Resource Curse

Tempo hari, terjadi diskusi hangat di sebuah milis. Topiknya mengenai negosiasi antara pemerintah Indonesia dan sebuah perusahaan Amerika Exxon Mobil mengenai pengelolaan minyak blok Cepu. Bukan kali ini saja perdebatan hangat terjadi. Seingat saya, persoalan negosiasi pengelolaan sumber daya alam dengan perusahaan asing (baca: perusahaan Amerika) seperti Freeport dan juga Newmont, selalu memicu ketegangan. Terutama antara mereka yang menganggap diri nasionalis dan mereka yang dituding liberal pragmatis.

Saya mungkin termasuk orang yang menganggap nasionalisme seperti yang kita pahami sekarang sudah usang. Umumnya, kita berpendapat bahwa ekonomi kita sangat liberal, tidak pro-rakyat. Orang lalu dengan terburu-buru berpaling pada nasionalisme sebagai alternatifnya.

Mereka yang mendalami studi political economy Indonesia segera bisa memukan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya tidak pernah liberal. Yang betul, menurut saya, sejak era Sukarno, sepanjang Orde Baru, hingga sekarang, kebijakan ekonomi Indonesia sangat statist alias state centric dan bahkan tidak pernah pro-rakyat. Sudah banyak sekali kajian mengenai hal ini, termasuk oleh Kunio Yoshihara mengenai kapitalisme semu di Asia Tenggara itu. Nasionalisme hanya jargon, dan karenanya terasa usang.

Pandangan mainstream di Indonesia sejak dulu hingga sekarang adalah menganggap (atau berharap?) bahwa negara adalah tumpuan utama dalam menggerakan ekonomi.

Di luar perdebatan nasionalisme versus liberalisme, saya sendiri punya perspektif lain. Menurut saya, kekayaan alam bukanlah premis bagi kemajuan dan kesejahteraan. Mungkin sebagian kita familiar dengan term "resource curse" alias "kutukan sumber daya alam". Ada kenyataan menarik bahwa semua negara yang kaya sumber alam, pada saat yang sama adalah juga negara miskin, korup dan hampir semuanya terjebak dalam autoritarianisme. Teori-teori lama sudah pernah mencoba menjelaskan hal ini. Misalnya, teori modernisasi yang berargumen bahwa penyebabnya adalah faktor internal, dan keterbelakangan pendidikan dan ketiadaan struktur modern dari negara bersangkutan. Sementara teori dependensia menekankan bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh faktor eksternal lah penyebab kemiskinan itu. Kedua teori ini, yang populer tahun 1970-an dan 1980-an, tidak terlalu memuaskan, dan sekarang sudah semakin ditinggalkan.

Erika Weinthal dan Pauline Luong baru saja mempublikasikan hasil riset mereka di jurnal Perspectives on Politics edisi Maret 2006 mengenai resource curse. Tulisannya berjudul "Combating Resource Curse: an Alternative Solution to Managing Mineral Wealth". Mereka antara lain memberi contoh Nigeria (salah satu negara terkaya dalam hal pemilikan sumber daya alam mineral, termasuk juga minyak) yang sejak masa kemerdekaannya telah menghasilkan 350 milyar dollar dari oil revenue, tetapi ekonominya justru semakin terbenam. GDP per kapita Nigeria pada tahun 1970 adalah $ 1,134, sementara pada tahun 2000 malah turun menjadi hanya $ 1,084.

Contoh lain, selama periode 1965-1998 banyak sekali negara anggota OPEC yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah atau malah negatif. Sebuah studi World Bank juga menunjukan bahwa 12 negara yang bergantung pada ekspor tambang dan 6 negara yang bergantung pada ekspor minyak adalah merupakan "highly indebted poor countries". Ditambah lagi, 6 dari 10 negara yang tercatat sebagai negara pengutang terbesar di Afrika ternyata adalah negara-negara yang bertumpu pada minyak sebagai ekspor utamanya.

Kita juga bisa melihat data dari World Bank Governance Research Indicators dan data Transparency International's Corruption Perception Index (CPI) yang menunjukan bahwa negara-negara eksportir utama bahan-bahan tambang dan minyak ada di list paling bawah, dikategorikan sebagai negara terkorup di dunia. Belum lagi ada banyak penelitian yang menunjukan bahwa negara kaya minyak dan bahan tambang umumnya terjebak dalam kemiskinan, income inequality dan high child mortality rate. Lebih jauh, studi Jensen dan Wantchekon (1999) juga menunjukan bahwa kekayaan alam justru menghambat transisi dan konsolidasi demokrasi, dan malah mendorong konsolidasi autoritarianisme.

Menurut saya, salah satu sebabnya adalah bahwa kekayaan alam (minyak yang sering membawa windfall profit, dan mineral) membuat negara yang bersangkutan (dan seringkali juga warga negaranya) menjadi penderita "rabun jauh" (myopia) yang gagal melihat jauh ke depan. Windfall profits dalam jangka pendek memang kelihatan menguntungkan. Tahun 1970-an, sumber utama kesejahteraan kita adalah windfall profits dari minyak. Dengannya pemerintah Orde Baru membangun rumah sakit, puskemas, SD inpres dan lain-lain.

Akan tetapi, dalam jangka panjang windfall profits lebih banyak mencelakakan. Karena adanya windfall profit, "negara" (atau penguasa) menjadi kaya, tidak bergantung pada penduduknya (tidak seperti umumnya di negara demokratis maju dimana negara dan penguasa bergantung pada warga negaranya lewat mekanisme pajak). Negara kaya minyak dan bahan tambang menjadi independent dalam berhadapan dengan warga negaranya, karena dia bisa "membeli" penduduknya lewat belanja negara populis (ya seperti bangun puskemas atau sekolah) dengan uang dari windfall profits.

Selain itu, windfall profit bukanlah sesuatu yang konstan. Karena terbuai dengan minyak dan mineral, negara "lupa" membangun long term development goals dan mengembangkan investasi non-mineral atau non-minyak. Mari kontraskan dengan Jepang, Korea atau Singapura. Mereka semua miskin sumber alam, tapi maju pesat karena terpacu untuk mengkompensasikan ketiadaan sumber alam melalui pengembangan sektor lain seperti teknologi dan jasa. Selain itu, negara kaya minyak dan tambang juga menjadi otoritarian karena independensi-nya dari citizen-nya sendiri.

Soal ini, Weinthal dan Long menulis satu paragraf dalam tulisan mereka itu, dengan memberi contoh khusus Indonesia. Mereka menulis: "for example, in the late 1960s and early 1970s Indonesia's state oil company, Pertamina, accrued large windfalls that generated rent-seeking opportunities for actors closely tied to the state; these mineral rents became a source of patronage for the Indonesian military. The long-term effects on Indonesia's economy are evident in the lack of foreign investment in new energy projects over the last decade and its unique distinction of becoming OPEC's first member to import oil in 2004".

Jadi buat saya persoalannya sama sekali bukan nasionalisme. Persoalannya adalah bagaimana komunitas pembuat kebijakan kita bisa come up dengan policy yang sound, well-informed and well-researched, bukan sekedar populis. Bukan sekedar memenuhi rasa nasionalisme yang abstrak.

8 Tanggapan to “Resource Curse”

  1. yus ariyanto Says:

    menjadi negeri yang kaya sumber daya alam itu bukan pilihan, itu taken for granted. pertanyaannya, adakah siasat bagi civil society untuk mengelak dari dominasi negara di situasi semacam itu? toh, bukankah menjadi kewajiban negara untuk menyantuni rakyatnya (dalam bentuk penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dst)?

    yus

  2. Philips Vermonte Says:

    yus, itu juga menjadi maksud gue. Bahwa ketika masyarakat terjebak pada narasi ‘nasionalisme’ atau ‘proteksionisme’ yang diajukan state, khususnya negara berkembang, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pada saat yang sama sebetulnya masyarakat tengah memperkuat dominasi negara atas dirinya…

  3. Puspa Says:

    This guy, Prof. Peter Lewis from can University came to our school to give a talk on his forthcoming book, “Growing Apart: The Politics of Economic Performance in Nigeria and Indonesia.”

    He compared two countries with the so-called resource curse and dubbed Nigeria as the less fortunate of the two. The governments of both countries were corrupt,but in the case of Nigeria it was ‘anarchic’ corruption, while in Indonesia, a more ‘organized’ corruption (i don’t know, philips, can we call this the state-centric style corruption ??)fared better in managing the natural resource problem of the economy….;-)

  4. Babe Says:

    Bos, sekedar komentar asal:)
    Mungkin bisa lihat juga Norwegia, sebagai negara yg nggak kena resource curse karena banyak ngesave dari keuntungan besar dari sumber daya alam. Hasil simpanan tersebut di gunakan utk penelitan2x dan pengembangan suatu sumber2x daya yg lebih sustainable,untuk kepentingan generasi masa depan, apabila sumber daya alamnya habis. Skrgpun harga bensin di norway juga merupakan salah satu yg paling mahal di dunia.
    Yang jadi pertanyaan di negara kita, apakah para pemimpin kita juga mikir generasi masa depan? Ah, gimana mau mikir masa depan, kalau yg kaya masih pengen jadi lebih kaya lagi dan yg miskin mau makan aja susah. Suatu resource bisa curse nggak curse, tergantung moral bangsanya.

  5. Philips Vermonte Says:

    Babe, bener kata ente. Itu sebab gue bilang, kita menderita rabun jauh karena potensi kekayaan alam, gagal mempersiapkan pengembangan sumber daya lain yang lebih sustainable.

  6. petit Says:

    halo lagi Mas Phillips, numpang lewat lagi hehehe

    Wah, aku ngga setuju kalo nasionalisme udah usang. Mungkin chauvinisme dan nasionalisme buta lainnya (yang mengarah fasisme, atau premanisme kalo di negeri kita hehehe) yang harus ditinggalkan. Nasionalisme sebagai semangat kekeluargaan dan ikatan pemersatu akan menjadi modal dasar sebuah bangsa. Liat aja orang Belanda, mereka milih beli mesin fotokopi buatan Oce (pernah denger ngga hehe), karena Oce buatan Belanda, dan mereka menolak membeli Ricoh, Xerox atau Canon yang mereka akui lebih bagus (ini orang Oce sendiri yang bilang). Juga produk-produk Shell, Unilever dan Philips, selalu dapat prioritas pertama. Kalo haus, ya minumnya Heineken, bukan budweiser dll. Mungkin ikatan emosional ini tidak memberikan insentif ekonomi, tapi banyak hal yang ngga bisa diukur dengan materi, iya kan :). Kalau Indonesia, memang luar biasa uniknya, dengan kekayaan budaya dan suku bangsa. Di sinilah sikap toleransi menjadi perekat bangsa, dan bhinneka tunggal ika menjadi identitas semua warga Indonesia. Dan bagaimana kita bisa menjadi warga global dunia apabila kita belum mampu merukunkan saudara-saudara sendiri, ya ngga :)

    Tapi aku setuju banget dengan pendapat bahwa kekayaan alam bisa menjadi kutukan. Kenyataannya, makin kaya alam kita, makin malas dan makin bergantung kita pada SDA. Minyak bumi memang dituding sebagai black curse, karena hampir semua negara penghasil minyak dihantui penindasan dan korupsi. Jelas kalau SDA itu bisa abis. Dari buku “Collapse” (promosi lagi nih hehehe), terlihat jelas banyak bangsa, dari Greenland sampai Easter Island ambruk gara-gara pembabatan hutan dan pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan karunia Tuhan sebanyak ini ya. Kunci kemajuan bangsa adalah kerja keras dan sikap mau belajar, ya kan?

    Hehe, jadi ngelantur, abis bosen abis ngeliat Belanda vs Argentina :). Sampai nanti Mas :)

    petit

  7. philips vermonte Says:

    petit, yang aku anggap usang adalah ‘nasionalisme seperti yang dipahami sekarang’…yang mungkin sama dengan yang sampeyan maksud (chauvinisme dan nasionalisme buta itu)…

  8. Perut Buncit Says:

    Melimpahnya sumber daya alam di-Indonesia memang lebih merupakan kutukan dibanding berkah. Korupsi dan penjarahan dari sumber daya alam yang melimpah hanya memperkaya sebagian kecil orang. Salah kelola terjadi di-level pemerintahan pusat, daerah dan juga perusahaan seperti PERTAMINA yang masih masuk dalam kelas kampung dan sama sekali belum dapat diperbandingkan dengan PETRONAS. Belum lagi keributan, kericuhan atau malah pemberontakan yang dipicu dari sumber daya alam yang banyak menghabiskan energi secara tidak produktif.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: