang kita ‘hukum’ partai dan politisi yang menopang gubernur Sutiyoso, jangan dipilih lagi. PDI-P, juga Golkar atau yang lainnya. Persoalannya, kita tidak punya alternatif. Partai-partai sama saja semua. Ada banyak studi yang menunjukkan terbentuknya kartel partai politik, yang merugikan warga (misalnya studi Dan Slater tahun 2005). Dulu banyak juga yang menaruh harapan pada PKS sebagai alternatif di Jakarta. Apalagi melihat aktifnya PKS membantu masyarakat menghadapi banjir tahun 2002. Mungkin sebagian kita lupa bahwa sekarang PKS adalah partai mayoritas DPRD Jakarta, setelah sukses dalam Pemilu 2004. Tapi sepenglihatan saya, partai ini gagal juga. PKS di Jakarta tidak mampu mengontrol budget Pemda DKI yang diusulkan Sutiyoso. DPRD Jakarta gagal menghadang budget Pemda yang masih memberi alokasi lebih banyak pada anggaran rutin (untuk bayar gaji pegawai, bahkan anggaran jas Sutiyoso yang besar itu), bukan pada anggaran pembangunan (misalnya untuk antisipasi banjir yang lebih luas atau demam berdarah atau yang lainnya).

Studi Dan Slater itu mengindikasikan parta-partai terjebak dalam party cartel system, menghilangkan vertical and horizontal accountability. Menghilangkan akuntabilitas sesama lembaga negara secara horizontal dan akuntabilitas vertikal (akuntabilitas terhadap pemilih). Well, ini bisa jadi posting lain lagi mengenai permasalahan besar yang dihadapi sistem presidensialisme dengan sistem multipartai yang memacetkan demokrasi, seperti studi Scott Mainwaring terhadap negara-negara Amerika Latin yang jatuh bangun demokrasinya. Sistem presidensial lebih compatible dengan jumlah partai sedikit, bukan banyak seperti yang kita miliki sekarang. Tidak heran kartel partai muncul.

Seingat saya, yang galak dan rajin mengkritik budget dan juga mengkritik Pemda adalah LSM semacam Urban Poor Consortium pimpinan Wardah Hafidzh. Tapi kita punya watak aneh, pengkritik dengan mudah disebut bersimpati pada komunisme atau kelompok radikal sekuler atau semacamnya. Atau lebih parah lagi dibilang: “ah cuma bisa omong doang”. Warga biasa yang mengkritik selalu disudutkan: “emang elu bisa kalau jadi gubernur?”

Sungguh respon yang aneh dan mengintimidasi kritik. Memang kita bangsa yang aneh.

10 Tanggapan to “Banjir Jakarta (dan sumpah serapah saya)”

  1. Arif Kurniawan Says:

    Kita memang bangsa yang aneh. Hehehe… Welcome to reality!
    :)

  2. roffi Says:

    bangsa aneh,bangsa pelupa… hehehee

  3. philips vermonte Says:

    bung arif dan roffi, thanks sudah mampir. Yah, semoga penyakit lupa kita segera hilang…:-)

  4. i_iq Says:

    anu… mungkin ini soal “siklus” pemerintahan Indonesia yang lima tahunan juga. Jadinya, kelihatan alami begitu… Lucu memang.

  5. Arya Says:

    Lips,
    Kesan gw membaca posting ini adalah pesimisme bahwa saluran-saluran mengubah arah kebijakan lewat jalur formal semuanya mandek. Apa iya?

    Atau mungkin ini semata-mata fenomena pemerintah yang, dalam keterbatasan sumber daya, memprioritaskan agenda yang nilai jual politiknya paling tinggi?

    Jadi, kalau memang mau banjir diurusi, buatlah nilai jual politik banjir lebih tinggi. Tapi, kalau banjir sudah lewat (sekitar dua minggu setiap tahunnya), dan demam berdarah sudah lewat (sekitar sebulan setiap tahunnya) urgensi sebagian besar warga kota itu berpindah menjadi… soal kemacetan (dan pertumbuhan ekonomi).

    Maka, tak heran kalau pemerintah jadi lebih tertarik mengurusi busway dan pembebasan Tanah Abang untuk dibuat mal daripada banjir yang adalah masalah “musiman”.

    Sampai akhirnya muncul “mega-banjir” seperti minggu ini… Setelah ini, mungkin prioritas itu bisa berubah. Atau akankah? ;-)

  6. philips vermonte Says:

    Ya, semua yang elu bilang mungkin benar…:-). Mega banjir mungkin resultan dari semua faktor: saluran untuk mempengaruhi kebijakan macet, keterbatasan sumber daya manusia, juga masalah prioritas short term. Menarik komen dari bung iiq: siklus banjir dan siklus lima tahunan. Ada studi soal political survival para politisi oleh Bruce Bueno de Mesquita dan kawan-kawan (judul bukunya The Logic of Political Survival). Studi itu menemukan bahwa kalau mau survive (tetap jadi anggota dewan, tetap jadi pucuk pimpinan birokrasi, dan lain-lain), mau nggak mau konsentrasi pada prioritas short term untuk tetap di ingat pemilih pas siklus pemilu lima tahunan. Dulu banjir lebih pas masuk dalam kategori long term policy (bikin kanal, koordinasi dengan daerah pendukung jakarta dan lain-lain). Sekarang mungkin jadi short term priority. Apa kita usul pemilu deket-deket siklus banjir aja, supaya voters ingat terus? Sebetulnya udah pas juga, bentar lagi kan pilkada gubernur DKI…:-)

  7. Arya Says:

    Pemilu dekat siklus banjir (dan DBD)? Setuju banget, lips! Itu juga yang gw pikir ;-)

  8. i_iq Says:

    Pemilu deket-deket siklus banjir..? Ya. Tapi apa yang menjamin ingatan voters?

  9. Coen Husain Pontoh Says:

    Bos,

    Keanehan itu darimana datangnya? Tradisi politikkah atau ini semacam penyimpangan akibat euphoria masa transisi?

    Senang membaca tulisan ini Pesimisme perlu untuk menunjukkan bahwa capaian-capaian yang kita inginkan belum nyampe.

    -C

  10. Pudak Online Says:

    Nah.. jadi capek juga mas mikirin pemimpim negeri ini, pemimpin payah, nggak punya rasa kemanusiaan, pengen rasanya njitak kepala mereka.huh!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: