Archive for Mei, 2006

Resource Curse

Mei 30, 2006

Tempo hari, terjadi diskusi hangat di sebuah milis. Topiknya mengenai negosiasi antara pemerintah Indonesia dan sebuah perusahaan Amerika Exxon Mobil mengenai pengelolaan minyak blok Cepu. Bukan kali ini saja perdebatan hangat terjadi. Seingat saya, persoalan negosiasi pengelolaan sumber daya alam dengan perusahaan asing (baca: perusahaan Amerika) seperti Freeport dan juga Newmont, selalu memicu ketegangan. Terutama antara mereka yang menganggap diri nasionalis dan mereka yang dituding liberal pragmatis.

Saya mungkin termasuk orang yang menganggap nasionalisme seperti yang kita pahami sekarang sudah usang. Umumnya, kita berpendapat bahwa ekonomi kita sangat liberal, tidak pro-rakyat. Orang lalu dengan terburu-buru berpaling pada nasionalisme sebagai alternatifnya.

Mereka yang mendalami studi political economy Indonesia segera bisa memukan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya tidak pernah liberal. Yang betul, menurut saya, sejak era Sukarno, sepanjang Orde Baru, hingga sekarang, kebijakan ekonomi Indonesia sangat statist alias state centric dan bahkan tidak pernah pro-rakyat. Sudah banyak sekali kajian mengenai hal ini, termasuk oleh Kunio Yoshihara mengenai kapitalisme semu di Asia Tenggara itu. Nasionalisme hanya jargon, dan karenanya terasa usang.

Pandangan mainstream di Indonesia sejak dulu hingga sekarang adalah menganggap (atau berharap?) bahwa negara adalah tumpuan utama dalam menggerakan ekonomi.

Di luar perdebatan nasionalisme versus liberalisme, saya sendiri punya perspektif lain. Menurut saya, kekayaan alam bukanlah premis bagi kemajuan dan kesejahteraan. Mungkin sebagian kita familiar dengan term "resource curse" alias "kutukan sumber daya alam". Ada kenyataan menarik bahwa semua negara yang kaya sumber alam, pada saat yang sama adalah juga negara miskin, korup dan hampir semuanya terjebak dalam autoritarianisme. Teori-teori lama sudah pernah mencoba menjelaskan hal ini. Misalnya, teori modernisasi yang berargumen bahwa penyebabnya adalah faktor internal, dan keterbelakangan pendidikan dan ketiadaan struktur modern dari negara bersangkutan. Sementara teori dependensia menekankan bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh faktor eksternal lah penyebab kemiskinan itu. Kedua teori ini, yang populer tahun 1970-an dan 1980-an, tidak terlalu memuaskan, dan sekarang sudah semakin ditinggalkan.

Erika Weinthal dan Pauline Luong baru saja mempublikasikan hasil riset mereka di jurnal Perspectives on Politics edisi Maret 2006 mengenai resource curse. Tulisannya berjudul "Combating Resource Curse: an Alternative Solution to Managing Mineral Wealth". Mereka antara lain memberi contoh Nigeria (salah satu negara terkaya dalam hal pemilikan sumber daya alam mineral, termasuk juga minyak) yang sejak masa kemerdekaannya telah menghasilkan 350 milyar dollar dari oil revenue, tetapi ekonominya justru semakin terbenam. GDP per kapita Nigeria pada tahun 1970 adalah $ 1,134, sementara pada tahun 2000 malah turun menjadi hanya $ 1,084.

Contoh lain, selama periode 1965-1998 banyak sekali negara anggota OPEC yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah atau malah negatif. Sebuah studi World Bank juga menunjukan bahwa 12 negara yang bergantung pada ekspor tambang dan 6 negara yang bergantung pada ekspor minyak adalah merupakan "highly indebted poor countries". Ditambah lagi, 6 dari 10 negara yang tercatat sebagai negara pengutang terbesar di Afrika ternyata adalah negara-negara yang bertumpu pada minyak sebagai ekspor utamanya.

Kita juga bisa melihat data dari World Bank Governance Research Indicators dan data Transparency International's Corruption Perception Index (CPI) yang menunjukan bahwa negara-negara eksportir utama bahan-bahan tambang dan minyak ada di list paling bawah, dikategorikan sebagai negara terkorup di dunia. Belum lagi ada banyak penelitian yang menunjukan bahwa negara kaya minyak dan bahan tambang umumnya terjebak dalam kemiskinan, income inequality dan high child mortality rate. Lebih jauh, studi Jensen dan Wantchekon (1999) juga menunjukan bahwa kekayaan alam justru menghambat transisi dan konsolidasi demokrasi, dan malah mendorong konsolidasi autoritarianisme.

Menurut saya, salah satu sebabnya adalah bahwa kekayaan alam (minyak yang sering membawa windfall profit, dan mineral) membuat negara yang bersangkutan (dan seringkali juga warga negaranya) menjadi penderita "rabun jauh" (myopia) yang gagal melihat jauh ke depan. Windfall profits dalam jangka pendek memang kelihatan menguntungkan. Tahun 1970-an, sumber utama kesejahteraan kita adalah windfall profits dari minyak. Dengannya pemerintah Orde Baru membangun rumah sakit, puskemas, SD inpres dan lain-lain.

Akan tetapi, dalam jangka panjang windfall profits lebih banyak mencelakakan. Karena adanya windfall profit, "negara" (atau penguasa) menjadi kaya, tidak bergantung pada penduduknya (tidak seperti umumnya di negara demokratis maju dimana negara dan penguasa bergantung pada warga negaranya lewat mekanisme pajak). Negara kaya minyak dan bahan tambang menjadi independent dalam berhadapan dengan warga negaranya, karena dia bisa "membeli" penduduknya lewat belanja negara populis (ya seperti bangun puskemas atau sekolah) dengan uang dari windfall profits.

Selain itu, windfall profit bukanlah sesuatu yang konstan. Karena terbuai dengan minyak dan mineral, negara "lupa" membangun long term development goals dan mengembangkan investasi non-mineral atau non-minyak. Mari kontraskan dengan Jepang, Korea atau Singapura. Mereka semua miskin sumber alam, tapi maju pesat karena terpacu untuk mengkompensasikan ketiadaan sumber alam melalui pengembangan sektor lain seperti teknologi dan jasa. Selain itu, negara kaya minyak dan tambang juga menjadi otoritarian karena independensi-nya dari citizen-nya sendiri.

Soal ini, Weinthal dan Long menulis satu paragraf dalam tulisan mereka itu, dengan memberi contoh khusus Indonesia. Mereka menulis: "for example, in the late 1960s and early 1970s Indonesia's state oil company, Pertamina, accrued large windfalls that generated rent-seeking opportunities for actors closely tied to the state; these mineral rents became a source of patronage for the Indonesian military. The long-term effects on Indonesia's economy are evident in the lack of foreign investment in new energy projects over the last decade and its unique distinction of becoming OPEC's first member to import oil in 2004".

Jadi buat saya persoalannya sama sekali bukan nasionalisme. Persoalannya adalah bagaimana komunitas pembuat kebijakan kita bisa come up dengan policy yang sound, well-informed and well-researched, bukan sekedar populis. Bukan sekedar memenuhi rasa nasionalisme yang abstrak.

Iklan

Southeast Asian Nations Struggle for Democracy

Mei 30, 2006

The Jakarta Post Tuesday, March 07, 2006

Philips J Vermonte

Recent events in Southeast Asia tell us one thing: Establishing a democratic system is a very long process, with lots of ups and downs. In Thailand, Prime Minister Thaksin Shinawatra is facing tough resistance from the people, particularly the urban middle-class, who have long felt the prime minister has the potential to become an authoritarian leader. As has been widely reported, Thailand is now in a political stalemate and is struggling to find a constitutional way of resolving it.

In the Philippines, President Gloria Macapagal Arroyo a few days ago issued a controversial presidential proclamation imposing emergency rule on the country. As a result, President Arroyo also faces strong opposition from the people, and has been accused of behaving like ex-president Ferdinand Marcos in dealing with those who are critical of her government.

In the notorious military junta state Myanmar, the Peace and Development Council (SPDC) remains in power, and has shown no inclination to implement its promised “road map to democracy”. The SPDC has stubbornly rejected calls from the international community to provide more space for the people to participate politically.

On the other hand, we witnessed peaceful transfers of power in Malaysia and Indonesia. Indonesians directly elected their President and Vice President in 2004, something that would have been unimaginable just a few years ago. After the severe economic crisis in 1997 and the political turmoil it caused during the period of 1997-1999, Indonesia has been slowly consolidating its democratic system. Some even call Indonesia the third largest democratic country in the world, yet only 10 years ago Indonesians lived under the undemocratic New Order government.

It is interesting to contrast between what is occurring in Thailand and the Philippines and recent history in Indonesia and Malaysia. The political events in Thailand and the Philippines suggest that mass politics in the two countries is tightly linked to formal political processes. For example, Thaksin plans to mobilize his supporters by staging a rally to counter the antigovernment demonstration carried out by the People’s Alliance for Democracy (PAD).

In the Philippines, although Arroyo imposed a state of emergency — she lifted it Friday — mobilizing people is not an unprecedented political move in the country, which remembers very well the two successful People Power movements that toppled Ferdinand Marcos and Joseph Estrada from their respective presidencies just a few years ago. It was only last year that a huge number of Arroyo’s supporters went onto the streets to counter the anti-Arroyo demonstrations being carried out by opposition groups, contributing to Arroyo’s political survival during the crisis.

In fragmented societies, such as those in most Southeast Asian countries, political stability largely depends on the ability of the ruling classes in each society to overcome political, cultural or economical divides that exist among their people.

In his now classic article Consociational Democracy, Arendt Lijphart argued that when a society is split into sharp divisions, with no or very little overlapping membership or loyalty, when the political culture is deeply fragmented, movement toward moderate attitudes is absent. Meanwhile, political stability, in its democratic sense, depends on moderation.

One important variable for moderation that will result in political stability is the behavior of political leaders. It is true that elites might engage in strong competitive behavior, but there is also a possible scenario in which they might want to pursue cooperative behavior to counteract the destabilizing effects of fragmentation within their own society. It may take the forms of, among others, a grand coalition Cabinet or “cartel of the elite”. UMNO in Malaysia would be the closest example of this conceptual proposition.

President Susilo Bambang Yudhoyono’s Cabinet in Indonesia can also arguably be considered as another form of coalition since he has appointed several people who are not associated with his own party to serve as his ministers. It seems that the lack of accommodation among competing leaders explains why mass mobilization remains an effective tool to counter their opponents. The recent phenomena in Thailand and the Philippines are two cases in point.

However, placing too much emphasis on elites’ willingness to cooperate and thus bring about democracy and political stability is also dangerous. Such an emphasis assumes that they act benignly, free from self-interest.

Therefore, it needs to be noted that there is at least one condition that must be met in order for this sort of cooperation to work in a fragmented society: The perils of fragmentation must be understood. In a society where one political grouping is very strong and tends to dominate others, elites will not realize that their interest will be best served by cooperating with their rivals.

In this regard, the existence of a multiple balance of power is more favorable for cooperation. Crafting a multiple balance of power within the political system is something for which Southeast Asians still struggle.

The writer is a researcher at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Jakarta and is currently a graduate student in the Department of Political Science at Northern Illinois University, U.S.

Antara Demokrasi dan Elitisme

Mei 30, 2006

Sinar Harapan Rabu 1 Agustus 2001
Oleh Philips Jusario Vermonte

Diskusi tentang demokrasi senantiasa menarik perhatian dan seringkali memicu kontroversi tersendiri. Apalagi di Indonesia, yang tengah berjuang menuntaskan proses transisi menuju demokrasi. Kontroversi mungkin muncul karena beragamnya interpretasi atas istilah demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, praktek demokrasi di berbagai negara di dunia pun hampir tidak mungkin seragam. Karena, sebagai sebuah konsep, demokrasi selalu mengalami dinamika pemikiran yang erat berkaitan dengan perjalanan historis sebuah bangsa.

Satu point yang bisa dijadikan sentral dalam membandingkan praktek demokrasi adalah bahwa pada umumnya demokrasi dimaknai sebagai ”demokrasi liberal konstitusional”. Di negara Barat, demokrasi direpresenta-sikan sebagai sebuah sistem politik yang tidak hanya ditandai oleh pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan fair, akan tetapi juga mengandung prinsip-prinsip supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak-hak individual seperti kebebasan berbicara, berkumpul, memeluk dan menjalankan agama serta perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Pengertian ini menyiratkan bahwa disamping pemilihan umum, berjalannya demokrasi juga ditentukan oleh praktek bernegara yang mengkedepankan perlindungan atas hak-hak individual. Sementara, bagian terpentingnya adalah bagaimana hasil-hasil sebuah pemilu dijalankan, serta bagaimana kekuasaan yang terbentuk setelah pemilu dioperasikan.

Fareed Zakaria, dalam tulisannya yang bertajuk ”The Rise of Illiberal Democracy” (Foreign Affairs, Desember 1997) menenggarai bahwa demokrasi di berbagai negara dunia, mulai dari Peru hingga Pakistan dan juga Slovakia misalnya, telah tumbuh dan berkembang tanpa mengikutsertakan liberalisme konstitusional di dalamnya.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui sebuah pemilu yang bebas dan adil, seringkali kemudian mengabaikan batas-batas konstitusional yang mereka miliki dan pada akhirnya mengabaikan hak-hak mendasar dan kebebasan warga negaranya. Fareed Zakaria berargumen bahwa untuk mencapai demokrasi yang matang, liberalisme konstitusional harus diku-kuhkan sebagai dasarnya. Tanpa sebuah dasar liberalisme konstitusional yang kukuh, perjalanan demokratisasi justru akan berujung pada pemerintahan yang otoriter, yang mungkin saja dihasilkan dari sebuah pemilu yang jujur dan adil.

Hal yang perlu dielaborasi lebih jauh adalah korelasi antara liberalis-me konstitusional dan demokrasi, dan prinsip-prinsip yang menjadi konsekuensi dari pertautan antara keduanya.

Dalam pengertian klasik, tentu saja demokrasi berarti bahwa seluruh warga negara berhak berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mereka, baik se-cara individual maupun kolektif. Pe-ngertian demokrasi yang kuat (strong democracy) ini merefleksikan adanya kebutuhan mendasar manusia untuk mengekspresikan diri. Demokrasi senantiasa dianggap penting karena secara intrinsik ia memenuhi kebutuhan mendasar tersebut.

Dalam pengertian modern, demokrasi berkonotasi perwakilan (representative democracy) yang mengandaikan bahwa suara publik yang mayoritas dilimpahkan kepada sedikit orang/elite, yang selanjutnya diberi kewenangan untuk memerintah atas nama suara publik mayoritas tersebut. Namun demikian, akar filosofisnya tetap sama yakni demi menjamin terpenuhi kebebasan individual.

Wajah elitis demokrasi liberal ini mengidap kelemahan yakni elitisme dalam demokrasi ini selanjutnya akan menumbuhkan elitisme cultural (Holinger, 1996). Kelas yang memerintah, dalam istilah Mosca ”the rulling class”, mengasumsikan diri menjalankan general will dari rakyat mayoritas. Kekhawatiran terbesar dari konsepsi semacam ini adalah munculnya tirani atas nama mayoritas. Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap munculnya tirani atas nama mayoritas ini sangat mempengaruhi bangunan sistem politiknya.

Berbeda dengan praktek demokrasi di tempat lain yang umumnya bertujuan memberdayakan rakyatnya (empowering the people), demokrasi di Amerika Serikat terutama dijadikan sarana untuk mencegah seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan terlalu besar (Huntington, 1993). Karena itu, mereka yang terpilih melalui pemilu, dibatasi kekuasaannya dalam konstitusi dan jaminan kebebasan individual dalam hal berbicara, mendapatkan informasi dan pers, dan kebebasan beroposisi. Konkritnya, pembatasan dilakukan melalui mekanisme check and balance, federalisme, bills of rights dan judicial review.

Permasalahan lain yang membedakan demokrasi an sich dari demokrasi liberal konstitusional berpusat pada bagaimana kedua konsepsi ini memandang cakupan kewenangan memerintah. Demokrasi liberal konstitusional adalah tentang bagaimana membatasi kekuasaan, sementara ”de-mokrasi” adalah tentang proses mendapatkan dan mengakumulasikan kekuasaan.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi berkaitan dengan bagaimana memilih pemerintah dan atau ba-gaimana pemerintah mendapatkan legitimasi atas kekuasaan yang dipegangnya. Sementara, demokrasi liberal konstitusional adalah tentang bagaimana mengontrol, membatasi dan mengawasi jalannya kekuasaan tersebut.

Artinya, pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu yang demokratis belum tentu akan menjamin prinsip-prinsip liberal konstitusional. Misal-nya Alberto Fujimori yang ketika ber-kuasa di Peru membekukan konstitusi, yang notabene berarti mensubordinasi parlemennya. Walaupun, Fujimori terpilih melalui pemilu yang demokratis. Contoh lain adalah mantan Presiden Argentina Carlos Menem, yang semula adalah figur reformis.

Selama delapan tahun kekuasaannya, ia mengeluarkan hampir 300 dekrit presiden dan memerintah berdasarkan dekrit-dekrit tersebut. Jumlah ini sama dengan tiga kali jumlah seluruh dekrit presiden Argentina sejak tahun 1853! Kita pahami bahwa dekrit presiden mem-by pass wewenang yang seharusnya dipegang oleh parlemen atau dewan perwakilan se-bagai representasi suara rakyat.

Oleh karena itu, sistem demokratis kita harus dibangun dua arah. Pemerintahan Megawati, yang memiliki legitimasi kuat sebagai pemenang pemilu, harus memiliki political will un-tuk menjamin kekebebasan dan hak politik warga negara. Sementara itu, dari bawah kita harus mengorganisasikan diri membangun pranata-pranata kontrol terhadap kekuasaan, agar kekuasaan tidak menjadi hal yang elitis.

Philips Jusario Vermonte,
adalah peneliti Centre for Strategic and International Studies-CSIS, Jakarta.

Globalisasi dan Wacana Global Civil Society

Mei 30, 2006

Pikiran Rakyat Edisi 26 Maret 2002
Globalisasi dan Wacana Global Civil Society
Oleh PHILIPS JUSARIO VERMONTE

KONSEPSI civil society telah lama menjadi bahan diskusi berbagai kalangan. Akar-akar modernnya bisa ditelusuri dari Hegel, de Tocqueville, hingga Antonio Gramsci. Bila ditarik ke belakang, ide-ide yang kurang lebih sepadan bisa ditemukan pada konsepsi zaman Romawi mengenai civic virtue.

Di Indonesia selama ini konsepsi civil society lebih dipahami dalam kerangka Gramscian. Gramsci memandang civil society sebagai wilayah yang terletak di antara “negara” dan “pasar”. Konsekuensi logisnya adalah, sebagaimana yang umumnya dipahami di Indonesia, wilayah civil society dianggap sebagai wilayah non-negara dan non-profit. Akibatnya, secara terburu-buru lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali dianggap dan menganggap dirinya sebagai tonggak utama penegak civil society. Padahal, LSM hanyalah salah satu elemen penopang civil society.

Konsepsi Gramscian seperti tersebut di atas pada dasarnya perlu ditinjau ulang. Karena, pemahaman semacam itu tidak mampu menjelaskan beberapa fenomena yang berkembang. Ada banyak institusi yang diciptakan negara yang ternyata bergerak dalam arah penguatan institusi dan hak-hak sipil. Misalnya, Komnas HAM yang dibentuk oleh negara dan juga institusi Ombudsman. Di samping itu, media massa merupakan representasi dari hak-hak sipil untuk bersuara, sementara tidak bisa dipungkiri juga bahwa media massa merupakan lembaga profit. Oleh karena itu, seperti ditawarkan oleh Kusnanto Anggoro dan Richard Holloway dalam tulisannya “Civil Society, Citizens, Organizations, and the Transition to Democratic Governance in Indonesia” (2000), konsepsi civil society lebih tepat bila dipahami sebagai pertautan interaksi antara tiga sektor, yakni sektor pemerintah, bisnis dan sektor warganegara, dimana di dalamnya terjadi kerjasama penguatan partisipasi warga negara dan penegakan nilai-nilai kewarganegaraan seperti pluralisme dan lain-lain.

Tentang Global Civil Society

Pengertian yang terakhir ini, sedikit banyak bersinggungan dengan sebuah ide yang tengah mengemuka yakni global civil society. Elaborasi terhadap pengertian ini bisa ditemukan dalam sebuah laporan bertajuk “Global Civil Society 2001” yang secara resmi diterbitkan oleh London School of Economic and Political Science. Dalam pengantarnya untuk laporan ini, Anthony Giddens menyebutkan bahwa konsepsi global civil society erat kaitannya dengan fenomena globalisasi. Terlepas dari persetujuan atau penolakan terhadap globalisasi, Giddens menganjurkan untuk mencermati fenomena globalisasi yang multi dimensional secara serius.

Bila sejauh ini civil society menjadi bumper di antara ‘negara’ dan ‘pasar’ untuk mencegah salah satu dari keduanya menjadi terlalu dominan, demikian pulalah pengertian global civil society di tengah-tengah menguatnya kekuatan pasar dan upaya negara untuk mereformulasi klaimnya atas kedaulatannya. Artinya, seiring dengan semakin meng-globalnya demokrasi, ruang bagi civil society yang melampaui batas-batas tradisional negara juga dimungkinkan untuk dibangun. Giddens menyebutnya sebagai ‘globalisation from below’, yang menjadi penyeimbang bagi proses liberalisasi perdagangan yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada satu sisi dan institusi negara pada sisi yang lain.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pengertian global civil society bisa dipahami dalam pengertian posisi relatif terhadap globalisasi. Dalam pemahaman ini, terdapat empat posisi relatif terhadap globalisasi. Pertama adalah pendukung, yakni individu atau kelompok yang antusias terhadap globalisasi. Termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional dan aliansinya, yang bisa berarti individual ataupun ‘negara’. Kelompok kedua adalah penolak, yakni mereka yang hendak membalikkan atau menghentikan proses globalisasi dan mengembalikan kekuatan nation-state. Bisa termasuk ke dalam kelompok kedua ini adalah kelompok yang bisa saja mendukung kapitalisme global namun menolak terbukanya batas-batas negara; kelompok ‘kiri’ yang menolak sama sekali kapitalisme global; kelompok nasionalis dan kelompok radikal agama serta kelompok-kelompok gerakan anti kolonialisme. Pada dasarnya, kelompok kedua ini hanya melihat bahwa proses globalisasi adalah berbahaya dan karena itu mereka menolaknya.

Kelompok ketiga, dimana global civil society termasuk di dalamnya, adalah kelompok reformis, yakni mereka yang menerima kenyataan kesalingtergantungan global dan potensi menguntungkan bagi kemanusiaan, akan tetapi tetap melihat adanya kebutuhan untuk memanusiakan (civilise) proses globalisasi ini. Kelompok global civil society adalah kelompok yang mendukung reformasi institusi ekonomi internasional, menuntut keadilan yang lebih luas dan menuntut prosedur-prosedur yang partisipatoris.

Sementara itu, kelompok keempat adalah kelompok yang tidak terlalu memperdulikan globalisasi, dalam pengertian tidak menolak atau menerimanya, namun memiliki agenda sendiri yang berdiri sendiri dari pemerintah, institusi ekonomi internasional ataupun perusahaan transnasional. Misalnya adalah kelompok-kelompok akar rumput dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sipil global bisa menjadi penyeimbang proses globalisasi yang diyakini memiliki sisi baik dan sisi buruk yang yang saling berhadapan. Untuk mengawalinya, pengertian civil society harus diperluas wilayahnya, tidak lagi dalam pengertian Weberian yang menempatkannya hanya dalam level negara-bangsa. Namun, konsepsi global civil society tidaklah hendak meminimalisasi peran negara. Akan tetapi ia bertujuan untuk mengadvokasinya, agar daya responsif dari institusi politik bernama ‘negara’ menguat untuk menjalankan perannya dalam memajukan kesejahteraan bersama warganya di tengah proses globalisasi.

Konsepsi ini juga berarti bahwa yang harus dilakukan adalah mendemokratisasikan demokrasi, yang bisa dilakukan baik oleh individu, bisnis ataupun negara, dan mendistribusi kekuasaan untuk mengkedepankan prosedur partisipatoris baik dalam level nasional atau perluasannya dalam level global.***

Penulis adalah peneliti CSIS Jakarta.

On Iraq War

Mei 29, 2006

Rethinking a war in Iraq: It is not about a PR push
The Jakarta Post, February 15, 2003
Philips Jusario Vermonte, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

The two-part article by Piers Gillespie (The Jakarta Post, Feb. 10 and 11) has tried to make a case for a war against Iraq. The writer agrees, directly or indirectly, that the war against Iraq is justifiable, but the U.S. needs to conduct some sort of “public relations” campaign using “the truth paradigm”.

Therefore the U.S. would have to admit that the war “has as much to do with oil as it has to do with ridding the world of a tyrant who has chemical weapons”. But where could we find a legitimacy for the U.S. to act against Iraq in the first place?

There are still some questions over the logic presented by the Bush administration before the international community to take Saddam Hussein out of his presidency.

Those who advocate the idea of preemptive war against Iraq frequently portray Saddam as “a reckless tyrant who, along with his firm intention to develop Iraq’s ability in using those weapons of mass destruction (WMD), can pose a serious threat to international peace in general and to U.S. interests in particular”.

This description comes from Saddam Hussein’s past behavior towards Iraq’s neighboring countries such as Iran or Kuwait. If so, where can we find a justification for the war against Iraq? Is war really unavoidable?

International relations experts John Mearsheimer and Stephen Walt argued in the latest edition of Foreign Policy journal that a war against Iraq is “unnecessary”, and that the U.S. should instead increase efforts to contain Saddam Hussein as it successfully did against the Soviet Union and its nuclear weapons during the Cold War.

If the U.S. had successfully contained the Soviet Union and its communist allies for decades, why is it unable to do the same against a far weaker enemy? The above writers cite that in comparison with Egypt, which fought six wars between 1948 and 1973, and Israel that initiated at least three wars (in 1956 in Suez, the 1967 Six Day War and the 1982 invasion of Lebanon), Iraq can be considered less aggressive.

With Iran, as Mearsheimer and Walt observe, the “reckless” Saddam carefully examined his decision to go to war as he felt Iraq was vulnerable against Iran’s hegemonic aspirations in the region. During the reign of the shah, Iran put constant pressure on Iraq through the issue of the Kurds. When Khomeini came to power in 1979 in Tehran, Saddam sensed a new threat to his secular regime, as Khomeini seemed determined to expand his Islamic revolution.

Not surprisingly, Saddam then launched a limited war against Iran. Iraq received solid support from foreign countries, including the United States, France and Kuwait, during the eight-year war.

An historical assessment is instructive here with regard to the actual capacity of weapons of mass destruction. Sarin gas released by Aum Shinrikyo, in a subway in Japan, caused 5,000 to fall seriously ill, but only 12 deaths. John Mueller and Karl Mueller have written in Foreign Affairs (May/June 1999) that it is not as easy as many people think to achieve optimum results using chemical and biological weapons.

Biological weapons “need to be dispersed in a very low-altitude aerosol cloud, which is very difficult to do. Explosive methods of dispersion, moreover, may destroy the organism.” Also, “chemical weapons are virtually incapable of killing masses of people in open areas except when used in vast quantities.” Unlike the U.S. or Israel for example, Iraq has a long way to go to arrive at a sophisticated level of mastering the use of WMD. Therefore, the issue is more about fear, not about Iraq’s actual capacity to cause a large number of casualties by using the WMD.

The combination of a tyrant and weapons of mass destruction are clearly a threat that should be dealt with. Nevertheless, war is not the best option for at least two reasons. First, many doubt that the U.S. can really fulfill its commitment to rebuild Iraq after the war due to its unfortunate economic situation at home. The effort to topple Saddam alone is predicted to cost the U.S. between US$50 billion and $100 billion.

Secondly, regarding oil, is the cost of war (in terms of money and lives) to get access to Iraq’s oil lesser than the U.S. and the rest of the world might get afterwards? Therefore, the likely U.S.-led war against Iraq is not about public relations or an advertising campaign — since, in this case, it is hard to turn a bad product into a good one.