Jual Beli Yang Menyenangkan

Ada beberapa kejadian menarik, yang membuat saya memikirkan beberapa hal soal etika jual beli. Tadi istri saya menelpon dari toko buku Borders. Rupanya dia sedang mampir ke sana. Dia tanya apa saya mau dibelikan novel. Ya, jelas mau. Libur begini, membaca novel amat menyenangkan. Saya bilang: “beliin yang tebal. Yang tipis sebentar saja juga habis dibaca. Lagian rugi, harga novel, baik yang tipis ataupun tebal, biasanya sama”…he..he.

Dia membelikan saya novel karangan Brad Meltzer (terbit September 2006), berjudul The Book of Fate. Semacam Da Vinci Code karangan Dan Brown itu. Novel ini berkisah soal desain kota Washington D.C dan hubungannya dengan kode rahasia yang konon dibuat oleh salah satu presiden terkenal Amerika Thomas Jefferson dan gerakan Freemason (yah, paling tidak itu yang tertulis di cover bukunya, saya baru mau baca isinya…he..he).

Yang menarik adalah cerita waktu dia membayar buku itu. Yang istri saya ambil dari rak sebetulnya adalah edisi paperback (alias soft-cover). Biasanya, buku/novel edisi paperback lebih murah harganya daripada edisi hard-cover. Harga novel edisi paperback yang akan dibeli itu 9 dolar. Tapi, ketika dia membawa ke counter, sang kasir meminta dia menunggu dan malah pergi ke gudang. Dari gudang, dia mengambilkan edisi hard-cover novel yang sama, yang entah mengapa harganya malah lebih murah. Edisi hard-cover itu hanya 5 dolar. Lumayan, kami berhemat 4 dolar. Baik sekali kasir itu, bela-belain ambil ke gudang edisi hard-covernya yang lebih murah dan pastinya lebih bagus.

Kemarin sore, saya mengalami hal yang sama ketika mengantarkan seorang teman Malaysia ke sebuah dealer untuk membeli mobil. Teman ini diterima bekerja magang selama musim panas di kantor pusat raksasa fast food McDonald yang terletak di Oakbrook, dekat Chicago. Di situ terletak Hamburger University, tempat McDonald melatih calon-calon manager pilihan gerai-gerai-nya dari seluruh penjuru dunia. Mulai minggu depan, teman ini akan mulai bekerja di sana.

Karena itu, teman saya ini butuh driver’s licence alias surat izin mengemudi (SIM) dan juga mobil. Dia minta saya mengajarnya menyetir mobil. Saya takut dan stress juga, baru kali ini harus mengajarkan orang menyetir mobil. Akhirnya, minggu lalu dia sudah lulus ujian SIM. Lantas dia minta bantuan lagi untuk menemani berkeliling membeli mobil. Mobil bekas, bukan baru. Sekalian bantu-bantu tawar menawar.

Kami pergi ke sebuah dealer (namanya Brian Bemis Autoworld), ada dua mobil yang ditawarkan kepada teman saya ini. Satu adalah sedan automatic Chrysler tahun 1997. Harganya 2995 dolar.

Mobil satu lagi adalah sebuah sedan automatic Ford Countour tahun 1996 juga dengan harga 2995 dolar, yang tertempel detail di kaca mobil. Kepada salesman itu memang teman Malaysia saya ini bilang bahwa budget dia adalah tiga ribu dolar, maka dua mobil itu yang ditunjukan kepada kami.

Kami akhirnya memutuskan akan kembali hari Sabtu (kami datang pertama kali hari Jumat sore), karena masih ingin melihat yang lain. Sekalian saya sarankan juga teman itu untuk memeriksa online di internet, membandingkan harga di dealer lain.

Rupanya ketika dia cek online, dia mampir ke website Brian Bemis. Dia lihat, sedan Chrysler tadi tertera dengan harga yang sama. Sementara sedan Ford itu tertera dengan harga lain, yaitu hanya 1995 dolar. Ketika kami kembali ke sana Sabtu kemarin, saya tanya kepada salesman yang sama soal perbedaan harga itu. Dia heran, dan langsung men-cek sendiri website-nya. Dia lihat harga yang tertera online adalah memang 1995 dolar, bukan 2995 dolar seperti tertera di kaca mobil.

Dia konsultasi dengan pemilik dealer. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka menawarkan mobil itu seharga 1995 dolar sesuai harga online. Mereka minta maaf atas kebingungan yang terjadi karena perbedaan itu (padahal teman saya nggak bingung…he..he). Walaupun seharusnya harganya adalah seperti yang tertera di administrasi kantor mereka dan juga di kaca mobil, yaitu 2995 dolar. Dengan pajak dan biaya plat nomor serta administrasi, harganya adalah 2400 dolar. Pemilik dealer menambah lagi potongan harga, dengan menurunkan harga total menjadi 2200 dolar.

Jadilah Ford itu berpindah tangan ke teman saya, hatinya senang. Sebelum pulang, sang salesman memberi kartu nama banyak sekali. Dia bilang ke saya, “kalau ada teman mu mau beli mobil, kasih kartu nama saya ini. Kalau dia jadi beli mobil lewat saya, kamu saya kasih 50 dolar. I’m very serious”. Bisa aja tuh salesman. Rayuan mautnya nggak mempan. Belum tau dia saya orang Minang, punya jiwa dagang juga…he..he..he.

Seorang teman Indonesia yang ikut menemani juga bercerita bahwa dia punya pengalaman hampir sama di dealer lain beberapa tahun lalu. Waktu dia akan membeli mobilnya, si pemilik dealer bertanya apakah dia membutuhkan mobil itu secepat mungkin dan harus membeli hari itu juga. Kata si pemilik dealer, mobil yang hendak dia beli itu akan berubah harganya minggu depannya. Karena dealer itu akan menggelar promosi. Harganya minggu depan akan lebih murah 500 dolar. Dia disarankan membeli minggu depannya. Tentu saja teman saya ini menunda pembelian mobil itu hingga minggu depannya.

Waktu studi S-2 di kota Adelaide Australia dulu saya pernah mengalami hal serupa. Sekali waktu saat libur, saya bersama istri dan anak ingin berjalan-jalan menengok teman dan saudara di kota Melbourne.

Karena budget terbatas, kami memutuskan akan berjalan-jalan naik kereta api saja, yang lebih murah daripada pesawat. Itu juga tabungan hasil saya bekerja sebagai pencuci piring di restoran India tiap Sabtu-Minggu. Di Australia harga buku mahal (di Amerika sini harga buku murah sekali), juga biaya child care untuk anak. Makanya, waktu itu saya bekerja untuk menambah beasiswa, supaya bisa membeli buku lebih banyak dan juga untuk menyekolahkan anak biar gaul sama bocah-bocah bule…he..he.

Istri saya waktu itu juga bekerja di perusahaan katering. Dia bekerja membuat kue-kue, roti, dan pastry. Mencari tabungan, karena begitu selesai studi di Australia saya akan menjadi pengangguran yang tidak bisa diduga akan berlangsung hingga berapa lama.

Saat memesan tiket di stasiun kereta Adelaide (waktu itu harga tiket pergi-pulang sekitar 60 dolar per orang), kasir di counter pemesanan tiket bilang bahwa kalau saya mau mengundurkan tanggal keberangkatan beberapa hari, saya akan menghemat banyak sekali. Katanya, beberapa hari lagi akan ada promosi, tiket kereta api pergi-pulang di seluruh Australia akan dijual seharga 15 dolar saja. Kalau tidak salah peringatan Hari Kereta Api atau semacamnya. Untung sang kasir peduli mengabarkan promosi itu. Ya kami tunda saja tanggal keberangkatannya, malah sekalian jalan-jalannya bisa diperpanjang sampai ke kota Sydney. Karena dengan budget yang sama, kami bisa dapat tiket kereta Adelaide-Melbourne-Sydney-Adelaide.

Memang senang bila kita melakukan bisnis dengan pihak yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan tidak mengejar untung semata. Di pihak penjual, keuntungan juga tidak akan berkurang. Malah bertambah, karena orang semakin percaya dan menjadi pelanggan yang loyal. Lantas mengabarkan kebaikan itu kepada lebih banyak orang. Atau mungkin malah membantu mengiklankan, seperti saya menulis di blog ini….

Politik Aliran

Judul yang saya pilih untuk posting ini sebetulnya terjemahan kurang akurat dari term ‘political cleavage’. Berhubung saya belum menemukan terjemahan yang tepat, ya saya pakai istilah politik aliran saja. Atau mungkin lebih baik menggunakan istilah political cleavage tanpa perlu di terjemahkan langsung. Istilah politik aliran tentu kita pahami datang dari penelitian Clifford Geertz untuk menggambarkan dinamika relijiusitas masyarakat Jawa: santri-modernis- tradisionalis, abangan, dan sekuler.

Sudah hampir setahun ini, di luar bacaan kuliah yang wajib saya baca, saya amat tertarik membaca hal-hal yang berhubungan dengan political cleavages dan hubungannya dengan politik di Indonesia.

Bermula dari liburan musim panas tahun lalu, ketika saya melakukan independent study dengan menulis makalah berjudul The Relationship between the Army and the Islamic Groups in Indonesia.

Saat itu saya membaca sebuah buku yang ditulis Dwight King, academic advisor saya di kampus, yang berjudul Half-hearted Reform: Electoral Institution and the Struggle for Democracy in Indonesia (2003). Dwight King mengemukakan bahwa hasil pemilu tahun 1999 tidak jauh berbeda dari hasil pemilu 1955. Sebaran kursi di parlemen yang dikuasai partai Islam (santri-modernis-tradisionalis) dan partai nasionalis (abangan-sekuler) dalam dua pemilu itu tidak jauh berbeda.

Anies Baswedan, yang dulu juga belajar di bawah bimbingan Dwight King, pernah menulis artikel berjudul “Political Islam in Indonesia: present and future trajectory” dalam jurnal Asian Survey (vol. 44/5, 2004). Anies menemukan bahwa dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dll) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara.

Pertanyaan yang muncul di dalam benak saya: apakah itu berarti tidak ada perubahan selama 40 tahun lebih dari electorate di Indonesia? Pertanyaan ini menarik hati saya karena penghambatan kebebasan politik yang dilakukan Demokrasi Terpimpin Sukarno dan politik Orde Baru Suharto relatif tidak mengubah basis elektoral pemilih di Indonesia.

Tentu saja, pertanyaan saya ini rawan akan kekonyolan. Pertama, di dalam negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, tentu bukan hal yang luar biasa kalau partai-partai Islam menguasai 40-50 persen suara. Kedua, ada perbedaan mendasar dari kedua pemilu yang saya sebut diatas: pada pemilu 1999, partai ‘kiri’ yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah tahun 1965. Juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Sebuah sistem politik demokratis dengan dan tanpa partai kiri akan amat jauh berbeda dinamikanya.

Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampakan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).

Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengkedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Saya kira partai-partai politik di Indonesia tidak berkembang menjadi partai yang programatik karena elemen ‘kiri’ hilang. Akibatnya, partai politik dan pemilih tidak memiliki preferensi kebijakan yang konsisten. Karena itu, attachment agama atau attachment yang bersifat primordial lain menjadi lebih dominan. Sehingga, kita sering melihat banyak kekonyolan yang sulit dijelaskan karena tidak konsisten.

Misalnya, saat orang banyak ramai berdemo menolak kenaikan harga BBM, pimpinan dari partai-partai yang semula dikira pro-pendemo (semisal PKS), justru mendukung kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM itu. Tapi, saya ragu kalau dalam pemilu 2009 nanti pemilih akan ‘menghukum’ PKS karena isu BBM ini dengan tidak memilihnya lagi. Dalam sistem politik yang sudah mapan, partai politik yang tidak konsisten dan tidak jelas orientasi ideologisnya mengenai peran negara (terutama ekonomi), hampir pasti akan ditinggalkan pemilihnya.

Saya ikuti berita-berita di koran tanah air, embrio Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), yang saya rasa akan mengusung ideologi ‘kiri’, yang sedang dirintis beberapa orang itu selalu menghadapi serangan fisik di daerah-daerah oleh ormas tertentu, terutama ormas Islam. Padahal, saya rasa partai kiri yang kuat (‘kiri’ sekali lagi tidak melulu berarti komunis) diperlukan untuk mendorong kebijakan pemerintah yang berkuasa untuk menjadi lebih ke tengah. Literatur mengenai voting behavior dari berbagai negara yang mapan demokrasinya di dunia menunjukan bahwa pemilih cenderung berorientasi ke tengah (dalam arti mendukung peran negara, tapi pada saat yang sama hendak mempertahankan derajat tertentu kebebasan dari intervensi negara).

Begitulah. Saya tertarik dengan isu political cleavages ini. Bagaimana political cleavages ini terbentuk? Ilmuwan klasik seperti Karl Marx dan Max Weber percaya bahwa struktur sosial menentukan munculnya political cleavages tertentu. Dengan kata lain, struktur sosial menentukan corak institusi yang terbentuk. Sehingga, partai politik tidaklah berperan besar dalam pembentukan political cleavages. Karena, cleavages dianggap sudah ada terlebih dahulu daripada partai politik.

Di sisi lain, ilmuwan politik seperti Seymour Lipset dan Stein Rokkan meyakini bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam terbentuknya political cleavages. Karena mereka menganggap bahwa perbedaan struktur sosial tidak serta merta ditranslasi menjadi perbedaan politik yang signifikan. Mobilisasi oleh partai-partai politik justru merupakan bagian yang amat penting dalam transformasi struktur sosial yang berbeda menjadi mengeras dan mendorong terbentuknya political cleavages.

Studi Bartolini yang lebih kontemporer, misalnya, menunjukan bahwa ketika sebuah cleavage (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka cleavage ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori juga menunjukan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas.

Karena itu, kelihatannya menarik untuk mencari hubungan antara political cleavages dan partai politik di Indonesia. Juga bila hubungan itu sudah teridentifikasi, amat menarik untuk menemukan mekanisme kausalistiknya untuk memahami perilaku pemilih Indonesia. Dan selanjutnya, melihat dampaknya pada orientasi kebijakan pemerintah (partai) yang berkuasa.