Archive for Februari, 2007

Mencari Beasiswa Doktoral ke Amerika

Februari 27, 2007

Ini ada kabar dari Ulil Abshar. Dia berbaik hati mengirimkan pengalamannya berburu beasiswa doktoral di Amerika. Teks dibawah ini saya ambil dari website-nya The Wahid Institute

Ulil benar, beasiswa ke Amerika banyak sekali. Jalurnya tidak hanya melalui Fulbright. Sebetulnya hampir semua universitas di Amerika (besar dan kecil) menyediakan beasiswa untuk mahasiswa PhD (tidak terbatas pada universitas Ivy League). Biasanya, sebagai kompensasi, kita diharuskan bekerja di kampus (menjadi teaching assistant, research assistant dan sebagainya). Artinya,  mahasiswa doktoral di sini perlu kerja extra keras karena selain harus membaca ratusan halaman bahan kuliah tiap minggu, juga harus bekerja di kampus biasanya minimal 20 jam seminggu. No pain, no gain…:-)

Semoga bermanfaat!

pjv

—————

http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/372/52/

Opini

Mungkinkah Anda Belajar di Amerika?

Redaksi the WAHID Institute, Jumat (23/2/2007), mendapat kabar gembira dari Amerika Serikat. Bulan Mei 2007 yang akan datang, salah seorang aktivis muslim Indonesia Ulil Abshar Abdalla akan menyelesaikan program masternya di Boston University. Bahkan Ulil dikabarkan diterima Harvard University untuk program PhD.

Segera saja kami menyampaikan selamat kepada Ulil. Kami juga meminta Ulil untuk membagi pengalamannya selama belajar di Negeri Paman Sam. Ulil pun menjawab dalam email berjudul:

Mungkinkah Anda Belajar di Amerika?

Oleh Ulil Abshar Abdalla
Mahasiswa Program Master di Boston University, AS

Saya akan selesai dari program Master saya di Boston University bulan Mei mendatang. Saya menulis tesis tentang “Islamic Theory of Prophecy Revisited”. Saya mencoba menelaah kembali konsep kenabian dalam Islam, kemudian saya bandingkan dengan konsep serupa dalam agama Yahudi. Saya mengkaji teori kenabian dari sejumlah teolog Muslim Sunni, seperti Al-Syahrastani, Al-Ghazali, dan Fakhr al-Din al-Razi, kemudian saya bandingkan dengan seorang filosof dan ahli fikih Yahudi, Musa ibn Maimun, atau lebih dikenal sebagai Maimonides.

Saya dibimbing oleh dua profesor ahli Islam di Boston University, yaitu Prof. Diana Lobel yang ahli tentang perbandingan mistik Yahudi dan Islam, dan Prof. Merlin Swartz, murid seorang ahli Islam yang sangat kesohor, Prof. George Makdisi. Prof. Lobel baru-baru ini menerbitkan sebuah buku tentang pengaruh gagasan mistik Islam dalam perkembangan mistik Yahudi, “A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Bahya ibn Paquda’s Duties of the Heart”.

Sementara Prof. Swartz dikenal lewat studinya tentang Ibn al-Jauzi, “A Medieval Critique of Anthropomorphism: Ibn Al-Jawzi’s Kitab Akhbar As-Sifat”. Prof. Swartz baru-baru ini pensiun dari jabatannya sebagai profesor ahli Islam di Boston University, digantikan oleh profesor baru, seorang perempuan yang cantik, lulusan Duke University, yaitu Prof. Kecia Ali yang ahli dalam bidang fikih.

Teori kenabian memang tema yang sangat “antic” dan jarang disentuh oleh sarjana Muslim saat ini. Sarjana Muslim terakhir yang menulis mengenai tema ini adalah Prof. Fazlur Rahman, guru Cak Nur dan Buya Syafii Maarif, dalam bukunya yang berjudul “Prophecy in Islam: Philosphy and Orthodoxy” yang terbit pada 1958. Setelah itu, setahu saya, tak ada seorang sarjana Muslim yang menulis tentang tema ini. Setelah kekosongan dalam waktu yang lama, seorang sarjana Yahudi yang mengajar di Hebrew Univrsity, Jerusalem, Prof. Yohanan Friedman, menulis sebuah buku tentang tema ini, “Prophecy Continuous” yang terbit pada 1989.

Kajian tentang tema ini, menurut saya, menarik sekali, sebab di sanalah kita bisa menjumpai sejumlah teori menarik yang dikemukakan oleh para teolog dan filosof Muslim tentang akal, intelek, jiwa, dsb. Tema tentang hubungan antara akal dan wahyu menempati kedudukan yang penting dalam sejarah intelektual Islam, tetapi jarang yang mengkaji bagaimana konstruksi akal dalam pandangan sarjana Muslim.

Saya sengaja membandingkan antara teori kenabian dalam Islam dan Yahudi, terutama melalui filsafat Maimonides. Maimonides adalah filsuf Yahudi yang hidup pada abad ke-13, kelahiran Spanyol, tetapi kemudian menghabiskan karirnya di Kairo, Mesir. Saya mengkaji teori kenabian Maimonides seperti tertuang dalam bukunya yang terkenal, “Dalalat al-Hairin” (Petunjuk Bagi Orang Bingung). Saya melihat ada suatu pengaruh yang menarik dari teori kenabian Islam dalam lingkungan Yahudi. Hal ini tentu tak mengherankan sebab Maimonides hidup dalam lingkungan kebudayaan yang secara mendalam dibentuk oleh gagasan Islam. Tentu, Maimonides tidak sekedar mengkopi teori-teori kenabian dari lingkungan Islam. Dia menyerap teori itu kemudian dimodifikasi sesuai dengan kerangka ajaran Torah.

Melalui perbandingan itu, saya ingin melihat bagaimana fenomena kenabian dijelaskan oleh dua agama yang sama-sama mempunyai kecenderungan yang kurang lebih serupa, yaitu kecenderungan legalistik, yakni Islam dan Yahudi.

Saya beruntung sekali bisa melanjutkan studi saya untuk tingkat doktoral di Universitas Harvard mulai September mendatang. Lingkungan akademik di kota Boston ini sangat menyenangkan sekali. Di kota ini terdapat sejumlah universitas terkemuka, seperti Universitas Harvard, MIT, Universitas Boston, Boston College, Universitas Tuft, dan Universitas Brandeis. Di kawasan ini bertebaran sejumlah ahli Islam. Di Harvard sendiri ada sejumlah ahli Islam, antara lain
Ali M. Asani, William Graham, Roy Muttahedeh, dan Muhammad Shahab Ahmad. Di Universitas Boston ada Merlin Swartz, Kecia Ali dan Robert Hefner yang tentu sangat dikenal oleh publik Indonesia. Di Universitas Tuft ada Mohamed A. Mahmoud yang baru-baru ini menerbitkan sebuah buku tentang pemikiran Mahmud Muhammad Taha, “Quest for Divinity”. Di MIT, ada ahli Iran, Michael MJ Fischer, yang menulis buku cukup terkenal, “Debating Muslims”. Di Boston College ada James Morris yang ahli tentang Ibn Arabi.

Hal lain yang menyenangkan buat saya adalah adanya sejumlah perpustakaan besar yang mempunyai koleksi yang amat kaya tentang Islam. Perpustakaan yang
mengagumkan buat saya tentu adalah Widener Library di Universitas Harvard. Perpustakaan ini mempunyai koleksi sekitar 3 juta judul dalam bidang ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk koleksi mengenai tema Islam. Hampir semua buku yang dahulu hanya saya dengar namanya saja di pesantren dapat saya jumpai di sini. Hampir semua kitab berbahasa Arab dalam semua bidang ada di perpustakaan ini. Selain mengkoleksi buku dan kitab, Widener Library juga menyimpan manuskrip kuno yang langka. Setiap saya masuk kedalam gedung perpustakaan ini, saya seperti merasa berada dalam sebuah “sorga”. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan “mengobrak-abrik” koleksi perpustakaan ini. Saya merasa sedikit berjasa pada perpustakaan ini, sebab usulan saya agar pihak perpustakaan membeli sebuah tafsir berbahasa Jawa berjudul “Al-Ibriz” karya KH. Bisyri Mustofa, ayahanda Gus Mus, dikabulkan.

Kota Boston sangat enak dan menyenangkan sebagai tempat belajar. Kota ini sangat indah, tidak terlalu besar dan ramai seperti New York, tetapi juga tak
terlalu kecil dan sepi seperti Cornell atau Princeton. Hanya ada satu  hal dari kota ini yang memberatkan bagi mahasiswa, yaitu biaya hidup yang mahal. Apartemen di kawasan Boston terkenal sangat mahal, sedikit di bawah Manhattan, New York. Harga sewa bulanan apartemen dengan dua kamar bisa mencapai US $ 1000-1300, setara dengan 9-12 juta rupiah. Dengan harga itu, saya mungkin bisa menyewa sebuah rumah utuh selama setahun di kawasan UIN Ciputat.

Kuliah di Amerika sangat unik, berbeda dengan system yang berlaku di negeri-negeri Barat yang lain. Di sini,  kuliah menuntut kerja keras, sebab bahan bacaan kelas sangat banyak. Untuk satu mata kuliah, kita diharuskan untuk membaca bahan bacaan sekitar 150 hingga 300 halaman per minggu. Kadang  bisa lebih dari itu. Jika kita mengambil empat mata kuliah, kita bisa “pingsan” karena harus membaca tak kurang dari 1000-1200 halaman per minggu. Tugas yang paling berat adalah menulis paper pada akhir semester. Rata-rata, paper akhir berjumlah 20-25 halaman. Tentu, yang dituntut bukan sekedar paper asal-asalan, tetapi paper yang membawa gagasan yang orisinal. Menulis paper adalah momok bagi semua mahasiswa paskasarjana di sini. Saya kadang tidak tidur selama berhari-hari hanya untuk menyelesaikan satu paper. Dengan sistem yang ketat dan beban bacaan yang berat seperti ini, kadang saya berpikir bahwa saya kekurangan waktu untuk menyerap bahan kuliah dengan baik.

Aspek positif dari kuliah model Amerika ini adalah kita dipaksa membaca banyak hal, dan ini sangat berguna untuk pendasaran teoritis bagi kerja akademis
dalam kangka panjang. Mahasiswa doktoral di sini dituntut untuk kuliah kelas (istilahnya “course work”) selama minimal dua tahun. Setelah tahap ini dilalui,
baru seorang mahasiswa dapat mulai menulis disertasi. Ini berbeda dengan sistem di sejumlah universitas Eropa di mana mahasiswa PhD bisa datang langsung dengan rencana disertasi tanpa melalui kuliah kelas yang panjang.

Mendaftar sebagai mahasiswa PhD di Amerika bukan perkara mudah. Kompetisinya sangat ketat, terutama untuk masuk ke universitas utama yang disebut dengan Ivy League seperti Harvard. Keunggulan mendaftar ke propgram PhD di universitas besar dan kaya di Amerika adalah bahwa begitu anda masuk, kemungkinan besar seluruh biaya kuliah dan kebutuhan hidup bulanan (disebut dengan “stipend”) ditanggung penuh oleh pihak universitas. Ini tidak terjadi pada universitas kecil yang tak mempunyai dana besar. Hanya saja, jika anda ingin masuk ke universitas besar tentu anda harus menghadapi persaingan yang ketat sekali.

Sistem pendaftaran untuk program PhD di sini agak unik. Di sini, faktor “hubungan” dengan professor memainkan peran yang sangat penting. Anda akan sulit diterima sebagai mahasiswa doktoral jika tak ada seorang profesor yang mengenal dengan baik kemampuan akademis anda. Ini bukan berarti unsur “nepotisme” berlaku di sini. Faktor kenalan ini sangat ditekankan karena pihak universitas tidak hendak menerima mahasiswa yang tidak mereka ketahui benar
kemampuannya. Dokumen tertulis dan hasil nilai ujian dalam ijazah tidak sepenuhnya mereka percayai.

Faktor berikutnya yang sangat penting juga rekomendasi. Surat rekomendasi dari seorang professor yang mengenal secara baik kemampuan akademis seorang pendaftar sangat menentukan. Umumnya, universitas membutuhkan empat rekomendasi. Dua dari profesor yang pernah mengajar anda secara langsung. Dua lagi profesor yang mengenal kehidupan non-akademik anda dalam masyarakat. Tidak seperti di Indonesia, di sini seorang profesor tidak bisa dengan mudah memberikan rekomendasi kepada seseorang yang tidak mereka kenal dengan baik. Sebab, saat menulis rekomendasi, mereka mempertanggungjawabkan reputasi mereka sebagai seorang profesor. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dan berdiskusi dengan profesor tertentu sangat penting bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke tingkat doktoral.

Aspek lain yang juga sangat penting adalah menyangkut statemen pribadi. Setiap anda mendaftar ke program paskasarjana di sini, anda akan diharuskan menuliskan apa yang disebut sebagai “statement of purpose” yang berisi, kira-kira, rencana apa yang anda akan lakukan jika sudah diterima. Dalam statemen itu, anda diminta untuk menuliskan rencana disertasi, temanya, dan kenapa tema itu dipilih. Dalam statemen itu, aspek yang paling menentukan adalah bagaimana anda merumuskan pertanyaan dengan benar untuk suatu masalah yang akan anda tulis. Anda hanya mempunyai ruang yang sempit sekali. Sebab statemen itu kira-kira hanya sepanjang 900 kata. Dalam tulisan sependek itu anda diharuskan untuk merumuskan masalah dengan tepat dan baik, sehingga profesor yang duduk di komite penerimaan mahasiswa baru yakin betul bahwa anda layak diterima. Saya sendiri membutuhkan waktu tak kurang dari dua bulan hanya untuk menyiapkan esei pendek itu. Sebab, esei inilah yang dipakai oleh pihak komite untuk menilai siapa anda sebetulnya.

Tentu syarat-syarat administratif juga sangat penting. Anda harus mempunyai skor TOEFL minimal 600, atau jika memakai tes TOEFL yang sudah memakai sistem on-line sekarang (dikenal dengan iBT, “internet Based Test”), anda harus mencapai skor antara 100-110. Saat ini, tes TOEFL mencakup aspek kecakapan berbicara, jadi agak sedikit susah dibanding dengan tes sebelumnya. Skor TOEFL ini sangat mutlak, dan tidak bisa ditawar-tawar.

Selain itu, anda juga harus melalui tes GRE atau tes kemampuan akademik secara umum. Kebanyakan universitas Amerika menuntut skor GRE (Graduate Record Examination) antara 600-700 untuk semua aspek: kuantitaif, verbal, dan kemampuan analisis. Umumnya skor anak-anak Indonesia yang datang dari latar belakang humaniora sangat jauh di bawah standar itu. Tetapi ini tak usah membuat kita khawatir. Beberapa departemen di universitas Amerika tidak terlalu ambil pusing dengan skor yang anda peroleh. Mereka tahu, skor GRE yang rendah tidak langsung berarti bahwa mahasiswa bersangkutan tidak mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Yang penting anda mengikuti tes GRE untuk memenuhi syarat administrasi. Meskipun demikian, ada beberapa universitas yang menerapkan syarat yang ketat untuk skor GRE, seperti Duke University, tempat Prof. Bruce Lawrence mengajar (Prof. Lawrence pasti dikenal oleh publik Jakarta, sebab beberapa waktu lalu pernah berkunjung ke Jakarta dan memberikan cermah di sejumlah tempat).

Taktik mendaftar di perguruan tinggi di Amerika juga penting dikuasai. Karena kompetisi untuk masuk universitas sangat tinggi di sini, anda harus mendaftar sekurang-kurangnya di lima universitas. Kalau tak diterima di universitas yang satu anda masih punya harapan lain. Anda bisa membuat ranking sendiri,
dimulai dari universitas yang paling top hingga ke yang menengah. Tetapi di antara kelima universitas itu, anda harus mempunyai satu universitas yang anda
berharap besar bisa diterima, entah karena mempunyai hubungan yang baik dengan seorang profesor di universitas itu atau karena faktor lain. Saya,
misalnya, kemaren mendaftar di lima departemen di empat universitas. Saya mendaftar di dua departemen di Universitas Harvard, dan masing-masing satu departemen di Universitas Princeton, Universitas Chicago dan Universitas Boston. Saya tetap mendaftar di Universitas Boston, meskipun ranking-nya di bawah tiga universitas yang lain, sebab saya kenal banyak profesor di sana dan dengan itu saya berharap besar saya bisa diterima.

Sebagaimana kata teman saya Rizal Mallarangeng, universitas terbaik di dunia saat ini umumnya ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, jika anda ingin mendapatkan pendidikan terbaik dalam segala bidang, sudah selayaknya anda mendaftar di Amerika. Yang sangat khas pada universitas Amerika adalah
kedermawanan universitas Amerika dalam memberikan beasiswa. Dalam aspek ini, saya kira, universitas Amerika tak ada tandingannya di manapun. Ini
dimungkinkan karena universitas Amerika umumnya kaya dan memiliki dana besar. Sebagai gambaran, Universitas Harvard memiliki dana wakaf atau “endowment” kira-kira 26 milyar dollar. Jumlah itu nyaris sama dengan cadangan devisa Indonesia sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian besar mahasiswa PhD yang diterima di Harvard akan ditanggung seluruh pembiayaannya oleh universitas.

Selama ini, ada kesalahpahaman tentang seluk-beluk beasiswa untuk sekolah di Amerika. Umumnya orang mengira bahwa biaya untuk sekolah di Amerika hanya bisa diperoleh melalui Fulbright. Untuk sebagian memang benar. Fulbright adalah dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika untuk para mahasiswa luar negeri yang ingin sekolah di negeri Paman Sam itu. Tetapi jarang yang tahu bahwa masing-masing kampus juga memberikan beasiswa dalam jumlah yang tak kalah besar dengan yang diberikan oleh pihak Fulbright. Ribuan beasiswa berkeliaran di Amerika. Yang dibutuhkan adalah ketekunan anda untuk “memancing” beasiswa itu dengan cara tekun mencari informasi sebanyak-banyaknya.

Dan…yang sangat penting anda lakukan adalah rajin berhubungan dengan profesor di Amerika. Tidak seperti profesor di Indonesia yang suka “jaim” atau “jaga imej”, profesor di Amerika sangat senang membalas email, walaupun mereka ini sudah profesor besar. Pengalaman yang dialami oleh teman saya Sukidi, kader Muhammadiyah yang sangat cerdas itu dan sudah masuk ke Harvard setahun lebih dulu daripada saya, sangat mengesankan. Saat dia hendak mendaftar ke Harvard Divinity School (HDS) tiga tahun yang lalu, dia mengirim email ke Prof. William Graham, seorang profesor ahli kajian Islam yang cukup terpandang di Harvard dan sekaligus Dekan HDS. Sukidi berkirim email untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginannya untuk mendaftar ke Harvard. Prof. Graham menjawab dengan simpatik, dan bahkan bersedia ikut mengoreksi “statement of purpose” yang telah disiapkan oleh Sukidi. Padahal Sukidi bukanlah seseorang yang dikenal oleh Prof. Graham. Apakah mungkin hal seperti ini terjadi pada profesor di Indonesia?

Tradisi akademis di Amerika memang beda dengan di negeri kita. Di sini, jika ada seorang mahasiswa yang cemerlang, pihak profesorlah yang aktif ingin menarik yang bersangkutan untuk menjadi mahasiswa dia. Di Indonesia yang terjadi kadang-kadang aneh: jika ada mahasiswa yang menonjol dan cemerlang, si dosen malah merasa tersaingi. Karena itu, kalau anda merasa diri anda mempunyai kecapakan akademis yang memadai dan mempunyai keunggulan di bidang tertentu, tulislah email ke profesor-profesor di Amerika, perkenalkan diri, dan bangunlah hubungan yang baik. Itulah modal awal untuk sekolah di Amerika. Saat ini, dengan adanya internet, anda akan dengan mudah mencari informasi seluruh universitas di Amerika. Setiap universitas akan menampilkan seluruh profesor yang mengajar di masing-masing departemen, lengkap dengan latar-belakangnya, keahliannya, dan emailnya, sehingga siapa saja bisa mengubungi.

Sekarang ini, nyaris tidak ada yang tidak bisa sekolah pada tingkat doktoral di luar negeri, asal anda berusaha dengan sungguh-sungguh. Soal dana bukanlah masalah besar, sebab sebagian besar universitas di Amerika meneyediakan dana untuk itu. Memang keuntungan seperti ini hanya untuk mahasiswa PhD. Untuk level magister, memang lain keadannya.

Sekian, semoga informasi ini bermanfaat.

Boston, 25 Februari 2007.

Intelektual dan Akademisi

Februari 25, 2007

Kemarin saya mendapat kabar gembira. Seorang teman, Ulil Abshar Abdala, yang saat ini sedang menyelesaikan studi Masternya di Boston University, diterima untuk melanjutkan studi doktoral di Harvard University mulai Fall semester (Agustus) yang akan datang. Betul-betul kabar gembira.

Tadi pagi saya menelpon Ulil yang aktif dalam Jaringan Islam Liberal ini. Kalau weekend begini memang hampir semua provider telepon seluler meng-gratis-kan calls atau incoming call. Jadi telepon dari tempat saya ke tempat Ulil gratis…:-). Saya mau mengucapkan selamat ke dia.
Jelas dia sedang bergembira sekali mendapat admission di PhD program Harvard. Satu hal yang saya sukai dari kawan satu ini, dia rendah hati. Berkali-kali dalam percakapan di telepon pagi tadi, Ulil mengungkapkan rasa tidak percayanya mendapat beasiswa doktoral dari Harvard. Saya paham sekali bahwa admission PhD program di Harvard amat sangat kompetitif. Ngobrol-lah kami ngalor ngidul, ujung-ujungnya ya topiknya itu-itu juga: kalau kami selesai studi nanti, what next?

Kami yang sedang studi jauh begini, ya kerjanya memang curhat-curhatan kalau weekend. Bukan cuma dengan Ulil, tapi ya dengan banyak teman lain yang sama-sama sedang studi. Ada hal menarik tadi. Ulil melontarkan kegundahannya mengenai perjalanan banyak mahasiswa Indonesia yang setelah kembali dari studi doktoralnya hanya sedikit yang kemudian terlibat dalam dunia akademik belajar mengajar dan penelitian. Tentu saja bukan hal yang buruk jika seseorang yang seusai studi doktoral lantas terjun di dunia non-akademis. Kontribusinya sama-sama positif.

Yang menjadi concern kami, dunia akademik kita kurang berkembang. Dunia intelektual kita memang berkembang, tapi tidak demikian halnya dengan dunia akademik. Lantas, apa bedanya intelektual dan akademisi?

Sepertinya, dalam definisi Ulil, seorang intelektual lebih menyerupai seseorang yang generalis. Sementara seorang akademisi semestinya lebih fokus. Dalam dunia akademis, seseorang semestinya dikenal karena bidang kajian nya yang spesifik. Dalam bidang kajian studi agama seperti Ulil, semestinya seorang akademisi dikenal sebagai ahli, misalnya, pemikiran Ibnu Khaldun atau yang lainnya. Mengoprek, mengkaji, memikirkan karya-karya Ibnu Khaldun. Spesifik.

Dalam ilmu politik, mungkin seorang akademisi dikenal sebagai spesialis sistem pemilu, atau partai politik, atau topik lain. Kajiannya lebih mendalam dan spesifik. Saya pernah bertemu seorang akademisi Belanda yang kajiannya amat spesifik: Madura. Sudah 20 tahun dia mengkaji soal Madura (mungkin termasuk mengkaji khasiat ramuan Madura…he.he). Di lain tempat, saya pernah bertemu akademisi Australia yang spesialisasinya soal dukun, termasuk dukun santet, di Jawa Timur.

Kajian spesifik bisa menyumbang pada teori-teori yang selanjutnya berguna bagi perkembangan dunia akademik. Di Indonesia saat ini intelektualisme telah bersemi, namun dunia akademisi berbasis kampus belum. Tempo hari saya pernah terlibat percakapan juga dengan seorang kawan lain yang sama-sama sedang studi, Roby Muhammad. Kami bersetuju bahwa perkembangan teori-teori ilmu sosial (dan politik) di tanah air tidak menggembirakan. Kalau dalam ilmu alam ada bidang studi ilmu-ilmu dasar seperti MIPA, maka kita sangat perlu mengembangkan teori-teori dasar ilmu sosial alias kajian MIPA-nya ilmu sosial.

Obrolan di telepon pagi tadi berujung pada mimpi. Kata Ulil, baiknya nanti kita bikin universitas sendiri, ikut berkontribusi pada dunia akademik yang spesifik. Yah, mumpung mimpi juga gratis, seperti biaya telepon gratis di akhir pekan…:-)

Sehabis ngobrol dengan Ulil, saya mendapat telpon dari Ahmad Sahal yang sedang studi ilmu politik juga di Philadelphia. Rupanya, dia sedang makan di sebuah rumah makan milik orang Indonesia, katanya bernama Warung Surabaya. Di telepon, saya sempat mendengar Sahal memesan makanan: “Bu, saya minta tempe, nasi pecel dan es teler”. Wah, ini menerbitkan mimpi lain lagi….Jadi ingat segala rupa jajanan di tanah air. Waktu sempat pulang ke Jakarta summer tahun lalu, salah satu hal yang saya lakukan di hari pertama di Jakarta adalah makan tongseng di depan kantor saya CSIS di Tanah Abang III. Malamnya, beli martabak keju dekat rumah. Glek!

Diskusi Sistem Politik dan Pemilu Kita

Februari 24, 2007

Tempo hari saya terlibat diskusi soal sistem politik dan pemilu di Indonesia, dalam sebuah mailing list alumni Universitas Padjadjaran, tempat saya menyelesaikan studi S-1 dulu. Di Indonesia topik ini juga sedang ramai dibicarakan, karena DPR sedang dalam proses pembahasan paket Undang-Undang politik (partai politik dan pemilu). Tadinya berniat ingin mengorganisasi pemikiran dengan lebih rapih mengenai topik ini, tetapi tidak sempat. Jadi saya copy-paste saja diskusi milis itu di sini. Karena diskusi milis, ya mohon maklum kalau bahasa dan logikanya tidak smooth…:-) Catatan lain: email yang diletakan teratas, berarti email terbaru (artinya mengomentari email di bawahnya).

Kapan-kapan akan saya coba tulis lebih sistematis, mungkin dalam bentuk makalah…entah kapan sempatnya…:-)

salam

pjv

——-

From: Philips J Vermonte
Subject: Re: Sedikit Akrobat Seorang Dhuafa
Date: February 18, 2007 6:10:25 PM CST

Bung Samsul and friends

Menarik juga paparannya. Seperti kita mahfum, negara kita mengadopsi sistem presidensial dan sistem proposional dalam pemilu legislatif. Untung ruginya macam-macam, jika kita bandingkan dengan sistem pemilu lain yang masih dalam sistem presidensial, yaitu sistem distrik dan first-past-the-post. Sekedar refreshment untuk teman-teman yang tidak familiar dengan terminologi diskusi ini, mungkin ada baiknya dipaparkan secara umum. Sistem distrik (ringkasan dari single-member-district) hanya akan menghasilkan satu wakil dari satu distrik (istilah distrik mirip dengan yang kita sebut sebagai daerah pemilihan). Dalam pemilu sistem distrik, biasanya hanya sedikit calon yang akan bertarung. Biasanya dua orang dari dua partai, persaingannya head-to-head. Karena sifatnya winner-take-all, maka hanya akan sedikit orang yang mau ‘nekad’ mencalonkan diri, hanya yang yakin mendapat suara mayoritas. Nggak ada orang yang ‘coba-coba’, iseng-iseng berhadiah atau mengharapkan mendapat suara walau sedikit sambil berharap calon lain suaranya sedikit juga, sehingga tinggal melobi pimpinan partai untuk meloloskan namanya menjadi anggota parlemen (dalam konteks pemilu presiden dua putaran – atau majority-run-off- ada tendensi calon untuk coba-coba di putaran pertama, berharap walaupun suara perolehan sedikit akan punya bargain menawarkan koalisi kepada pemenang 1 dan 2 untuk putaran kedua). Di sisi pemilih, sudah menjadi pengetahuan umum dari political scientist yang lama mengamati voting behavior negara-negara di dunia, pemilih akan mencoblos nama yang menurut mereka paling berpeluang menang (dikenal sebagai coattail effect).

Di Amerika dan banyak negara maju dan juga negara berkembang lain, sebelum pemilu berlangsung biasanya ada pemilu internal (konvensi atau primary) yang diadakan oleh parpol masing-masing untuk menentukan siapa kadernya yang akan maju dalam pemilihan sesungguhnya (berbeda dengan sistem proporsional, semua kader parpol pada dasarnya bisa maju mencalonkan diri, makanya calonnya jadi ribuan seperti kita alami tahun 2004, dan menurut saya tidak make sense melihat daftar calon puluhan dalam satu kertas suara itu, makanya banyak pemilih yang akhirnya cuma mencoblos tanda gambar partai saja daripada pusing – persis ini yang diinginkan para politisi dan parpol kita saat ini).

Konvensi atau primary ini diadakan oleh parpol di setiap distrik, sifatnya bisa terbuka atau tertutup. Disebut terbuka bila semua penduduk di distrik itu diundang untuk ikut mencoblos dan memilih orang yang akan menjadi calon dari parpol yang bersangkutan yang akan bertarung dalam pemilu sungguhan melawan calon partai lain. Bisa juga tertutup, artinya konvensi atau primary ini hanya akan mengundang masyarakat di distrik itu yang terdaftar sebagai anggota parpol tersebut di distrik yang bersangkutan.

Dengan sistem serupa ini, dimana voters di distrik bersangkutan lah yang paling menentukan siapa calon yang akan bertarung, akan terjamin: (1) kedekatan anggota parlemen dengan voters, akuntabilitas meningkat karena yang terpilih adalah orang yang betul-betul dikenal penduduk didaerah distrik yang bersangkutan – tidak seperti dalam sistem proporsional kita dimana sangat banyak anggota parlemen bukanlah penduduk dari daerah pemilihan bersangkutan; (2) dengan primary/konvensi, terbentuk disiplin partai, baik di pihak pemilih dan politisi. Karena mereka tahu bahwa mereka harus memilih calon yang paling berpeluang memenangkan pemilu melawan calon dari partai lain.

Kelemahannya, pemilih dalam satu distrik ‘dipaksa’ menerima hasil pemilu. Dalam sistim distrik, kalau calon pilihan saya mendapat 500 ribu suara, sementara calon dari partai lain mendapat 501 ribu suara, maka pemenangnya ya yang 501 ribu suara itu. Yang 500 ribu suara, walaupun banyak mendapat suara, hangus. Gagal menjadi anggota parlement.

Dalam sistem proporsional seperti yang kita pakai di Indonesia, kursi dibagi berdasar jatah. Misalnya, daerah pemilihan dengan jumlah penduduk besar, mendapat jatah kursi lebih banyak. Kalau satu kursi ‘berharga’ 450 ribu suara, dan daerah pemilihannya mendapat jatah dua kursi, maka calon saya tadi tetap akan jadi anggota parlemen, juga si pemenang 501 ribu suara itu. Artinya, pemilih yang calonnya hanya menjadi runner-up tetap terpilih dan melenggang ke parlemen. Derajat representasi meningkat (bukan cuma satu orang yang terpilih menjadi anggota parlemen di daerah itu).

Persoalan dari sistem proporsional ini ada beberapa hal, yang paling penting menurut saya (1) calon dari sebuah partai bisa berjumlah beberapa orang. Artinya, dalam pemilu akan terjadi kompetisi dari calon-calon yang berasal dari satu parpol yang sama, dan pada saat yang sama harus bertarung melawan calon-calon dari partai lain. Konsekuensi logisnya, tidak ada disiplin partai. Mereka tidak bisa mengusung satu platform partai.

Misalnya, saya calon partai Rindu Order dari daerah pemilihan Tangerang, bung Samsul juga calon partai Rindu Order di daerah pemilihan yang sama dengan saya. Aneh betul, kalau saya kampanye dengan platform Rindu Order, bung samsul juga platformnya sama, lantas voters ditawari apa kalau platform saya dan bung Samsul sama? Kita tahu, ujungnya adalah bukan platform lagi yang dianggap penting, tapi personality atau karisma. Sementara kita tahu, orang yang karismatis bukan jaminan untuk membuat public policy yang baik. Sukarno sangat karismatis, tapi semua policy-nya berantakan. Dengan keadaan semacam ini, jangan heran melihat kampanye di Indonesia yang lebih banyak dangdutan daripada kampanye programatik. Kalau saya bersaing dengan bung Samsul sementara kita dari partai yang sama, di daerah pemilihan yang sama, ya mendingan saya jorjoran bikin pesta dangdutan…he..he.

Dalam hemat saya, calon independen tidak membantu. LSM atau lembaga civil society bukanlah lembaga representatif. Yang diwakili oleh sebuah LSM adalah kepentingan skala ‘kecil’ dari tempatnya beraktifitas, sangat terfokus. Makanya disebut sebagai kelompok kepentingan. Sementara parpol, kita sama-sama tahu, adalah institusi pengagregasi kepentingan yang beragam, lintas distrik, lintas issue dan lintas sektor. Menurut saya, kelompok civil society sebaiknya tetap menjadi kelompok civil society, advokasi terfokus dan tajam yang tetap akan membantu mendorong policy yang terfokus juga.

Politik di parlemen adalah tempat memoderasi kepentingan, bargaining dan lain-lain. Sementara menurut saya, LSM harus tetap ‘radikal’ mengadvokasi isu, untuk menuntut hal maksimal, yang di parlemen akan dinegosiasikan (karena benturan dengan parpol lain). Anggota LSM yang menjadi anggota parlemen, sudah pasti akan menjadi moderat, malah tidak bagus untuk kelangsungan advokasi isu.

Soal Electoral Treshold, ya saya setuju. Sebetulnya, ada banyak cara lain mengurangi jumlah parpol selain ET, misalnya parliamentary threshold. Juga bisa dengan menentukan district magnitude dan lain-lain. Pendistrikan juga bisa mengurangi parpol, misalnya kalau pendistrikan dilakukan mengikuti political cleagaves (bingung menterjemahkannya, pembelahan tidak pas, ‘aliran’ juga tidak). ‘Penentuan’ jumlah parpol sebetulnya ada hitungannya, melalui penentuan effective numbers of parties yang bisa dihitung dari sebaran suara dalam pemilu. Dalam literatur, ada rumus umumnya. Mereka yang di KPU pasti juga mengetahuinya. Masalahnya adalah bagaimana meng-golkan pembatasan (misalnya penentuan ET) itu dalam undang-undang karena banyak parpol (dan politisi) yang pasti menolak.

salam
pjv

———–

— Eka Arifin <ekaarifin@…> wrote:

Saya sepakat dengan Bung Phillips bahwa partai politik adalah soko
guru bagi demokrasi dan sistem politik. Karenanya, institusionalisasi
parpol menjadi niscaya. Namun dalam ikhtiar memberikan tempat kepada
parpol untuk menggiring sejarah Indonesia tersebut, negeri ini
terantuk pada watak orang-orang parpol melulu berpikir kekuasaan
(mungkin karena sejak dari kampus ditraining seperti itu). Saya kira
motif berkuasa itu adalah keperluan dan alasan menjadinya sebuah
parpol. Tapi, sebaiknya tidak berhenti di situ.

Post Soeharto, sistem pemilu kita berubah menjadi terbuka meski
dengan basis tak berubah: sistem proporsional. Dalam pada itu, akibat
motif berkuasa yang meluap-luap dari sebagian banyak “manusia yang
mengalami musim kebebasan” lahirlah partai politik. Kita semua tahu
bagaimana eksplosifnya pertumbuhan partai di tanah air
pascaotoritarianisme. Pada 1999, ada 48 parpol ikut Pemilu.
Berikutnya berhasil dikurangi menjadi 24 parpol (Pemilu 2004).

Ada ketentuan electoral threshold (ET), namun gairah untuk
mendirikan parpol tak kunjung surut. Mereka mendirikan parpol baru,
melakukan merger satu sama lain tanpa perubahan apapun. Motifnya ikut
Pemilu dan satu hal–seperti disitir Bung Phillips–memperoleh
selembar ribuan untuk setiap kepala konstituen parpol tersebut. Motif
kuasa bergandengan tangan dengan motif mencari duit (inilah keruwetan
Indonesia yang menjijikkan!).

Tentu saja saya sepakat untuk menyederhanakan parpol. Maka ET harus
diberlakukan secara progresif. Setiap lima tahun, nilai ambang batas
terbawah harus selalu ditingkatkan secara signifikan. Namun, ini juga
memiliki problem: parpol baru (dengan tokoh lama dan visi yang tak
berubah) ikut nimbrung dalam Pemilu karena sanggup memenuhi
persyaratan 2/3 jumlah kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota.
Parpol dibolehkan hidup di negeri Indonesia, namun persyaratan untuk
ikut Pemilu harus ditingkatkan pula! Tidak bisa ET berjalan sendiri,
sementara persyaratan administratif bagi parpol yang dibolehkan ikut
Pemilu tak diubah. Jadi perubahan UU 12/2003 tentang Pemilu sebaiknya
rangkap dua: naikkan persentase ET dan tingkatkan persyaratan untuk
menjadi parpol peserta Pemilu 2009.

Ikut alur ini pun kita bakal berjumpa satu kondisi yang menjemukan:
parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu dan menangguk kursi di
parlemen adalah parpol yang sama kita saksikan sepanjang Pemilu Post
Soeharto. Kejemuan inilah yang saya tolak! Maka, dengan sedikit
akrobatik, saya melihat kok kejemuan itu bisa ditambal dengan
hadirnya calon independen atau kalangan non-parpol dalam parlemen kita…

Bayangan saya, mereka terhubung dengan organ civil society. Ya LSM,
ya ormas kepemudaan, ya ormas keagamaan, dll. Membalik Ulrich Beck,
gerakan subpolitik dapat memiliki kanal dan saluran justru di lembaga
politik: parlemen. Mereka yang berada di garis politik hijau semacam
Nursyahbani Katjasungka atau Sonny Keraf bisa bergabung dalam
kumpulan non-parpol ini. Tidak mungkinkah lembaga penyokong mereka
bertindak sebagai mesin politik mereka saat berupaya memenangi satu
kursi parlemen dan pasca duduk di Senayan?

Asumsi saya, pada 2009 nanti ada tujuh parpol lolos ET plus lima
parpol (baru atau hasil merger) berhasil lolos persyaratan yang
ditetapkan dalam UU Parpol dan UU Pemilu yang baru (ditargetkan kelar
antara Agustus-Oktober 2007). 12 parpol ikut Pemilu 2009 + calon
independen (non-parpol). Tugas kalangan non-parpol untuk
mendinamisasi dan mengisi koalisi civil society tersebut.

Nah, ketika ET “memakan korban” lagi pada 2009, kemungkinan jumlah
parpol menyusut lagi menjadi enam buah. Sementara koalisi civil
society terus hadir di parlemen memberi warna dan denyut kehidupan
legislatif.

Atau Bung Phillips, masih memiliki harapan besar pada parpol yang
ada di tanah air?

Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai
Bintang Bulan (nama baru Partai Bulan Bintang/dulu dipimpin Yusril
Ihza Mahendra atau Partai NKRI (Sys NS), bagi saya, tak bakal
menyelesaikan apapun. Saya kira, institusionalisasi parpol bukan demi
institusionalisasi itu sendiri. Namun demi perbaikan kehidupan
demokrasi dan bangsa Indonesia secara umum.

Tabik,

Moh Samsul Arifin

——-

From: Philips J Vermonte

Subject: Re: Do’a seorang Dhuafa: Selamat Datang Cabut Mandat dan Revolusi
Date: February 9, 2007 12:30:48 AM CST
Bung Samsul and friends

Menarik sekali tulisan bung Samsul ini. Sorry baru baca, entah kenapa
saya suka telat terima email dari milis ini atau kadang nggak sampai
ke mailbox saya. Kadang-kadang baru tahu ada email baru di milis
kalau langsung buka yahoogroups di websitenya.

Anyway, diskusi soal sistem proporsional dan distrik (first-past-the-
post) ini saya rasa akan terus membayangi kita. Tapi pertama-tama,
saya berpendapat bahwa partai politik adalah backbone dari sistem
demokrasi pada khususnya dan sistem politik pada umumnya. Karena itu,
kita harus terus menerus meng-institusionalisasi partai politik:
antara lain dengan menciptakan Undang-Undang yang diperlukan untuk
mengatur partai politik (salah satu dimensinya misalnya financing
partai – saya merasa negara tidak perlu memberi dana partai politik,
mereka harus mencari dana sendiri, yang caranya harus diatur ketat
dalam undang-undang seperti jumlah maksimum sumbangan individual,
atau undang-undang sistem kepartaian, dan sistem pemilu dan lain-lain).

Karena itu, saya agak kurang sependapat mengenai perlunya calon
independen dalam pemilu saat ini (tepatnya saya belum punya pandangan
serius soal ini, saya belum pernah memikirkannya secara mendalam).
Pertanyaan penting mengenai calon independen ini: bagaimana anggota
dewan yang berasal calon independen ini akan mempengaruhi proses
legislasi di DPR? Namanya independen, kalau voting pasti
kalah melulu. Kecuali kalau kita masih mau menjalankan prinsip
musyawarah mufakat itu, baru calon independen yang punya kemampuan
retorika amat canggih bisa mempengaruhi proses legislasi.

Tapi inipun tetap menimbulkan pertanyaan, seberapa efektif anggota
independen ini menjalankan perannya dalam komisi-komisi yang banyak
jumlahnya di parlemen? Sementara salah satu fungsi parpol adalah
mengurangi transaction/information cost: karena ada mesin partai,
informasi bisa di pool, memudahkan politisi partai mengambil posisi
tegas atas beragam persoalan. Kalau calon independen, mesin
politiknya kecil. Maka efektifitasnya juga relatif kecil. Apalagi
dalam konteks multipartai seperti kita sekarang, kalau ditambah lagi
dengan calon-calon independen, DPR bisa tambah kayak pasar
malam…he..he. Atau tambah berisik seperti Gus Dur dulu bilang DPR
seperti taman kanak-kanak…he.he. Mungkin wacana mengenai calon
independen ini muncul karena tidak representatifnya anggota dewan
sekarang atau karena rendahnya kinerja DPR yang anggotanya dari
parpol-parpol itu, yang mana membawa saya pada pendapat selanjutnya
ini: mengenai pertanyaan manakah yang akan digunakan: sistem
proporsional atau distrik? Sebetulnya ada pertanyaan lain yang harus
diselesaikan lebih dulu: kita ingin memenuhi rasa representasi atau
kita ingin pemenang pemilu bisa punya kemampuan memerintah
(governability)?

Sistem proporsional memang menjamin rasa representasi. Misalnya
menjamin tidak ada suara yang hilang, tidak seperti sistem distrik
dimana the winner takes all. (walaupun sistem proporsional yang tidak
menggunakan open list bisa juga ‘menghilangkan’ suara, misalnya kasus
Nurul Arifin yang diuraikan Samsul). Kelemahannya, sistem proporsional sulit
menyederhanakan jumlah partai. Karena banyak partai, maka harus ada
koalisi, trade off, atau terjadi kartel. Akibatnya, governability
pemerintah pemenang pemilu terhambat: kemampuan legislasi menurun,
kemampuan eksekusi melemah.

Sementara itu, sistem distrik lebih menjamin governability, karena
secara natural akan terbentuk jumlah partai kecil (dua atau tiga).
Kelemahannya adalah sistem distrik mendorong prinsip winners take
all, sehingga prinsip representasi relatif dikorbankan. Kemampuan
memerintah lebih terjamin karena partai pemenang pemilu (presiden)
akan memiliki kursi signifikan di parlemen. Maka dukungan untuk meng-
golkan kebijakan-kebijakan akan cukup diperoleh dari partainya di
parlemen, pemerintah akan punya kemampuan memerintah yang efektif.

Seperti email saya sebelumnya, saat ini saya berpendapat kekuasaan
tidak perlu dibagi antar parpol. Maksudnya, kita hormati pemenang
pemilu, biarkan pemenang pemilu mencoba menjalankan visinya. Kalau
pertandingan sepakbola, dalam partai final kan cuma ada satu
pemenang? Masak yang kalah minta bagian piala yang sama? Partai yang
kalah, ya jadi oposisi saja. Lagipula, saya kira lebih baik punya
pemerintah yang bisa govern, daripada pemerintah yang sibuk menjaga
balance koalisi penopangnya menyebabkan public policy seringkali
macet karena perbenturan kepentingan antar partai.

Yang jelas, kunci dari sistem pemilu baik proporsional atau distrik
adalah perlunya pemilu langsung: one man, one vote. 5 tahun adalah
masa menjelang ‘penghukuman’, kalau voters tidak suka pemenang pemilu
yang sekarang, ya pasti tidak dipilih lagi dalam pemilu yang akan
datang. Kasih kesempatan partai lain. Sistem presidensial kan
mengandaikan fixed term yang sebetulnya tidak bisa diganggu gugat (di
Indonesia 5 tahun). Fixed term ini yang membedakan sistem
presidensialisme dari parlementarianisme.

“Jualan” Andi Mallareng itu bisa berguna untuk menghindari parpol
‘mengakali’ pemilih seperti pemilu 2004 kemarin. Minimal, kalau kita
tetap dengan sistem proporsional pada pemilu 2009 nanti, penghapusan
nomor urut akan menjamin bahwa yang ke DPR adalah memang yang paling
banyak mendapat suara dari pemilih (seperti Hidayat Nurwahid dari PKS-
Jakarta dan Saleh Jasit dari Golkar-Riau yang berhasil ke Senayan,
atau Nurul Arifin Golkar yang gagal itu).

salam
pjv
——-

— Eka Arifin <ekaarifin@…> wrote:

Menyambung Guru Philips ihwal open list system yang “digunting” Partai
Golkar dan PDIP–jelang pengesahan RUU Pemilu tahun 2003 lalu–saya
mencatat ada semacam “gairah baru” dari Istana (yang kini
digedor-gedor Hariman Cs dan purnawirawan tua). SBY melempar ide
penghapusan nomor caleg. Saya mencatatnya, ide ini serius sebab Andi
Mallarangeng sangat getol “mengampanyekannya”.

Tapi, Istana saja tidak cukup. Perlu dukungan sistematis dari
pemilik kursi di parlemen, parpol dan civil society. Kiranya “insiden
Nurul Arifin” harus diminimalisasi–kalau bukan ditiadakan. Berikut
catatan saya:

MEMERIKSA IDE PENGHAPUSAN NOMOR URUT
Di antara diskursus politik yang menyita perhatian publik,
perbincangan mengenai sistem pemilu legislatif jauh lebih maju.
Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melempar perlunya
diadaptasi sistem pemilu yang memungkinkan peraih suara terbanyak
dalam pemilihan anggota DPR dimenangkan dalam politik elektoral.
Caranya nomor urut dihapus dan siapa pun yang menangguk suara
terbanyak berhak atas kursi yang diperebutkan di sebuah daerah
pemilihan (DP). Ide perubahan itu dikemukakan SBY di depan peserta
Seminar & Lokakarya Nasional Perempuan Parlemen di Jakarta akhir
November 2006. Memang mesti diakui selama ini kalangan perempuan lah
yang kerap dirugikan dengan diberlakukan nomor urut dalam pemilu
legislatif.

Dalam dua pemilu pasca otoritarianisme, pemilik nomor urut
papan atas˜sebagian kalangan menyebut nomor urut jadi˜mendominasi
kursi DPR dan DPRD di seluruh Indonesia. Mereka ini adalah orang yang
dipercayai atau lebih tepatnya dapat “membeli” kepercayaan pengurus
partai (DPP, DPW hingga DPD) sehingga ditempatkan pada nomor urut
jadi. Pada Pemilu 2004 memang telah diadaptasi sistem proporsional
terbuka yang memungkinkan pemilih mencoblos nama calon yang
dikehendaki. Namun, ironisnya nyaris hampir seluruh anggota DPR dan
DPRD meraih kursi tanpa mampu menembus Bilangan Pembagi Pemilihan
(BPP).

BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian antara
total suara sah di sebuah daerah pemilihan (DP) dengan jumlah kursi
yang tersedia di DP tersebut. Setiap DP pada Pemilu 2004 lalu
memiliki alokasi antara 3-12 kursi. Bayangkan dari 550 anggota DPR,
hanya dua orang yang sanggup memenuhi BPP. Sebanyak 548 anggota
mengisi kursi DPR karena diuntungkan oleh nomor urut. Karena itu
sementara pihak menyebut UU 12/2003 tentang Pemilu Legislatif masih
tanggung.

Apabila tak ada caleg yang memenuhi BPP, kursi yang diraih
sebuah partai politik di DP tertentu diberikan kepada pemilik nomor
urut jadi. Andaikata sebuah partai menangguk 3 kursi di DP itu,
pemilik nomor urut 1, 2 dan 3 melenggang ke DPR atau DPRD. Cara ini
memakan korban perempuan politisi Nurul Arifin yang pada Pemilu 2004
lalu dicalonkan Partai Golkar di DP Jawa Barat VI (Karawang dan
Purwakarta).

Bekas artis film itu meraih suara terbanyak di DP tersebut.
Tapi, karena suara yang diperolehnya tak memenuhi BPP, dua kursi yang
dipungut Golkar di DP itu diserahkan ke pemilik nomor urut 1 dan 2.
Keringat Nurul, yang berada di nomor urut bontot atau bawah˜acapkali
disebut nomor sepatu˜tak dapat dinikmatinya. Nurul gagal ke Senayan!
Secara empiris dapat disimpulkan sistem proporsional tertutup (Pemilu
1999) dan sistem proporsional terbuka dengan BPP (Pemilu 2004)
sama-sama tak menghasilkan anggota legislatif yang populer dan
dikehendaki pemilih (voter).

Partai Golkar, sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR, tak
lebih “progresif” dari Presiden SBY. Dalam Rapimnas terakhir Partai
Beringin mengusulkan BPP masih diterapkan, namun dengan modifikasi.
Caleg yang mengantongi jumlah suara setara 25 persen BPP berhak atas
satu kursi yang diperoleh parpol di DP bersangkutan. Seandainya tak
ada yang memenuhi ketentuan ini, kursi yang diperoleh parpol di DP
tersebut diberikan kepada pemilik nomor urut jadi. Sedikit ke
belakang, Nurul Arifin dan ribuan lagi lainnya berhak atas kursi
partai tempat mereka mencalonkan diri.

Pertanyaannya, mungkinkah usulan yang dilempar SBY menjadi kata
umum bagi kalangan anggota DPR di Senayan? Apakah cara menghapus
nomor urut itu mujarab dalam meningkatkan kualitas rekrutmen politik
anggota DPR? Dan seterusnya, apa lagi yang harus diubah untuk
mencapai sistem pemilu legislatif yang berguna untuk menghidupi
demokrasi Indonesia?

Sistem pemilu adalah sarana rakyat. Sebuah institusi yang
digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat
telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut
terlibat setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas.
Dengannya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan
menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh
partai-partai dan para kandidat.

Namun, menurut Andrew Reynolds (1998), justru institusi politik
yang paling mudah dimanipulasi, untuk tujuan baik atau buruk, adalah
sistem pemilu. Sebab dalam menerjemahkan suara-suara yang diperoleh
dalam suatu pemilihan umum menjadi kursi-kursi di badan legislatif,
pilihan dari sistem pemilu dapat secara aktif menentukan siapa yang
terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan.

Ujaran Reynolds ini sudah bak konstatasi yang berlaku umum di
banyak negara. Itu artinya setiap langkah perubahan sistem pemilihan
umum˜apalagi jika merugikan para pihak yang diuntungkan dengan sistem
pemilu lama˜akan mendapat tentangan pertama dari mereka. Kekuasaan
untuk menggantinya berada di tangan mereka yang telah mendapatkan
manfaat dari sistem tersebut.

Ide perubahan dari SBY akan menguap begitu saja jika
“kepanjangan tangan” pemegang kekuasaan eksekutif itu tak mem-back up
usulan tersebut dalam pembahasan paket UU Politik di Senayan. DPR
menargetkan dapat mengesahkan paket UU Politik, termasuk revisi UU
Pemilu, pada Agustus nanti. Sejauh ini, Partai Demokrat˜partai utama
yang memelopori pencalonan SBY pada Pilpres 2004˜termasuk adem-ayem.
[Terakhir setuju dengan usul SBY]

Publik belum memperoleh bayangan tentang bagaimana kira-kira
sikap Demokrat atas ide “melikuidasi” nomor urut dalam sistem pemilu
kita yang sampai tahun 2004 memilih sistem proporsional (PR) ketimbang
sistem distrik atau (First Past the Post FPTP). Sistem yang terakhir
ini memungkinkan si pemenang mendapat semuanya alias tak menyisakan
untuk partai atau kandidat yang lain.

Sejauh ini pembahasan UU Pemilu belum lagi menghangat. Sekarang
belum ada kertas kerja atau draft yang dipublikasikan kepada khalayak.
Karena itu dapat dimengerti jika Demokrat masih menyimpan rapat-rapat
sikap politik mereka ihwal ide yang ditabuh Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat tersebut. Demokrat akan berhati-hati, sebab fakta
menunjukkan para wakil rakyat partai ini juga mendapat manfaat dari
tetap bertahannya ketentuan nomor urut dalam sistem pemilu
legislatif.

Istana jauh lebih getol mengembuskan ide perubahan ini. Juru
Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng (yang berlatar belakang
ilmu politik) termasuk yang kencang “menjajakan” penghapusan nomor
urut. Penulis bisa memahami mengapa justru Istana yang getol. Kiranya
ini berkaitan langsung dengan tindak-tanduk politik sang presiden
yang gemar sekali merawat citra dan popularitas di depan publik.
Empirisme politik mengajarkan kepadanya bahwa dia memimpin negeri ini
karena “dikerek” popularitasnya yang menjulang menjelang Pemilu 2004
lalu. Dalam hal ini terjadi perjumpaan manis antara idealisasi
politik sang presiden dengan empirisme.

Seperti diutarakan di muka, dominasi parpol dalam penentuan
kandidat atau calon legislatif begitu kental di negeri ini. Ekspektasi
SBY dan publik luas untuk mendapatkan anggota legislatif yang populer
(baca: dikehendaki rakyat) lewat penghapusan nomor urut bakal gagal
jika partai politik tetap menjadi satu-satunya pintu masuk bagi
seorang warga negara untuk menjadi kandidat calon di pemilu
legislatif. Pasal 67 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan “Calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik
Peserta Pemilu (2004)…”.

Dalam pada itu, rekrutmen oleh parpol saat ini masih belum
mencapai taraf yang membanggakan. Di sisi lain kader-kader yang
berkecimpung di partai politik masih itu-itu saja. Dan para calon
pemimpin alternatif sulit menampakkan diri karena digunting partai
politik. Parpol pun menjadi kian mahal seolah tak ada politik tanpa
biaya yang menggunung.

Dominasi parpol itu bukan hanya dalam fase pencalonan, namun
juga di bilik suara. Mengacu pada sistem proporsional terbuka pada
Pemilu 2004, setiap pemilih diwajibkan mencoblos gambar partai
politik. Pemilih boleh mencoblos nama/gambar kandidat, tapi harus
tetap mencoblos gambar parpol (Pasal 84 ayat 1 UU Pemilu). Sedangkan
pemilih yang hanya mencoblos nama/gambar kandidat, maka suara pemilih
itu dianggap tidak sah.

Untuk itu penting dipikirkan mulai membatasi dominasi parpol
dalam politik Indonesia. Sayangnya kesadaran semacam ini masih mewah.
Para tokoh penggerak parpol yang kalah dalam perhelatan Pemilu 2004
masih saja menganggapkan parpol harus menjadi satu-satunya pintu
masuk ke parlemen. Alih-alih mendesakkan ruang untuk calon non-parpol
atau independen berkecimpung dalam parlemen, sejumlah tokoh mengubah
nama, melakukan merger dan membentuk parpol baru demi berpartisipasi
dalam Pemilu 2009.

Harapan akan terbitnya sistem pemilu yang memberi akses kepada
pihak-pihak di luar parpol seyogyanya juga didesakkan kalangan civil
society. Jika tidak menjangkau dua aspirasi diatas, setidaknya
dominasi parpol di ruang bilik suara diminimalisasi.

Moh Samsul Arifin

————

From: Philips J Vermonte

Subject: Re: Do’a seorang Dhuafa: Selamat Datang Cabut Mandat dan Revolusi

Friends

Kalau boleh, saya mau ‘mensekulerkan’ diskusi ini…he..he.


Pertama, saya percaya manusia bertindak atas dasar kalkulasi rasional, opportunities dan constrains. Kalkulasi atas peluang dan hambatan. Termasuk politisi.

Kalau sistem memberi peluang politisi menjadi korup dan koalisi mandek (atau solid dalam hal memproteksi kekuasaan kelompok), ya demikianlah yang akan terlihat. Soal koalisi yang disebut Bung Bobby yang tidak membawa kebaikan, mungkin benar adanya.


Tapi minimal ada tiga penyebabnya. Pertama-tama terletak pada desain sistem politik. Sudah banyak studi empirik yang membuktikan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai (misalnya studi Scott Mainwaring 1997). Sistem presidensial hanya akan efektif kalau jumlah partai lebih sedikit, baru akan bisa membentuk ‘koalisi’ sesungguhnya, menciptakan oposisi yang sehat dan bukan kartel partai politik seperti yang kita alami sekarang. Kartel parpol (studi Katz dan Mair tahun 1995) menyebabkan hilangnya akuntabilitas vertikal dan horizontal. Karena adanya multipartisme dalam sistem presidensialisme kita itu, maka bisa terjadi partai dari presiden terpilih adalah minoritas di parlemen (seperti Partai Demokrat itu). Akibatnya, banyak trade-off, menteri berasal dari partai-partai (bukan partai asal presiden) untuk mengakomodasi support yang dibutuhkan presiden. Ya wajar kalau kabinet tidak berjalan efektif, menteri-menterinya nggak takut pada presiden kok. Pesawat jatuh dan hilang, kapal tenggelam, kereta tabrakan tidak menjadi alasan yang cukup bagi presiden untuk mencari Menteri Perhubungan yang lebih kapabel mengorganisasi manajemen alat transportasi negeri kita ini.


Maka, saya hampir sampai pada kesimpulan bahwa kekuasaan itu nggak perlu dibagi kok. Dalam sistem demokratis, yang menang ya harus dihormati dan diberi kesempatan menjalankan kekuasaan. Karena dalam sistem demokratis ada jaminan bahwa pergantian kekuasaan sangat dimungkinkan kalau yang berkuasa tidak berhasil menjalankan kekuasaan seperti harapan para pemilih. Dia akan diganti oleh para pemilih lewat pemilu berikutnya. Sebetulnya, dalam sejarah Indonesia (dari jaman belum merdeka sampai jaman Suharto), kekuasaan memang dianggap milik sendiri dan tidak dibagi (makanya banyak kisah brutal raja-raja nusantara dalam pergantian kekuasaan). Bedanya dengan sistem demokratis yang tidak membagi kekuasaan adalah bahwa dalam sistem demokratis, kontestasi dan oposisi dijamin eksistensinya. Pada masa raja-raja nusantara (juga suharto), kekuasaan dianggap solid, lawan politik harus dieliminasi hingga ke akar-akarnya (misalnya jargon ganyang PKI itu, atau orang PKI juga punya jargon ganyang kapitalis birokrat, kecenderungan saling mengeliminasi), karena kontestasi dianggap ancaman.


Berkenaan dengan sistem presidensial dan multipartisme itu, sialnya usulan penyederhanaan jumlah parpol baru-baru ini justru datang dari Jusuf Kalla dan Golkar. Sehingga dengan mudah usulan ini dianggap sebagai usaha Golkar mempertahankan kekuasaan dengan mengurangi kompetisi. Kebiasaan kita, kalau tidak suka pemberi pesan-nya, abaikan pesan-nya juga…he..he.


Sebab kedua, desain pemilu. Menurut saya, pemilu langsung baru akan efektif merepresentasikan kekuatan pemilih jika menerapkan open-list sistem secara murni. Sekarang, kita masih memilih tanda gambar partai dan memilih orang. Dalam pemilu legislatif 2004, sekedar mengingatkan, kita harus mencoblos gambar partai dan orang sekaligus, atau gambar partai saja (kalau cuma coblos orang tanpa coblos tanda gambar partai maka dianggap tidak sah). Akibatnya, partai masih berkuasa menentukan siapa kadernya yang akan duduk di parlemen. Dalam keadaan demikian, sulit berharap anggota parlemen ‘takut’ pada pemilih, karena dia akan lebih takut pada partai (yang sialnya juga sudah terjebak pada kartelisme karena inkompatibilitas sistem presidensial dengan multipartisme itu).


Dalam pemilu 2004, hanya Hidayat Nurwahid (PKS) dari Jakarta dan Saleh Djasit (Golkar) dari Riau yang suaranya memenuhi syarat Bilangan Pembagi Pemilih alias mempunyai cukup suara untuk merebut satu kursi ( sekitar 400.000 suara untuk 1 kursi). Sisa anggota Dewan kita yang lain, jauh dari syarat minimal suara. Mereka cuma diuntungkan karena kekuasaan partai menentukan nomor urut mereka sebagai caleg. Jadi kalau banyak anggota Dewan teriak-teriak mereka wakil rakyat, ya mustinya malu. Lah wong suaranya nggak cukup memenuhi bilangan pembagi pemilih kok….he..he. Nggak mungkin mereka ‘takut’ pada kita, para pemilih. Yang betul-betul wakil rakyat, ya dua orang itu saja.


Sebab ketiga, ada pada warga negara juga. Penerimaan terbesar negara kita bukan dari pajak (yang dibayar warga negara). Negara demokrasi yang mapan, umumnya memiliki pendapatan pajak amat besar dari warga negara. Karena itu, pemerintah berkuasa amat takut pada warga negara pembayar pajak. Karena warga negara yang ditarik pajak besar menuntut hasi konkrit dari belanja negara yang dibiayai uang pajaknya. Maka isu pemilu di negara demokrasi mapan biasanya soal pajak (apakah kandidat akan menaikan atau mengurangi pajak) dan pengeluaran bidang kesehatan dan jaminan pensiun (apakah akan menambah fasilitas utama bagi warga negara ini). Maka politisi berlomba-lomba menyenangkan hati pemilih yang juga pembayar pajak ini. Akuntabilitas vertikal terjaga. Majalah Economist baru mengeluarkan buku saku mengenai data-data negara-negara di dunia, Indonesia adalah negara nomor lima dengan pengeluaran bidang kesehatan terkecil di dunia. Anggaran belanja kita, APBN atau APBD, masih lebih banyak pada anggaran rutin seperti gaji pegawai, uang transport pejabat, jas-nya gubernur Sutiyoso aja sampai ratusan juga anggarannya – juga PP No 25 yang lagi diributkan soal bantuan komunikasi anggota buat anggota DPRD itu, dan bukan pada anggaran bidang pembangunan. Bisa begitu ya karena tidak ada akuntabilitas melekat seperti dalam mekanisme pajak dari warga negara itu.


Jargon ‘menghabiskan uang rakyat’ mungkin agak kurang mengena bagi para politisi kita ini. Kita (rakyat) justru disubsidi banyak oleh negara (subsidi bensin kita termasuk yang tertinggi di dunia, harga bensin yang sudah dicabut (belum seluruhnya) subsidi-nya masih termasuk yang tertinggi di dunia, lalu juga subsidi lain-lain). Seperti pernah saya tulis tempo hari mengenai resource curse alias kutukan sumber daya alam, negara kaya sumber alam biasanya tidak demokratis. Karena, negara yang kaya sumber alam menjadi otonom terhadap warga negaranya. Tidak bergantung pada pajak warga negara, karena income negara yang bersangkutan datang dari hasil sumber daya alam seperti minyak dan bahan tambang lain. Tidak mungkin jadi akuntabel terhadap warga negaranya.


Pemilu 2009 nanti bisa berbeda, kalau perjuangan teman-teman NGO yang sedang memperjuangkan revisi UU Pemilu berhasil. Pemilu langsung murni akan membuat anggota parlemen akuntabel pada pemilih. Dulu sebelum pemilu 2004, draft UU Pemilu sebetulnya sangat progresif. Dalam draft-nya kita akan memiliki pemilu murni langsung, partai tidak berhak mengatur nomor urut, orang hanya akan mencoblos nama (tidak harus tanda gambar partai). Tapi di menit-menit akhir draft itu mentah, ditolak Golkar (masih dibawah Akbar Tanjung) dan PDI-P (Megawati). Sekarang, kita harus berjuang lagi untuk pemilu yang lebih efektif, dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik. Jangan pesimis ah….


Kalau ditanya darimana harus dimulai menguraikan benang kusut ini, saya mungkin akan menjawab bahwa kita harus bertarung keras mewujudkan desain sistem pemilu yang menjamin akuntabilitas itu. Dari situ semuanya bermula.


salam

pjv

Belajar dari Burma

Februari 23, 2007

Ini masih seputar pekerjaan saya di perpustakaan kampus. Hari ini saya mengerjakan sebuah buku mengenai Burma yang diterbitkan di London tahun 1900. Bukunya dikarang oleh dua orang Barat, berkisah mengenai seputar kehidupan masyarakat Burma di akhir tahun 1800-an. Banyak sekali foto di dalamnya. Hitam putih.

Sambil meng-entry foto-foto dari buku itu ke database, saya melihat-lihat dan membaca sedikit. Buku dan foto-fotonya masih bagus terlihat. Tergambar lengkap kehidupan masyarakat Burma seratus tahun lebih yang lalu itu. Saya baru sadar, ternyata saya menggemari sejarah. Sejak kecil saya suka hal-hal berbau sejarah. Menyenangkan sekali bisa mengetahui kehidupan masa lalu. Kalau melihat foto atau gambar, atau membaca sejarah masa lalu, sering tersentak juga. Seberapapun mengagumkannya sebuah bangsa atau seorang tokoh, we all will eventually die. Lantas, orang di masa depan menengok ke belakang, menarik pelajaran dari masa kita hidup.

Anyway, saya belum pernah ke Burma. Mungkin makanan di sana enak, Burma berbatas dengan India dan Cina, dua negeri yang masakannya terkenal ke seluruh penjuru dunia. Jadi ada kemungkinan cukup besar makanan Burma merupakan gabungan cita rasa makanan India dan Cina…:-)

Melihat foto-foto tadi, ada satu section yang menarik perhatian saya. Yaitu foto-foto di monastery, pesantrennya agama Budha. Ada banyak foto “santri-santri” agama Budha, mempelajari kitab-kitab yang tertulis di atas kayu. Duduk melingkar, dengan pusatnya seorang biksu.

Saya lantas berpikir-pikir, mungkin salah satu temuan manusia yang luar biasa adalah institusi pendidikan alias sekolah. Bagaimana pengetahuan diajarkan dan ditransfer dari masa ke masa dan manusia terus menerus berusaha menyempurnakan metoda pengajaran pengetahuan.

Melihat foto-foto itu, kelihatan peran autoritatif seorang biksu. Mungkin sama dengan kyai di pesantren. Saya sempat berpikir, di situlah letak perbedaannya dengan sistem pendidikan Barat. Tapi pikiran itu saya sanggah sendiri. Peran profesor di kelas, ya mirip-mirip juga dengan otoritas kyai atau biksu. Dalam bidang filsafat, malah hampir mirip dengan para sufi yang berguru pada ulama-ulama tertentu. Di bidang filsafat, sering terdengar seorang profesor menyebut profesor lain sebagai muridnya si anu atau si itu. Sama dengan para sufi itu, yang sering di refer sebagai muridnya Guru A atau B.

Mungkin perbedaannya adalah kelas-kelas di Barat menghandle multiple readings dalam sekali pertemuan, dengan multiple perspektif. Tapi nggak tau juga, soalnya belum pernah belajar di pesantren atau di monastery…:-)

Ketika melihat foto-foto tadi, saya jadi ingat dua buku. Pertama, Imagined Community-nya Ben Anderson. Ben Anderson menjelaskan asal usul nasionalisme, yang menurut dia antara lain berkembang setelah institusi agama mengalami kemerosotan. Terutama ‘bahasa’ agama. Dia merujuk pada agama Kristen/Katolik dulu, ketika bahasa Latin hanya dikuasai oleh tokoh agama. Ketika mesin cetak ditemukan, kitab suci dicetak dalam jumlah eksemplar berlipat-lipat, dengan akibat kitab suci bisa diakses orang banyak dan karenanya penafsiran agama tidak lagi menjadi monopoli tokoh agama. Saya rasa semua agama mengalami hal itu. Ben Anderson kurang lebih menyebutnya sebagai efek dari print capitalism.

Dari foto-foto tadi, saya melihat bagaimana para ‘santri’ Budha mempelajari kitab yang ditulis diatas pelepah kayu. Pastinya jumlah kitab itu terbatas, tidak mungkin bisa diakses banyak orang, seperti yang terjadi ketika mesin cetak semakin meluas penggunaannya.

Di sisi lain, melihat foto-foto ‘santri’ Budha mengelilingi biksu belajar, saya juga ingat sebuah buku yang ditulis Michael Laffan, judulnya Ummah Below the Wind. Laffan mengkritik Ben Anderson yang menafikan peran agama dalam tumbuh berkembangnya nasionalisme. Studi Michael Laffan adalah mengenai peran agama (Islam) dalam tumbuh berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Dia menunjukan bahwa Islam sangat menonjol perannya dalam awal perkembangan nasionalisme Indonesia. Terutama, kata Laffan, dari Muslim Nusantara yang pergi haji (di akhir 1800-an). Setelah haji, mereka tidak langsung pulang, tetapi menyebar untuk berguru pada intelektual-intelektual besar Muslim di berbagai negeri di Timur Tengah dan Afrika. Lantas terbentuklah network intelektual Muslim Indonesia modern, yang pulang dengan pemikiran baru yang progresif.

Ben Anderson meyakini bahwa salah satu asal muasal nasionalisme adalah rotasi birokrasi kolonial, terutama di Amerika Latin. Di masa kolonial Amerika Latin, terbentuk kelompok masyarakat bernama mestizo alias campuran. Bisa dari kawin campur antara mereka yang berdarah kolonial (Portugis atau Spanyol) dengan penduduk lokal. Juga terbentuk generasi kedua kolonial, yang orang tuanya lahir di Spanyol atau Portugal tetapi dirinya dilahirkan di bumi Amerika Latin. Birokrat-birokrat mestizo atau dari generasi kedua bangsa penjajah ini hanya dirotasi di negara kolonial saja. Tidak pernah (tidak berhak) dikirim ke Lisabon di Portugal atau Madrid di Spanyol. Karena ‘karir’ yang dihambat ini muncul benih-benih nasionalisme di Amerika Latin. Birokrat-birokrat mestizo ataupun yang keturunan generasi kedua ini, karena pekerjaannya, mengalami ‘bureaucratic pilgrimage’, terbentuk network sesama birokrat (hampir sinonim dengan ‘kelas menengah’) yang pelan-pelan berkembang menjadi semangat perlawanan anti kolonialisme yang berpusat di jantung kota-kota Eropa.

Michael Laffan pada dasarnya juga mempercayai bahwa perpindahan orang (pilgrimage) juga menjadi basis terbentuknya nasionalisme Indonesia. Bedanya, dia mempercayai bahwa dalam konteks Indonesia, yang terjadi adalah intellectual dan religious pilgrimage.

Yang jelas, saya makin menyadari pentingnya institusi pendidikan bagi progres sebuah entitas masyarakat. Dari dua buku tadi dan juga setelah melihat foto-foto tahun 1900-an itu, saya melihat bahwa belajar dan mencari ilmu pengetahuan adalah dua hal yang menjadi dorongan alamiah setiap manusia.

Deja Vu

Februari 17, 2007

Pekerjaan saya di perpustakaan kampus sebulan terakhir membawa saya berkenalan dengan sebuah software bernama dejavu (sebetulnya semacam image editor/eksporter, file ekstension .djvu). Saya memperbaiki kualitas image-image yang di scan dari manuskrip-manuskrip lama Asia Tenggara seperti saya tulis sebelumnya. Beberapa minggu terakhir saya mengerjakan manuskrip lama Burma yang dibuat awal tahun 1800-an.

Manuskrip ini ditulis di atas beragam medium (pelepah kayu, plat tembaga, kain, kertas dan lain-lain), kami scan dan buat file tiff dan jpg-nya. Tugas saya mengolah sedikit lagi image-image itu dengan photoshop, menyesuaikan size-nya, lalu mengekspornya ke file djvu tadi, dan akhirnya meng-entry nya ke dalam data base untuk selanjutnya diupload di internet. Kira-kira begitu.

Software dejavu ini anehnya memang membawa saya pada perasaan dejavu, perasaan ‘sudah pernah mengalami’. Dulu, selepas lulus studi S-1, saya sempat bekerja di perusahaan advertising di Jakarta. Posisinya namanya account executive (AE), serupa tapi tak sama dengan bidang ‘marketing’. Posisi ini yang paling ruwet. AE harus menjaga hubungan baik dengan klien, menerima briefing dari klien tentang produknya, di kantor menyiapkan proposal dan mengkomunikasikan gagasan yang diperoleh dari briefing dari klien kepada bagian kreatif (design, copy writer, media department yang mengurus relasi ke media elektronik dan cetak) melalui rapat-rapat brainstorming, akhirnya mempresentasikan proposal lengkap pada klien.

Kalau menang tender, masih harus bolak-balik. Namanya klien, banyak maunya…he..he. Minta ubah ini-itu, yang berarti saya harus merayu lagi orang-orang di bagian kreatif yang berisi ‘seniman’ semua. Orang bagian kreatif umumnya moody, kalau lagi kreatif output nya bagus. Kalau lagi mandek, mau dipaksa dengan cara apapun nggak bakal berhasil. So, AE dalam posisi ditekan klien, juga ditekan orang bagian kreatif. Sialnya, AE nggak boleh marah. Kalau marah, berantakan semua. So, lumayan juga. Dua tahun dealing with those kind of things, melatih kemampuan hubungan dan komunikasi interpersonal.

Saya sering nongkrongin desainer grafis bekerja di bagian kreatif, melihat mereka menggunakan software desain semacam Corel Draw, Photoshop atau yang lainnya. Saat mulai belajar photoshop bulan lalu, saya langsung teringat masa-masa kerja di advertising dulu. Apalagi kemudian dikenalkan pada software dejavu. Dinamakan dejavu, mungkin karena kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih baik dari tiff atau jpg/jpeg. Makanya seperti ‘dejavu’, seperti teringat kalau melihat gambar aslinya.

Sudah beberapa hari ini saya ingat-ingat lagi masa kerja di advertising itu, gara-gara photoshop dan software dejavu. Buat saya, itu masa-masa yang seru juga, jadi teringat masa krismon, dimana banyak sekali perusahaan advertising kolaps. Ajaibnya, masa krismon itu justru merupakan masa paling kreatif saya di advertising. Di tengah krismon, hampir semua kantor lesu. Tapi saya dan tim saya malah berhasil dapat project yang nilainya besar sekali. Kemudian, saya keluar dari pekerjaan itu secara baik-baik, tepat saat project besar itu selesai, karena saya mendapat beasiswa melanjutkan studi S-2 ke luar negeri. Saya menikmati kerja dunia advertising. Beberapa minggu belakangan ini, jadi ingat lagi masa-masa itu. Dejavu.

Ada dejavu lain beberapa hari belakangan ini. Dua hari lalu anak saya yang kelas tiga SD senang sekali. Dia menunjukan hasil pelajaran ilmu sosial di sekolahnya. Ada semacam ulangan peta buta. Siswa dikasih peta Amerika kosong, lalu disuruh menunjukan negara-negara bagian di Midwest area, harusnya cuma sekitar 5-6 negara bagian termasuk negara bagian Illinois tempat kami tinggal sekarang. Rupanya, anak saya went extra mile. Dia malah menunjukan lengkap seluruh 51 negara bagian Amerika – bukan cuma Midwest Area seperti yang diminta guru-nya, dan benar semua. He got A+, juga dikasih point tambahan 25 (saya nggak tau juga, point tambahan 25 ini apa maksudnya…he..he.). Anak saya senang sekali, usaha dia untuk going extra mile diganjar penghargaan oleh gurunya. Saya jadi ingat, umur-umur segitu saya juga suka sekali pelajaran peta buta. Jadi, melihat anak saya gembira sekali kemarin itu, seperti melihat saya waktu SD dulu yang juga senang sekali dengan pelajaran peta buta.

Masih ada dejavu lain. Tiba-tiba seorang teman lama muncul di Friendster tiga atau empat hari lalu. Dia adalah teman sekelompok dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dulu, sekitar tahun 1995. Dulu, mahasiswa semester akhir wajib ikut KKN, dikirim ke desa-desa dan harus tinggal di sana dua bulan lamanya (kabarnya sekarang program KKN sudah ditiadakan, diganti dengan program magang di kantoran). Satu tim terdiri dari sepuluh orang, dari beragam fakultas. Tim saya kompak sekali, campuran mahasiswa Fisip, Fikom, Hukum, Ekonomi, MIPA, Psikologi dan Sastra.

Teman lama ini membuat saya teringat masa KKN. It was a good time. Kami dikirim ke sebuah desa tertinggal. Di sana, kami (yang laki-laki, yang perempuan ditempatkan terpisah) saat itu ditempatkan di sebuah rumah milik pasangan suami istri yang sudah agak berumur, namanya Pak Iing dan Mak Iing yang hidup amat bersahaja. Kami sudah dianggap seperti anak sendiri. Saya ingat di hari terakhir program KKN dan kami berpamitan pulang, banyak orang desa itu yang menangis terharu. Padahal, saya merasa sepertinya sangat sedikit yang kami sumbangkan untuk desa itu.

Selepas KKN, saya masih sering datang ke desa itu. Pernah juga rombongan pemuda desa itu muncul di tempat kos saya dekat kampus. Sayang, sejak lulus dan bekerja di Jakarta tidak pernah lagi saya sempat ke sana. Lantas seperti hilang dalam memori, hingga teman masa KKN itu muncul di Friendster.

Saya jadi teringat, sebetulnya waktu KKN itu saya merasa gundah. Saat ‘diceburkan’ ke desa-desa, dihadapkan pada kenyataan ketertinggalan dan kemiskinan yang sesungguhnya, saya merasa lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa menjadi mahasiswa ‘salon’. Waktu itulah saya menjadi menghargai mereka yang memilih bekerja di bidang community development, di berbagai lembaga swadaya masyarakat. Saya ingat betul, di tempat KKN itu lah muncul niat menulis skripsi dengan topik mengenai LSM. Hingga sekarang, saya selalu kagum pada mereka yang bekerja di bidang community development, di LSM-LSM, yang sepi publikasi tapi melakukan pekerjaan konkrit dan amat sangat sukar. Butuh determinasi dan komitment tinggi.

Saya pernah juga punya niat ingin bekerja di bidang community development. Ada sahabat-sahabat masa kuliah saya yang tekun dan sabar bekerja bersama petani, buruh, dan yang lainnya. Ada seorang teman wanita saya yang bekerja di pantai utara Jawa Barat, program pemberdayaan wanita. Padahal saya tahu persis, dengan kualitas seperti dia, dengan mudah dia bisa mendapat pekerjaan di Jakarta dengan gaji besar. Tapi dia memilih bekerja di pedesaan pantura sana, empowering the community. Ada teman wanita lain, tepatnya teman istri saya, memilih tinggal bersama suku Kubu di pedalaman Sumatera sana. Dia bekerja pelan-pelan, hingga akhirnya diterima suku itu, dan akhirnya mulai mengajar baca tulis.

Saya lupa sama sekali niat untuk bekerja di bidang community development itu, hingga teman lama tadi muncul di Friendster. Ingat lagi niat itu, dan tiba-tiba setelah bertahun-tahun ini, saya merasa belum melakukan apa-apa. Rasanya persis sama seperti ketika tinggal di desa tempat KKN itu, merasa sebagai mahasiswa ‘salon’ tidak berguna.