Wacana Sosial Demokrasi

Membangkitkan (Kembali) Wacana Sosial Demokrasi
Sinar Harapan, Rabu 29 Agustus 2001
Oleh Philips Jusario Vermonte

Tiga dekade lalu, Herbert Feith dan Lance Castles mempublikasikan buku Indonesian Political Thinking: 1945-1965 yang merekam pemikiran politik di Indonesia. Dalam buku itu, Feith dan Castles menyimpulkan bahwa sampai pada tahun 1965, terdapat lima aliran pemikiran politik di Indonesia. Kelima aliran tersebut adalah Islam (yang ketika itu direpresentasikan oleh partai NU dan Masyumi), sosial demokrasi (sosdem) , tradisionalisme Jawa, nasionalisme radikal (diwakili PNI), dan komunisme (PKI).

Dari kelima pikiran tersebut, tiga diantaranya masih bertahan (Islam, tradisionalisme Jawa, dan nasionalis) yang tersebar ke dalam berbagai partai dan organisasi politik. Cukup mengherankan bahwa pemikiran sosdem surut dari jagad pemikiran politik Indonesia.

Salah satu alasan surutnya pemikiran sosdem adalah trauma politik atas pemberontakan PKI tahun 1965. Bangsa Indonesia cenderung menjadi alergi terhadap ide-ide sosialisme. Ditambah lagi dengan kecenderungan untuk serta merta mengasosiasikan sosialisme dengan komunisme, yang merupakan dua hal yang tidak sama. Walaupun keduanya merupakan varian dari sosialisme, namun keduanya tidaklah berjalan seiring. Komunisme adalah varian paling ekstrim dari sosialisme. Di Indonesia, para penganjur sosdem seperti Hatta dan Sutan Sjahrir misalnya, pada kenyataannya adalah musuh politik PKI yang terbesar.

Ide sosdem berkembang dari gerakan-gerakan buruh di Eropa. Namun, Hatta (1956) meyakini bahwa ide sosdem bisa diobservasi dari jauh dan bisa dikonfirmasikan kesesuaiannya dengan keadaan di Indonesia. Tokoh yang dianggap berpengaruh mengembangkan ide sosdem adalah Eduard Bernstein. Lewat bukunya Evolutionary Socialism (terbit tahun 1899), Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki berbagai kontradiksi internal dan bertentangan dengan demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein, harus mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis, bukan revolusioner seperti digagas Marx.

Berbeda dengan Marx yang meyakini bahwa institusi negara akan menghilang (whither away) digantikan kekuasaan proletariat, Bernstein berargumen bahwa institusi negara harus dipandang sebagai mitra. Dengan demokrasi politik, negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh kapitalisme.

Daur Ulang Pemikiran Sosdem

Gagasan Anthony Giddens, lewat dua bukunya, The Third Way: the renewal of social democracy (1998) dan sekuelnya The Third Way and its critics (2000), telah memicu pembaruan atas ide-ide sosdem. Ide klasik sosdem adalah orientasi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi; perluasan kesempatan partisipasi kaum yang kurang beruntung; mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi. Kaum sosial demokrat, tulis Giddens, harus merevisi pandangan sosdem klasik untuk menghadapi paham neo-liberalisme yang kapitalistik.

Dua feature utama dari pandangan sosdem klasik adalah pemanfaatan kekuasaan negara untuk meng-counter laju bisnis swasta dan fokus pada upaya mengurangi kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta pengarahan negara (state provision) dalam pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun dan jaminan kesejahteraan (welfare) lain untuk warga negara. Sementara, feature utama dari neoliberalisme menurut Giddens adalah pereduksian peran negara secara substansial dan reformasi sistem jaminan kesejahteraan untuk meningkatkan peran pasar (market provision) didalam bidang jaminan-jaminan kesejahteraan.

Sebagai alternatif bagi keduanya, Giddens mengemukakan gagasan sosdemnya yang : menolak intervensi negara, menolak ”practical equality” sebagai cita-cita sosdem, dan mempromosikan redistribusi kesempatan sebagai solusi mengatasi inequality.

Bila dihadapkan pada konteks Indonesia, pemikiran Giddens perlu dikritik. Pemikiran Giddens tampak sangat tipis perbedaannya dari pemikiran neo-liberal, sehingga sulit ditemukan signifikansinya. Disamping itu, tampaknya Giddens menganggap kesenjangan sebagai sesuatu yang ”given”. Akibatnya, persamaan (equality) bukanlah tujuan dari politik Third Way. Third Way tidak ditujukan untuk me-redistribui kemakmuran (wealth) dan pendapatan (income). Oleh Giddens, persamaan hanya diterjemahkan sebagai redistribusi kesempatan (opportunities),

Di Indonesia, dimana margin bawah kesenjangan masih rendah, cita-cita persamaan melalui redistribusi pendapatan dan kemakmuran tentu tetap relevan. Sementara itu, redistribusi kesempatan hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan. Dalam hal ini, gagasan Third Way untuk mengurangi intervensi negara menjadi tidak relevan. Di Indonesia, peran negara justru sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Secara praktis, dalam terma sosdem, bila tingkat dan kualitas pendidikan warga negara semakin tinggi, akan semakin tinggi pula tingkat job-security.

Bung Hatta dalam sebuah pidatonya berjudul Colonial Society and the ideals of social democracy telah lama menegaskan bahwa demokrasi dan kapitalisme Barat telah meninggalkan cita-cita Revolusi Prancis. Penyebabnya adalah setelah revolusi Prancis membebaskan (liberate) indvidual dari cengkeraman feodalisme, dimensi equality dan fraternity dilupakan.

Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia harus disandarkan pada ciri masyarakat Indonesia yang kolektivistik dan tidak boleh dibiarkan menjadi demokrasi elitis. Akar kolektivisme kita mudah ditemukan, misalnya di Minangkabau dengan konsep nagari-nya. Selain itu, dibanyak daerah, demokrasi di desa-desa di Indonesia dulu tetap bisa survive, walaupun diperintah oleh raja-raja feodal atau pemerintah kolonial.

Sebab utamanya adalah bahwa ketika itu faktor produksi terpenting masyarakat agraris yaitu tanah, tetap dimiliki penduduk desa secara kolektif. Dalam konteks kekinian, kata kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas publik. ***

Penulis adalah peneliti Centre for Strategic and International Studies –CSIS, Jakarta).

3 Tanggapan to “Wacana Sosial Demokrasi”

  1. Robi Dharmawan Says:

    jika pada tulisan anda mengatakan intervensi negara sangat penting, sekarang ganti saya yang bertanya “siapakah negara itu”? menurut saya ‘negara’ dalam konteks intervensi melalui sebuah kebijakan, sering kali terlihat sebagai wilayah yang didominasi ‘eksekutif’. pertanyaan berikutnya “apakah” para eksekutif bisa sependapat dengan gagasan anda? kalaupun ada oknum ‘eksekutif’ yang setuju dengan anda, itu pun masih harus berhadapan dengan mekanisme dan infrastruktur politik yang sering kali menggilasnya. hal ini sangat terkait dengan keyakinan yang termanifestasi ke dalam sikap-sikap politik (lobi-lobi politik transaksional) yang telah men-tradisi. dengan kata lain jika kita sesaat mengesampingkan dahulu peran ‘civil society’ dan hanya mengandalkan intervensi negara, wacana ‘sosdem’ haruslah menjadi hegemonik terlebih dahulu baru harapan kepada intervensi negara menjadi relevan. saya bukan bermaksud mengatakan bahwa intervensi negara tidak penting, justru saya ingin menunjukkan signifikansinya sehingga dibutuhkan upaya-upaya pendukung di samping hanya mengandalkan negara. baiklah kita mengingat budaya politik para negarawan kita sembari menyadari keterpurukan bangunan civil sosiety sebagai kekuatan pengontrol negara. jika aristoteles mempunyai filosofi politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama seluruh masyarakat, tampaknya hal ini yang jarang kita temui pada paradigma para negarawan kita. sebaliknya sering kali mereka justru menganut filosofi machiavelian yang hanya menganggap poitik sebagai arena mencapai kekuasaan, atau setidaknya seperti apa yang dikatakan Lasswell “Who get what, when, how”. penekananya disini adalah ‘struktur budaya politik’ yang sudah terbangun dengan mapan.

  2. robi darmawan Says:

    salam cinta dan damai

    setuju sama ente yang namanya sama dengan aku hehehe …. percuma mikir jaman sekarang …. udah pada hancur sistem kamanusiaan … ngandalin negara wah tamabh hancur semuanya …. emang udah jaman akhir …. tinggal tunggu waktunya aja kok …. semua akan terseleksi oleh alam yang merupakan manifestasi dari azab Tuhan … nggak perduli ideologi apa yang dibawa saat ini … itu semua nggak ngaruh karena cuman teori sementara manusianya hanya suka diskusi tanpa ada solusi ….
    salam kenal buat mas robi dharmawan … rodhar76@gmail.com ini email saya

  3. ram Says:

    bagaimana kita mau wujudkan redistribusi kesempatan lewat pendidikan sementara pendidikan kini dikomersialisasi oleh pihak birokrat?, ditambah lagi intervensi negara, sementara pihak negara secara struktural kembali bersenggama dengan kapitalisme dan semakin memperburuk keadaan dan menambah kesenjangan sosial, tulisan saudara diatas cukup idealis dalam melihat konteks indonesia itu sendiri. dan mungkin itu sudah terjawab dengan sendirinya bahwa struktur budaya politik yang terlanjur mapan, jelas bahwa semua telah dikemas rapi oleh nalar kuasa, menurut faucoult hampir seluruh aspek kehidupan telah dikonstruksi oleh kekuasaan sesuai dengan kebutuhan kuasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: