Politik Aliran

Judul yang saya pilih untuk posting ini sebetulnya terjemahan kurang akurat dari term ‘political cleavage’. Berhubung saya belum menemukan terjemahan yang tepat, ya saya pakai istilah politik aliran saja. Atau mungkin lebih baik menggunakan istilah political cleavage tanpa perlu di terjemahkan langsung. Istilah politik aliran tentu kita pahami datang dari penelitian Clifford Geertz untuk menggambarkan dinamika relijiusitas masyarakat Jawa: santri-modernis- tradisionalis, abangan, dan sekuler.

Sudah hampir setahun ini, di luar bacaan kuliah yang wajib saya baca, saya amat tertarik membaca hal-hal yang berhubungan dengan political cleavages dan hubungannya dengan politik di Indonesia.

Bermula dari liburan musim panas tahun lalu, ketika saya melakukan independent study dengan menulis makalah berjudul The Relationship between the Army and the Islamic Groups in Indonesia.

Saat itu saya membaca sebuah buku yang ditulis Dwight King, academic advisor saya di kampus, yang berjudul Half-hearted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia (2003). Dwight King mengemukakan bahwa hasil pemilu tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda.

Anies Baswedan, yang dulu juga belajar di bawah bimbingan Dwight King, pernah menulis artikel berjudul “Political Islam in Indonesia: present and future trajectory” dalam jurnal Asian Survey (vol. 44/5, 2004). Anies menemukan bahwa dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dll) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara.

Pertanyaan yang muncul di dalam benak saya: apakah itu berarti tidak ada perubahan selama 40 tahun lebih dari electorate di Indonesia? Pertanyaan ini menarik hati saya karena penghambatan kebebasan politik yang dilakukan Demokrasi Terpimpin Sukarno dan politik Orde Baru Suharto relatif tidak mengubah basis elektoral pemilih di Indonesia.

Tentu saja, pertanyaan saya ini rawan akan kekonyolan. Pertama, di dalam negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, tentu bukan hal yang luar biasa kalau partai-partai Islam menguasai 40-50 persen suara. Kedua, ada perbedaan mendasar dari kedua pemilu yang saya sebut diatas: pada pemilu 1999, partai ‘kiri’ yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah tahun 1965. Juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Sebuah sistem politik demokratis dengan dan tanpa partai kiri akan amat jauh berbeda dinamikanya.

Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampakan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).

Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengkedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Saya kira partai-partai politik di Indonesia tidak berkembang menjadi partai yang programatik karena elemen ‘kiri’ hilang. Akibatnya, partai politik dan pemilih tidak memiliki preferensi kebijakan yang konsisten. Karena itu, attachment agama atau attachment yang bersifat primordial lain menjadi lebih dominan. Sehingga, kita sering melihat banyak kekonyolan yang sulit dijelaskan karena tidak konsisten.

Misalnya, saat orang banyak ramai berdemo menolak kenaikan harga BBM, pimpinan dari partai-partai yang semula dikira pro-pendemo (semisal PKS), justru mendukung kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM itu. Tapi, saya ragu kalau dalam pemilu 2009 nanti pemilih akan ‘menghukum’ PKS karena isu BBM ini dengan tidak memilihnya lagi. Dalam sistem politik yang sudah mapan, partai politik yang tidak konsisten dan tidak jelas orientasi ideologisnya mengenai peran negara (terutama ekonomi), hampir pasti akan ditinggalkan pemilihnya.

Saya ikuti berita-berita di koran tanah air, embrio Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), yang saya rasa akan mengusung ideologi ‘kiri’, yang sedang dirintis beberapa orang itu selalu menghadapi serangan fisik di daerah-daerah oleh ormas tertentu, terutama ormas Islam. Padahal, saya rasa partai kiri yang kuat (‘kiri’ sekali lagi tidak melulu berarti komunis) diperlukan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang berkuasa untuk menjadi lebih ke tengah. Literatur mengenai voting behavior dari berbagai negara yang mapan demokrasinya di dunia menunjukan bahwa pemilih cenderung berorientasi ke tengah (dalam arti mendukung peran negara, tapi pada saat yang sama hendak mempertahankan derajat tertentu kebebasan dari intervensi negara).

Begitulah. Saya tertarik dengan isu political cleavages ini. Bagaimana political cleavages ini terbentuk? Ilmuwan klasik seperti Karl Marx dan Max Weber percaya bahwa struktur sosial menentukan munculnya political cleavages tertentu. Dengan kata lain, struktur sosial menentukan corak institusi yang terbentuk. Sehingga, partai politik tidaklah berperan besar dalam pembentukan political cleavages. Karena, cleavages dianggap sudah ada terlebih dahulu daripada partai politik.

Di sisi lain, ilmuwan politik seperti Seymour Lipset dan Stein Rokkan meyakini bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya political cleavages. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak serta merta ditranslasi menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya political cleavages.

Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas.

Karena itu, kelihatannya menarik untuk mencari hubungan antara political cleavages dan partai politik di Indonesia. Juga bila hubungan itu sudah teridentifikasi, amat menarik untuk menemukan mekanisme kausalistiknya untuk memahami perilaku pemilih Indonesia. Dan selanjutnya, melihat dampaknya pada orientasi kebijakan pemerintah (partai) yang berkuasa.

About these ads