Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya Ananta Toer, yang akrab dipanggil Pram, berpulang kemarin. Di tahun 1960-an, sebagai tokoh utama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang sangat dekat dengan PKI, dia sangat ‘galak’. Pram keras berpendirian bahwa seni bukanlah hanya untuk seni. Bagi Pram yang revolusioner, seni harus mencerminkan realitas sosial dan harus bisa digunakan sebagai mesin penggerak perubahan sosial. Karena itu, banyak orang menyebut bahwa karya-karya Pram berciri realisme sosial.

Pram berseteru hebat dengan pegiat kebudayaan yang kerap disebut sebagai kelompok Manikebu, Manifes Kebudayaan. Pegiat Manikebu menolak determinasi seniman-seniman kiri, yang relatif berkuasa saat itu, untuk menjadikan seni dan kebudayaan sebagai alat revolusi. Di seberang Pram, berdirilah para budayawan aktifis Manikebu yang dimotori antara lain oleh Wiratmo Soekito. Di dalam kelompok Manikebu, ada juga Goenawan Mohammad (GM) yang kala itu masih muda usia.

Kisah perseteruan Manikebu dan Lekra saya temukan tidak sengaja di suatu hari di tahun 1993, saat masih kuliah di Bandung. Sebagaimana banyak mahasiswa lain di masa itu, saya sering pergi ke pasar loak Cikapundung, dekat alun-alun kota Bandung. Cikapundung terkenal sebagai tempat jual beli majalah-majalah bekas edisi lama.

Di sana bisa kita temukan juga edisi-edisi lama majalah Prisma yang merupakan arena pergulatan pemikiran para intelektual dan tokoh pemikir besar kita. Di majalah Prisma yang terbit rutin di tahun 1970-an dan 1980-an kita bisa baca tulisan-tulisan dari Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Mochtar Pabottingi, Dawam Rahardjo, Nurcholis Madjid dan banyak tokoh lain saat mereka berusia sekitar akhir 20-an atau pertengahan 30-an.

Tulisan panjang mengenai polemik Manikebu itu saya temukan di dalam rubrik Selingan majalah Tempo edisi lama, yang saya beli di Cikapundung. Bagi seorang mahasiswa seperti saya, yang lahir dan dibesarkan di masa Orde Baru, membaca polemik Manikebu sangat memberi inspirasi dan membuka mata betapa keringnya rezim Orde Baru yang mengharamkan pertarungan ide-ide. Sebaliknya, dari tulisan itu kita juga bisa belajar betapa menakutkannya jika kekuatan politik dominan memaksakan ide-nya, seperti Lekra menghantam Manikebu. Tapi, itulah sejarah, yang harus ditulis dengan jujur.

Lepas dari pilihan politiknya di tahun 1960-an dulu, Pram tetaplah sastrawan besar. Saya menyukai karya-karya Pram, seperti saya juga menyukai tulisan-tulisan GM di rubrik Catatan Pinggir majalah Tempo. Cara Pram bertutur dalam Tetralogi Pulau Buru amat indah dan menggugah semangat untuk melawan ragam penindasan. Mungkin semangat perlawanan itu yang menjadi alasan Kejaksaan Agung di masa Orde Baru melarang peredaran empat buku novel tetralogi: Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah, yang dikenal sebagai Tetralogi Buru.

Melalui tetralogi, Pram berkisah mengenai semangat perlawanan kaum muda melawan kolonialisme di bumi Nusantara, lewat tokoh Minke, seorang pemuda Jawa berpandangan maju di zamannya, dan juga melalui tokoh Mas Marco dan Tjokro. Diceritakan juga Kartini dan Dewi Sartika.

Tokoh-tokoh dalam tetralogi seperti fiksi, tapi juga seperti sejarah kita yang nyata. Karena itu Pram sering juga disebut sebagai penulis novel sejarah. Pergulatan kisah dalam tetralogi serupa dengan kisah perjuangan para tokoh nasionalis awal kita, di tahun 1920-an dan 1930-an. Tokoh Minke, menurut banyak orang adalah representasi seorang tokoh pers nasional Tirto Adi Suryo. Sementara Mas Marco dan Tjokro, dalam novel Pram itu, tampak merujuk pada Marco dan Tjokroaminoto dan organisasi Sarekat Islam, yang merupakan dua tokoh dan organisasi penting dalam sejarah pembentukan nasionalisme Indonesia yang menghancurkan kolonialisme Belanda.

Suatu hari di tahun 1994, saya mewawancarai Pram di rumahnya, di daerah Utan Kayu Jakarta. Biasalah, wawancara untuk majalah Polar yang saya dan beberapa teman terbitkan di kampus saat kuliah di Bandung dulu. Ketika sampai di rumahnya, Pram sedang tidur siang. Istri Pram yang ramah menawarkan untuk menunggu. “Satu jam lagi paling sudah bangun”, katanya. Benar, tidak sampai satu jam Pram sudah bangun dan menemui kami, mengenakan celana training serta kaus kaki dan sandal. Waktu itu mungkin umur Pram sudah sekitar 70 tahun. Selama perbincangan, asap tak henti mengepul dari rokok Pram.

Pram adalah orang yang sangat energik, jelas tampak dari cara bicara dan pandangan matanya yang tajam. Dia bilang waktu itu, “sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah sejarah sebuah bangsa.” Kalimat itu yang saya ingat dari wawancara dengan Pram hingga sekarang.

Ketika ditanya mengenai pelarangan buku-buku karyanya oleh Kejaksaan Agung, Pram bilang: “Karangan saya adalah seperti anak saya. Mereka bebas menemukan jalannya sendiri, apakah akan dilarang atau diterima orang banyak”. Lagipula, kata Pram, “pelarangan tidak berarti apa-apa, karena ide tidak bisa di kerangkeng dan ide punya kaki. Dia akan bergerak sendiri, kalau tidak sekarang, ya pasti suatu hari nanti.”

Betul juga. Tubuh Pram yang terpenjara sebagai tahanan politik selama beberapa tahun di Pulau Buru, tidak menghalangi pikirannya yang terus bergolak. Bahkan di pulau Buru lah empat buku novel yang dahsyat itu tercipta. Proses penciptaan novel tetralogi pulau Buru itupun sangat luar biasa. Pram khawatir tidak mungkin bisa keluar dari Buru hidup-hidup dan menyelesaikan empat novelnya itu. Pram lalu memutuskan untuk mulai mengarang empat novel itu di dalam kepalanya, lalu menceritakannya secara lisan kepada rekan-rekannya sesama tahanan politik di pulau Buru. Pram dibebaskan dari Buru pada tahun 1979, lalu mengalami masa tahanan rumah hingga tahun 1992.

Jujur saja, saat mewawancarai Pram itu saya belum pernah membaca tetralogi pulau Buru. Modal wawancara cuma tulisan mengenai Manikebu itu. Setelah wawancara, saya bertekad akan mencari keempat novel itu dan membacanya. Akan tetapi, larangan Kejaksaan Agung dan teror Orde Baru rupanya sangat efektif. Jarang sekali orang menyimpan novel itu. Saya cari di Palasari, pasar buku di Bandung, tidak ada. Mungkin ada satu dua yang menyimpan, tapi tidak berani sembarangan menjual.

Jauh sebelum wawancara Pram itu, suatu hari di Palasari seorang penjual buku berbisik pada saya yang masih duduk di semester-semester awal kuliah: “Dik, mau nggak nih ada buku yang barusan dilarang Kejaksaan”. Saat saya bilang mau, ternyata dia menunjukan buku terjemahan karya Kunio Yoshihara, mengenai erzast capitalism. Buku itu diterbitkan Yayasan Obor, diterjemahkan menjadi “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Kunio Yoshihara membahas kroni-kroni bisnis Suharto, dan juga kroni-kroni bisnis para penguasa otoriter lain di Asia Tenggara sepanjang 1970-an dan 1980-an. Ketika saya datang lagi ke toko yang sama untuk mencari buku-buku Pram, si penjual buku hanya menjawab dengan gelengan kepala.

Buku-buku karya Pram baru terbaca oleh saya di awal tahun 2001. Yang pertama tentunya adalah empat novel tetralogi itu. Berikutnya adalah novel berjudul Arok Dedes, baru Perburuan dan yang lainnya. Sepulang studi dari Australia di akhir tahun 2000, saya menjadi pengangguran beberapa bulan lamanya, sebelum lamaran kerja menjadi peneliti diterima. Jadi, ada banyak sekali waktu luang..he..he..he. Selama menganggur, teringat niat lama membaca buku-buku Pram yang saat itu telah dijual bebas.

Zaman berubah, buku-buku karya Pram mudah didapat. Tidak perlu lagi membeli dan membacanya sembunyi-sembunyi. Saya sering mendorong mahasiswa saya di Jakarta untuk menyempatkan membaca tetralogi itu, untuk melengkapi bacaan novel-novel pop yang banyak digandrungi sekarang. Agar kita tidak menjadi angkatan muda yang mati rasa justru di era ketika penguasa hampir tidak mungkin lagi memasung dan memenjara pikiran anak bangsanya sendiri.

Dekalb, 30 April 2006
philips vermonte