Politik Aliran

Judul yang saya pilih untuk posting ini sebetulnya terjemahan kurang akurat dari term ‘political cleavage’. Berhubung saya belum menemukan terjemahan yang tepat, ya saya pakai istilah politik aliran saja. Atau mungkin lebih baik menggunakan istilah political cleavage tanpa perlu di terjemahkan langsung. Istilah politik aliran tentu kita pahami datang dari penelitian Clifford Geertz untuk menggambarkan dinamika relijiusitas masyarakat Jawa: santri-modernis- tradisionalis, abangan, dan sekuler.

Sudah hampir setahun ini, di luar bacaan kuliah yang wajib saya baca, saya amat tertarik membaca hal-hal yang berhubungan dengan political cleavages dan hubungannya dengan politik di Indonesia.

Bermula dari liburan musim panas tahun lalu, ketika saya melakukan independent study dengan menulis makalah berjudul The Relationship between the Army and the Islamic Groups in Indonesia.

Saat itu saya membaca sebuah buku yang ditulis Dwight King, academic advisor saya di kampus, yang berjudul Half-hearted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia (2003). Dwight King mengemukakan bahwa hasil pemilu tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda.

Anies Baswedan, yang dulu juga belajar di bawah bimbingan Dwight King, pernah menulis artikel berjudul “Political Islam in Indonesia: present and future trajectory” dalam jurnal Asian Survey (vol. 44/5, 2004). Anies menemukan bahwa dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dll) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara.

Pertanyaan yang muncul di dalam benak saya: apakah itu berarti tidak ada perubahan selama 40 tahun lebih dari electorate di Indonesia? Pertanyaan ini menarik hati saya karena penghambatan kebebasan politik yang dilakukan Demokrasi Terpimpin Sukarno dan politik Orde Baru Suharto relatif tidak mengubah basis elektoral pemilih di Indonesia.

Tentu saja, pertanyaan saya ini rawan akan kekonyolan. Pertama, di dalam negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, tentu bukan hal yang luar biasa kalau partai-partai Islam menguasai 40-50 persen suara. Kedua, ada perbedaan mendasar dari kedua pemilu yang saya sebut diatas: pada pemilu 1999, partai ‘kiri’ yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah tahun 1965. Juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Sebuah sistem politik demokratis dengan dan tanpa partai kiri akan amat jauh berbeda dinamikanya.

Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampakan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).

Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengkedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Saya kira partai-partai politik di Indonesia tidak berkembang menjadi partai yang programatik karena elemen ‘kiri’ hilang. Akibatnya, partai politik dan pemilih tidak memiliki preferensi kebijakan yang konsisten. Karena itu, attachment agama atau attachment yang bersifat primordial lain menjadi lebih dominan. Sehingga, kita sering melihat banyak kekonyolan yang sulit dijelaskan karena tidak konsisten.

Misalnya, saat orang banyak ramai berdemo menolak kenaikan harga BBM, pimpinan dari partai-partai yang semula dikira pro-pendemo (semisal PKS), justru mendukung kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM itu. Tapi, saya ragu kalau dalam pemilu 2009 nanti pemilih akan ‘menghukum’ PKS karena isu BBM ini dengan tidak memilihnya lagi. Dalam sistem politik yang sudah mapan, partai politik yang tidak konsisten dan tidak jelas orientasi ideologisnya mengenai peran negara (terutama ekonomi), hampir pasti akan ditinggalkan pemilihnya.

Saya ikuti berita-berita di koran tanah air, embrio Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), yang saya rasa akan mengusung ideologi ‘kiri’, yang sedang dirintis beberapa orang itu selalu menghadapi serangan fisik di daerah-daerah oleh ormas tertentu, terutama ormas Islam. Padahal, saya rasa partai kiri yang kuat (‘kiri’ sekali lagi tidak melulu berarti komunis) diperlukan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang berkuasa untuk menjadi lebih ke tengah. Literatur mengenai voting behavior dari berbagai negara yang mapan demokrasinya di dunia menunjukan bahwa pemilih cenderung berorientasi ke tengah (dalam arti mendukung peran negara, tapi pada saat yang sama hendak mempertahankan derajat tertentu kebebasan dari intervensi negara).

Begitulah. Saya tertarik dengan isu political cleavages ini. Bagaimana political cleavages ini terbentuk? Ilmuwan klasik seperti Karl Marx dan Max Weber percaya bahwa struktur sosial menentukan munculnya political cleavages tertentu. Dengan kata lain, struktur sosial menentukan corak institusi yang terbentuk. Sehingga, partai politik tidaklah berperan besar dalam pembentukan political cleavages. Karena, cleavages dianggap sudah ada terlebih dahulu daripada partai politik.

Di sisi lain, ilmuwan politik seperti Seymour Lipset dan Stein Rokkan meyakini bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya political cleavages. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak serta merta ditranslasi menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya political cleavages.

Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas.

Karena itu, kelihatannya menarik untuk mencari hubungan antara political cleavages dan partai politik di Indonesia. Juga bila hubungan itu sudah teridentifikasi, amat menarik untuk menemukan mekanisme kausalistiknya untuk memahami perilaku pemilih Indonesia. Dan selanjutnya, melihat dampaknya pada orientasi kebijakan pemerintah (partai) yang berkuasa.

About these ads

14 Tanggapan to “Politik Aliran”

  1. Irman Lanti Says:

    Philips,

    Menarik juga membaca bacaan Philips soal politik aliran. Kenapa ya orang yang sedang studi di luar selalu lebih tertarik mengkaji pendekatan ini daripada yang ada di Indonesia? Apakah karena kalau di dalam kita terlalu disibukkan oleh hal-hal yang remeh temeh sedangkan kalau di luar kita punya waktu untuk kontemplasi? Kalau begitu apakah berarti kajian politik aliran mungkin lebih penting daripada yang kita pandang selama ini?

    Kebetulan disertasi saya berupaya menjawab secara parsial pertanyaan Philips terakhir (minus perilaku pemilih). Saya mencoba untuk meneruskan atau mengupdate apa yang pernah ditulis oleh Feith dan Castles dalam “Indonesian Political Thinking” dengan kondisi kontemporer (sampai dengan 2002, termasuk Pemilu 1999). Saya membagi aliran ke dalam tiga (sedikit berbeda tapi tetap bersumber dari tipologi Geertz): Nasionalis, Islam modernis, dan Islam tradisionalis. Berbeda juga dari Geertz yang hanya membahas masyarakat Jawa, saya mencoba untuk mengintrodusir budaya politik seberang. Saya mengkaji mengenai pandangan-pandangan ketiga kelompok ini dalam tiga wilayah kenegaraan: state foundation, regionalism, dan political competition. Kesimpulannya cukup menarik bagi studi demokrasi, karena saya menemukan ketegangan-ketegangan dalam pemahaman kelompok-kelompok ini terhadap konsep demokrasi.

    Kalau tertarik, let me know. Nanti saya bisa share dengan Philips.

  2. philips vermonte Says:

    Kang Irman, thanks sudah mampir. Ya saya ingat disertasi K’ Irman soal itu. Boleh juga kalau bisa dapet file disertasi itu. Kita lanjutkan obrolan di email deh…

    thanks
    pjv

  3. miss dayeuh Says:

    mungkin terjemahan yang tepat: politik bukaan…. haha… atau bukaan2 politik..:p

  4. philips vermonte Says:

    he..he..dasar edun….apa kabar lu Mer?

  5. Herianto Says:

    Apakah politik moral itu termasuk politik aliran, saya punya beberapa pandangan tentang politik seperti di postingan saya ini : http://herianto.wordpress.com/2007/04/12/politik-dan-%e2%80%9ckotoran%e2%80%9d-itu/

    Salam kenal ..

  6. philips vermonte Says:

    Bung Herianto, thanks sudah mampir. Sepertinya, bukan itu maksud politik aliran. Politik aliran mungkin lebih struktural sifatnya, sementara politik moral yang dimaksud kelihatannya lebih bersifat ideasional.

    salam
    pjv

  7. Budi Setiawan Says:

    Bung Phillips,
    Mungkin faktor emosional masih mendominasi mind-set berpolitik warga negeri kita. Ini yang mungkin membuat mereka sulit melepaskan pilihan-pilihan politik secara rasional. Ikatan emosional seperti ini tumbuh karena kuatnya karakter paternalistik juga. Politik aliran di Indonesia masih berpegang pada konsep kesetiaan orang jawa “surga nunut, naraka katut” he..he..he…

  8. AF. Zamroni Says:

    Saya melihat partai politik yang berideologi di Indonesia saat ini agaknya susah ditemukan. Masing-masing partai politik yang ada tidak tahu negara ini harus dibawa kemana?. Makanya aku setuju dengan harry chan silalahi yang menyatakan negeri ini adalah negeri yang bukan-bukan (bukan sosialis dan bukan kapitalis). Menurutku sebuah partai politik yang berbasis pada dukungan primodialisme saya rasa tidak masalah karena kenyataan politiknya mereka memiliki dukungan serta berhasil memobilisasi massa dengan ikatan primodial itu. Akan tetapi dari partai politik juga harus memiliki program yang jelas tentang pengaturan ekonomi dan sosial. Pernah suatu saat saya mengikuti pelatihan tentang kemiskinan yang para pesertanya itu adalah partai-partai dan kalangan LSM. Saya mengusulkan agar partai-partai membawa isu tentang pajak yang tinggi agar alokasi sosial lebih besar agar kepentingan pelayanan sosial kepada masyarakat lebih maksimal. Maklum ketika itu di kampusku (IAIN Sunan Ampel Surabaya) lagi marak tentang pemikirannya Giddens tentang the third way. Usul saya tadi dimentahkan banyak peserta sehingga saya baru sadar bahwa partai politik di Indonesia kelak bila tidak ditopang oleh ideologi akan cenderung rapuh dan kehilangan elan vital mudah dikooptasi oleh negara.Mas terima kasih banyak kita bisa komunikasi lagi lama kita gak ngobrol setelah acara Seminar Millenium III.

  9. philips vermonte Says:

    Bung Roni, thanks sudah mampir. Ya lama juga tidak bertemu, ketemu lagi di dunia maya…:-)

    salam
    pjv

  10. zette Says:

    Bung PJV,
    Pertanyaan orang awam politik nih, apakah riset2 mengenai ‘economic voting’ (yang mungkin lebih rasional) masuk kategori voting behaviour?

    z

  11. philips vermonte Says:

    wah bos zulfan, lama niat tidak muncul. Apa kabar bos? Ya, baru ingat juga diskusi kita soal economic voting. Saya rasa masuk genre voting behavior. Gimana penelitian ente soal economic voting?

  12. salsabila Says:

    saya tidak tahu tentang politik

  13. anditceria Says:

    pemetaan kondisi politik aliran indonesia,memang saat ini cenderung pragmatis ketika ideologu sudah bukan menjadi alat jual parpol tapi cenderung kepada ketokohan yg diusung..di 2009 ini hampir semua bicara ekonomi kerakyatan tapi kontradiksi dengan track record tokoh2 yg berkata seperti itu

  14. sulthon Says:

    kebetulan saya lagi mencari sumber untuk membuat skripsi saya ^_^.
    hal ini sangat menarik karena itu saya pengen mengangkat tema “relevansi politik aliran dengan pemilu pasca reformasi”, karena politik di indonesia pasca 1999 sangat dinamis bahkan bisa dikatakan saat ini partai berhaluan “kiri” bisa dikatakan tidak ada paratai agamis pun bukan partai islam kaya tahun 1955. dulu Masyumi, NU berasaskan Islam dan berideologi islam. PNI nasionalis, PKI,PSI,Murba Kiri. hari ini semua partai berhaluan tengah dulu PKS yang kelihatannya konsist dengan Islamnya hari ini juga bisa dikatakan menggeser haluan, seperti PAN,PPP,PKB partai yang hanya berbasis massa islam tapi berorientasi kebangsaan.
    jika sekarang akan diplot politik aliran di Indonesia akan terjadi ketidak jelasan juga partai A,B,C,D,E akan dimasukkan dalam kategori apa (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler). karena semua partai berkeinginan menjaring massa dari semua elemen, jadi partai seakan-akan menghilangkan jati dirinya agar bisa diterima semua golongan.
    kaya PDI_P ada organ sayap barmusi yang juga untuk menggarap dari orang2 islam.
    terimakasih tulisan mas philips, mudahhan kita bisa share lain waktu dan mohon bimbingan dan bantuannya karena saya masih kekurangan referensi untuk membahas politik aliran.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: