Komentar di: Diskusi Sistem Politik dan Pemilu Kita

Oleh: Org Lg Bwat Kliping Tentang Motif Politik

Org Lg Bwat Kliping Tentang Motif Politik — Fri, 30 Nov 2007 06:40:17 +0000

BERITA DISKUSI POLITIK NYA MANA BRO ?!?!?!

Oleh: silvius rejaan

silvius rejaan — Sat, 27 Oct 2007 05:45:41 +0000

Menarik sekali sistem politik di negeri ini ,karena kursi parlemen dikuasai oleh partai-partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan.Sayang sekali kursi Presiden justru diambil oleh sebuah Partai Baru yakni DEMOKRAT. Rakyat Indonesia semakin berkualitas dalam menentukan pilihan artinya bukan partainya melainkan figurnya.Jadi rakyat sudah mampu membedakan partai dan figur.Artinya figur yang baik belum tentu berasal dari Partai yang besar.

Oleh: nurhamin

nurhamin — Tue, 28 Aug 2007 05:42:42 +0000

partai politik indonesia perlu peran strategis untuk mempertahankan diri(Defensif) dengan adanya calon independent kedepan Voters akan leluasa secara objektif menentukan pilihan, tes kes akan kita lihat pada pemilihan kepala daerah kedepan. Pasca keputusan MK seharusnya DPR sebagai lembaga tinggi negara yang terdiri dari delegasi partai politik di indonesia mempercepat turunnya peraturan perubahan UU No 32 th 2004 tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keinginan partai yang separoh hati dalam mempercepat aturan main pilkada akan berimbas pada populeritas partai partai yang ada diparlemen terutama partai pemenang pemilu 2004. Impilkasi Visi dan misi partai dalam lima tahun 2004 sampai dengan 2009 akan terlihat desakan non partisan untuk adanya calon independent pada pilpres kedepan.

Bisa kita lihat kebosanan masyarakat melihat sandiwara politik diparlement(DPR) dari gagalnya dukungan menyusun perubahan konstitusi terhadap kedudukan dan fungsi DPD. Kembali terlihat kelemahan orang partai mempercepat atau memperlammbat pengesahan besar kecil persentasi dukungan syarat calon independen pilkada.

Oleh: philips vermonte

philips vermonte — Fri, 13 Jul 2007 19:55:49 +0000

@Delianur, sumber dan jenis pendapatan pajak kan bermacam-macam. Yang saya maksud, warga negara yang punya nomor wajib pajak sangat sedikit jumlahnya (dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif misalnya). Artinya warga negara kita belum lagi banyak ikut ‘membiayai’ negara. Kalau belum ikut membiayai, insentif untuk mengawasi penyelenggaraan negara tidak kuat. Kalau bung Delianur, misalnya, berpenghasilan besar dan karenanya membayar pajak pendapatan dalam jumlah besar setiap tahunnya, kemarahan yang bung rasakan jika melihat praktek korupsi atau otoritarian oleh negara pasti sampai ubun-ubun, karena merasa duit bung itu yang disemena-menakan…

Oleh: Delianur

Delianur — Thu, 12 Jul 2007 07:50:41 +0000

Begini… saya agak kurang paham dengan argumentasi terakhir (ketiga) bahwasannya pendapatan negara ini bukan dari pajak sehingga warga berposisi lemah, karena pada dasarnya di bantu hidupnya oleh pemerintah dengan berbagai program subsidinya. Implikasi panjangnya adalah negara menjadi sangat berkuasa terhadap warganya.

Media Indonesia hari ini (Khamis/12 Juli 2007) di halaman pertama dengan headline “Pemerintah Tambah Dana Program Mendesak”. Dibawahnya ada box tentang pendapatan dan belanja negara.

untuk pendapatan (APBN-P 2007): Totalnya (dalam triliun rupiah) 684,5. Berasal dari Pajak 489,9 PNBP 191,9 Hibah 2,7

Kira-kira bagaimana dengan data ini?atau ada interpretasi saya yang keliru

Terimakasih atas tulisannya, saya sangat terbantu sekali memahami beberapa hal yang tidak saya ketahui selama ini.

Salam

Best Regard
Delianur